...siapapun yang terlibat dalam sektor keuangan termasuk notaris harus mengikuti best practices yang menjadi standar kualitas layanan kepercayaan publik ...
di dalam perjanjian kawin ini terdapat potensi besar masalah atau problematika ...
apa yang kita lakukan sekarang ini harus memberikan dampak positif terutama kepada masyarakat ...
HALAL BIL HALAL IKANOT UNDIP DENGAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN AGUS HARIMURTI YUDHOYONO ...
Selain itu di wilayah lainnya UKEN dengan harga keikutsertaan murah meriah itu juga dilaksanakan serempak di kota lainya ...
OPINI Dr. IRWAN SANTOSA, SH., Sp.N., M.Kn., C.Med. Notaris/ Akademisi Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal Itu. Kode etik ini berlaku dan wajib ditaati semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Terkait dengan Notaris ada 2 hal yang harus diperhatikan yaitu pembinaan pengawasan internal dan pembinaan pengawasan eksternal. Pembinaan dan Pengawasan internal dilakukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia melalui organnya yaitu Dewan Kehormatan, diantaranya dengan berpedoman pada Kode Etik Notaris. Pembinaan dan Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Hukum dan HAM RI Cq Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) yang diwakili oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Sehubungan dengan berita-berita melalui media sosial yang beredar tentang sikap Pemerintah terhadap adanya dua kubu kepengurusan di level Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, menurut pendapat saya pribadi, dalam memberikan statement secara terbuka dalam forum-forum resmi Pemerintah menggunakan pilihan kata yang tidak tepat dan terkesan menunjukan arogansi kekuasaan seperti contoh berita dibawah ini : Dilansir dari website https://notarynews.id/dirjen-ahu-uken-2024-ditiadakan/ yang dimuat pada tanggal 19 Maret 2024 tentang “DIRJEN AHU : UKEN INI 2024 TIDAK SAH” dimana didalamnya memuat ucapan dari Dirjen yang berbunyi “Adapun pihak-pihak dari Kongres yang menamakan dirinya pengurus yang dipilih oleh kongres dan pengurus yang dipilih oleh Kongres Luar Biasa akan mengadakan UKEN, ini tidak sah dan ini penipuan tidak ada uken ini penipuan”. Jika benar statement tersebut berasal dari Dirjen AHU, maka Dirjen AHU berpotensi melakukan delik Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perda ta maupun pidana. Seharusnya Pemerintah seperti layaknya orangtua para Notaris dan organisasi yang lebih dulu mengedepankan pembinaan dengan penuh kesabaran. Tidak malah menunjukan arogansinya menggunakan statement “panasnya” suasana dan menambah kebingunan daripada calon-calon Notaris. Terkait dengan pembinaan dan pengawasan internal Perkumpulan berwenang melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka pembinaan diantaranya dengan melaksanakan Ujian Kode EtikNotaris (UKEN). Hal tersebut adalah domain perkumpulan, sekalipun saat ini terdapat dua kubu kepengurusan di tingkat pusat. Pihak luar organisasi, termasuk dalam hal ini Pemerintah, tidak bisa intervensi bagaimana caranya Perkumpulan melakukan pembinaan sepanjang sesuai dengan AD/ART Perkumpulan dan kedua kubu PP INI saat ini memiliki AD/ART yang sama. Kesimpulannya, saya pribadi berpendapat dalam keadaan sekarang ini dua kubu kepengurusan di tingkat pusat, keduanya memiliki kewenangan melaksanakan UKEN. Dalam perspektif positif jika kedua kubu melaksanakan UKE hal tersebut malah mempermudah calon-calon Notaris dalam melengkapi persyaratan sebagai Notaris yang merupakan officium nobile. Sikap Pemerintah seharusnya cukup pada posisi tidak mempersoalkan sertifikat UKEN dari kubu mana berasal. Jika berita di atas itu benar, Pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan statement yang nuansa arogansinya sangat jelas. Saya pribadi yang menjadi tempat magang sekitar 310 calon-calon Notaris yang berasal dari seluruh Indonesia memiliki tanggung jawab moril sebagai Notaris terhadap peserta magang Notaris di kantor saya, agar dapat berfikir jernih tidak terombang-ambing dengan berita-berita yang menyesatkan. ...
RAJA : Fondasi yang kuat bagi kerja sama lima tahun atau bahkan 10 tahun ke depan Jakarta - Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan siaran pers Nomor 26/SP/III/BH/2024, 13 Maret 2024 mengenai kerjasama Kementerian ATR/ BPN dengan Bank Dunia. Menurut siaran pers ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melanjutkan kerja sama dengan Bank Dunia. Berkat kerja sama yang erat ini beberapa program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM), Pilot Project Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan, Digitalisasi Dokumen Pertanahan, hingga Renovasi Gedung Arsip telah sukses dilaksanakan. “Terima kasih atas kerja sama yang baik, erat, produktif, dan konsumtif,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni dalam Kick Off Meeting to Accelerate Agrarian Reform bersama Bank Dunia yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (13/03/2024). Ia pun meminta jajaran Direktorat Jenderal segera menyediakan konsep dan data untuk mendukung pelaksanaan program bersama Bank Dunia di tahun 2024. “Meskipun ini adalah proyek terakhir, saya berharap dapat memperlihatkan keseriusan bagaimana kemudian program ini bisa berjalan secara efektif dan efisien, untuk menjadi pondasi yang kuat bagi kerja sama kita dalam lima tahun atau bahkan 10 tahun ke depan,” tutur Raja Juli Antoni. Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana turut mengapresiasi Bank Dunia karena perannya dalam percepatan program-program strategis, terutama digitalisasi. “Bank Dunia mendukung sekali dalam kegiatan transformasi digital di Kementerian ATR/BPN, bagaimana mengelola data digital yang lebih baik. Selain itu, juga banyak sekali anggaran Bank Dunia ini digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita,” ungkapnya. Dalam kesempatan ini Land Administration Specialist Bank Dunia Dong Kyu Kwak mengapresiasi jalinan kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Ia menyebut, dilihat dari proyek yang sudah berjalan, faktor penggunaan teknologi yang saat ini terus dikembangkan adalah salah satu elemen yang menyukseskan program kementerian. “Dengan adanya kerja sama ini, Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia dapat secara efisien melaksanakan seluruh kegiatan. Kerja Tim Bank Dunia menjadi sangat mudah karena banyaknya dashboard dan semua sistem informasi yang sangat berguna untuk mengelola kemajuan proyek ini,” paparnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan perwakilan Bank Dunia. (YS/RE/AK) #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ...
UMRAH BULAN SYAWAL 1445 H PLUS TOUR KE THAIF ...
HAJI MANDIRI BERANGKAT MEI 2024 BIAYA 180 JUTA RUPIAH HUBUNGI DIYAN DI NOMOR 0812 8484 1063 ...
UMRAH LAILATUL QADAR APRIL 2024 OLEH AL BADRIYAH WISATA ...
Pengaturan dan penerapan hukum surogasi sudah dilegalkan di negara-negara luar dan sudah diketahui oleh para dokter. ...
medianotaris com
