untuk menerima kiriman artikel silakan invite WA 0812 8131 8151, follow twitter @medianotaris, dan facebook : medianotaris
Indonesia English

Galeri Bisnis

NOTARIS REKANAN BANK SIAP-SIAP DENGAN KEWAJIBAN BARU

24 November 2024 | 14:37:00

...siapapun yang terlibat dalam sektor keuangan termasuk notaris harus mengikuti best practices yang menjadi standar kualitas layanan kepercayaan publik ...

HAJI KHUSUS. DAFTAR LANGSUNG BERANGKAT 2024

24 November 2024 | 14:37:00

HAJI KHUSUS. DAFTAR LANGSUNG BERANGKAT 2024. TANPA ANTRI. PENDAFTARAN HANYA DI BULAN FEBRUARI 2024. ...

KONFLIK ORGANISASI NOTARIS : JANGAN LAKUKAN PEMBIARAN

24 November 2024 | 14:37:00

    MANTAN CALON KETUA UMUM  RULI ISKANDAR MEMIMPIN YEL-YEL   medianotaris.com, Kabupaten Tangerang - (K. Lukie Nugroho, SH) - Sejumlah notaris berkumpul di Kabupaten Tangerang, Banten menyampaikan seruan menyikapi berlarut-larutnya konflik yang terjadi dalam tubuh organisasi tertua yang hingga saat ini belum juga menemukan jalan keluar ( 1/2/24). Mereka menyatakan keprihatinan dan meminta kedua belah pihak (kepengurusan) yang saling bersaing mempertahankan legitimasinya. Mereka mengaku bertindak atas nama diri pribadi selaku anggota Ikatan Notaris Indonesia yang mereka nyatakan sebagai satu-satunya organisasi notaris seperti yang diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan peraturan perubahannya. Di dalam acara yang berlangsung singkat ini terlihat sebagai juru bicara adalah notaris senior Kota Tangerang Herry Sosiawan, SH yang didampingi notaris Tangerang Selatan Dr. Udin Narsudin, SH, MKn, MHum, notaris Jakarta Selatan Julius Purnawan, SH, MSi dan lainnya. Yang menjadi menarik, walau mereka menyatakan bertindak atas nama pribadi, di dalam acara ini terlihat Ruli Iskandar, SH yang sebelumnya dan sampai kini (?) adalah Ketua Pengurus Wilayah DKI Jakarta Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI DKI Jakarta) dan pernah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum INI, Osye Anggandarri, SH yang saat ini adalah Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dan Periasman Effendi, SH, SpN, MHum yang juga saat ini menjabat Ketua Pengurus Wilayah Banten, IPPAT. Nama Ruli Iskandar menjadi menarik perhatian karena saat ini  yang bersangkutan selain  Ketua Pengurus Wilayah DKI Jakarta, Ikatan Notaris Indonesia periode 2019-2022 juga  ikut bersaing di rapat anggota tertinggi / Kongres Ikatan Notaris Indonesia dalam pemilihan ketua umum bersama Tri Firdaus Akbarsyah dan Otty HC Ubayani  di kota Tangerang, akhir Agustus 2023. Selain itu Julius Purnawan juga sebelumnya menjadi calon ketua umum INI. Mereka sangat prihatin terhadap kondisi organisasi notaris yang memiliki dua kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Seperti kita ketahui saat ini organisasi notaris INI memiliki dua pengurus kembar akibat adanya sengketa berkepanjangan sejak 2022. Kepengurusan kembar yang sama-sama mengklaim sebagai Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) ini saat ini saling mengklaim legitimasinya berdasarkan rapat anggota tertinggi atau kongres. Yang satu mengklaim sebagai PP INI hasil kongres di Tangerang pada akhir Agustus 2023, yang satunya lagi adalah PP hasil Kongres Luar Biasa di Bandung pada akhir Oktober 2023. Sebagai catatan, untuk yang mengikuti kongres Tangerang harusnya wilayah-wilayah di bawahnya  juga sudah melakukan pemilihan ketua wilayah terakhir pada 31 Januari 2024.   Dalam “deklarasi keprihatinan” ini mereka mengajak seluruh anggota INI ikut aktif berperan aktif mendorong segera tercapainya persatuan dan kesatuan anggota. Termasuk juga menciptakan kondisi kondusif di dalam organisasi pada segala tingkatan mulai dari pengurus daerah, wilayah sampai pusat. Herry menekankan kalimat akhirnya dengan mengatakan bahwa, apabila kedua pihak (pengurus) tidak segera melakukan rekonsiliasi secepatnya maka dapat diartikan telah melakukan pembiaran yang mengakibatkan perpecahan semakin tajam. Sementara itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang merupakan pembina notaris belum terlihat mampu menyelesaikan masalah ini untuk menentukan, mana pengurus yang berhak atau tidak. Bagaimana pun juga setiap jam, setiap saat sistem operasi jabatan notaris tersambung secara on line dengan sistem Kementerian ketika terjadi transaksi kegiatan masyarakat yang perlu diklirkan, mana pengurus yang berhak. media streaming TVNOTARIS melalui akun facebook menayangkan peristiwa ini mendapat kunjungan penonton lebih dari 2.500  dalam waktu 24 jam. Komentar pun bermunculan, baik yang bernada dukungan, juga yang tidak. Di akhir acara Ruli memimpin yel-yel untuk penyemangat selamatkan INI : Save INI, Save INI…     ...

HAPENDI HARAHAP : PPAT YANG NAKAL JUGA ADA

24 November 2024 | 14:37:00

  MKP HARUS DIISI ORANG-ORANG SERIUS <iframe width="460" height="280 " src="https://www.youtube.com/embed/_Vo779qE_zE?si=jjs25Uf3GN-aFq5x" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>   medianotaris.com, Semarang - (K. Lukie Nugroho, SH) - Jumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  sekitar 21 ribu orang yang tersebar di berbagai wilayah yang sama dengan kantor pertanahan yang jumlahnya sama dengan jumlah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 514. Cukup banyak masyarakat yang terbantu dengan layanan PPAT, namun tidak kurang pula ada yang merasa kecewa atas kinerja PPAT. Sehingga sampai-sampai membawa oknum pejabat itu ke kepolisian atau menggugat ke pangadilan. Dalam pidatonya Sabtu kemarin saat sosialisasi calon ketua umum dan anggota MKP di Semarang Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Dr. Hapendi Harahap, SH, SpN, MH mengritisi kinerja anggota  yang nakal. Namun dia tidak menampik bahwa PPAT yang baik juga banyak. Bahkan Hapendi pernah mendapat laporan dari Menteri ATR yang lama ketika masih aktif ternyata pengusuran tanah pribadinya sempat terkatung-katung karena oknum PPAT yang diminta mengerjakan aktanya belum selesai-selesai. Katanya, PPAT yang mengerjakan sudah dipanggil kantor pertanahan setempat empat ternyata PPAT nya tidak datang. Sang Menteri sudah setahun setengah di Depok ternyata belum selesai karena si PPAT tidak memrosesnya padahal pemilik tanah itu sendiri adalah Menteri ATR yang masih aktif. Pidato Hapendi ini adalah bagian dari acara sosialisasi bersama calon Ketua Umum dan MKP IPPAT tahun 2024. Pengurus Wilayah Jawa Tengah, Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah (Pengwil IPPAT Jawa Tengah) dengan Pengurus Pusat Ikatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) menyelenggarakan acara Sosialisasi / Kampanye Calon Formatur Ketua Umum IPPAT dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat IPPAT periode tahun 2024- 2027 di Semarang (20/1/24). Acara ini merupakan rangkaian acara menyambut Kongres IPPAT yang akan diselenggarakan sekitar Mei 2024 di Sumatera Utara. Dalam acara ini hadir Ketua Umum IPPAT Dr. Hapendi Harahap, SH, SpN, MH yang juga merupakan calon Ketua Umum IPPAT di dalam kongres nanti. Selain Hapendi, juga hadir lima orang calon Majelis Kehormatan Pusat IPPAT diantara tujuh calon. Di dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jawa Tengah Dwi Purnama, SH, MKn memberikan pidato kunci panjang lebar mengenai jabatan PPAT dan permasalahan dalam rangka layanan administrasi pertanahahan. Selain itu juga Prof. Dr. Widhi Handoko, SH, SpN selaku tuan rumah pimpinan Wilayah Jawa Tengah, Ikatan PPAT, hadir dan memberikan sambutan. Yang istimewa di deretan para calon Majelis Kehormatan Pusat IPPAT (MKP IPPAT) yang jumlahnya tujuh orang itu ada satu-satunya perempuan istimewa, yaitu Dr. Isy Karimah Syakir, SH, MKn, MH. Dikatakan “istimewa” karena Isy adalah satu-satunya Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan PPAT sekaligus sebagai Ketua Wilayah Jawa  Timur Ikatan Notaris sejak bulan lalu. Selain Isy calon anggota MKP IPPAT lainnya hadir, yaitu Dr. Abdul Muis, SH, MH, Dr. Khant Safikni, SH, MH, Dr. H. Wira Franciska, SH, MH, dan H. Julius Purnawan, SH, MSi.  Sedangkan calon lainnya, yaitu Dr. Darwin Ginting, SH, MH dan H. Firlandia Muchtar, SH, SpN tidak bisa hadir. Majelis Kehormatan Pusat  atau MKP adalah salah satu unsur organisasi IPPAT yang menangani pembinaan anggota dari segi etik. Lembaga ini menangani permasalahan berdasarkan aduan masyarakat, atau bisa saja menangani temuan yang terindikasi pelanggaran etik dan norma-norma yang dilakukan PPAT dalam kehidupan sehari-hari.   MKP HARUS DIISI ORANG-ORANG SERIUS   Menurut salah satu sumber dikatakan bahwa Majelis Kehormatan Pusat atau MKP harus diisi dengan orang-orang yang sudah matang kepribadiannya dan tidak cengengesan (bahasa Jawa -  berarti suka bercanda, tidak serius, suka main-main, dan biasanya kurang bertanggungjawab). Sehingga idealnya majelis ini diisi oleh orang-orang yang matang kepribadiannya, bijaksana, dan referensi akademisnya cukup tinggi. Jadi tidak sembarang orang asal banyak dipilih dan banyak diusulkan anggota tanpa melihat kemampuan akademis, kematangan emosi dan kebijaksanaan tinggi. Jika tidak memenuhi kriteria itu dikhawatirkan hasil analisa, sikap dan keputusannya dalam mengadili anggota akan jauh dari harapan kebenaran dan kebijaksanaan. Di dalam acara Semarang ini juga ada keistimewaan lain yaitu acara sosialisasi ini menjadi menarik dan berkembang menjadi diskusi atau seminar singkat, khususnya mengenai masalah profesionalisme jabatan PPAT dan permasalahan dalam adminstrasi pertanahan yang sampai saat ini masih belum juga bagus. Di antara calon yang antara lain berbicara cukup kritis adalah Hapendi Harahap, Wira Fransisca, dan Khant Savikni dan lainnya.   ...

KONFERENSI WILAYAH JAWA TIMUR HANYA SEKALI

24 November 2024 | 14:37:00

Dari hasil rapat anggota yang dilaksanakan seluruh pengurus daerah itu suara dukungan atas Isy terhadap dua bakal calon lainnya cukup mencolok, yaitu Isy 627 suara, Henny 431 suara, dan Imam 43 suara. ...

SONYA : BU ISY MELARANG KAMI BERSERAGAM AGAR MEMBAUR

24 November 2024 | 14:37:00

kalau mau fair (adil) seharusnya di dalam tim-tim ini ada orang-orang dari Ibu Isy Karimah Syakir ...

PONDOK PESANTREN PUTRI NMI MEWISUDA 14 AHLI MULTIMEDIA

24 November 2024 | 14:37:00

    SEMUA NOTARIS BISA MENYALURKAN  ZAKATNYA UNTUK OPERASIONAL   medianotaris.com, Bantul - (K. Lukie Nugroho, SH) - pada era teknologi IT seperti ini kita tidak perlu lagi terheran-heran jika ada lulusan pesantren yang memiliki keahian mutimedia. Familiar dengan pembuatan konten youtube, tik-tok atau menciptakan pemasaran atau publikasi dengan basis digital yang mengikuti tren. Di dalam sebuah lembaga atau perusahaan mereka akan menjadi ujung tombak untuk menyosialisasikan produk, layanan maupun jaminan mutu produk sebuah perusahaan. Atau jika mereka -para lulusan ini- di lembaga pemerintahan  bisa membuat perangkat presentasi digital untuk banyak keperluan lembaga tersebut yang tidak mudah dikerjakan orang banyak. Di dalam rumah pun para santri putri ini bisa bekerja membuat perangkat digital untuk penyuluhan masyarakat, atau perangkat presentasi yang moderen untuk keperluan sebuah konferensi besar mulai dari publikasi, pelaksanaan acara sampai dokumentasi secara digital. Pondok pesantren yang Anda hadapi ini adalah Pondok Teknologi Informatika Muslimah (PTIM) yang didirikan Notaris Muslim Indonesia di Desa Kalak Ijo, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya di tengah perkampungan desa yang kiri kanannya masih banyak pepohonan. Pondok yang sudah ada sekitar 5 tahun lalu ini gedungnya dibangun sejak sekitar tahun kedua perjalanan pendirian pendidikan ini. Adapun pihak yang baik hati untuk membangun gedungnya adalah para notaris yang berhimpun dalam organisasi Notaris Muslim Indonesia, dan juga dibantu oleh Bank Mandiri. Di pondok ini para santri yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan juga anak yatim ini mondok tanpa dipungut biaya mulai makan, tidur,program belajar sampai lulus. Koordinator pondok ini, Notaris Sutarna dan Sekretarisnya Abdul Muin Djalaludin berterimakasih pada seluruh rekan-rekannya, para notaris, yang sudah mendukung pendirian pondok dan membiayai operasional. Menurut Sutarna, yang juga seorang notaris dari Sleman, kegiatan ini wujud kedulian  notaris muslim seluruh Indonesia dengan harapan pondok ini mampu memberikan bantuan kepada  keluarga yatim dan dhuafa untuk untuk belajar agama dan teknologi secara gratis. Organisasi notaris ini selain membangun juga memberikan dukungan biaya operasional belajar dan mengajar, serta biaya penyelenggaraan dan perawatan pondok sampai kini. Selanjutnya Sutarna yang juga Koordinator Wilayah Notaris Muslim Indonesia mengajak seluruh notaris di Indonesia untuk berpartisipasi mendukung pendidikan agama dan teknologi ini sebagai bagian amal ibadah keagamaan. Seperti diketahui bersama bahwa rezeki yang didapat dari kantor notaris masing-masing ada bagian yang disedekahkan untuk kaum dhuafa dan untuk keperluan jalan yang baik. Salah satunya adalah pendidikan untuk kaum dhuafa dan anak yaitim. Harapannya, katanya, pondok ini akan menghasilkan santriwati mandiri dan kuat secara ekonomi dan mendapat pendidikan agama yang kuat untuk melanjutkan kehidupan di lingkungan masyarakat masing-masing. Dengan demikian program ini membantu negara dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan  pendidikan secaa gratis.       KETRAMPILAN MENULIS DAN KULINER   Abdul Muin, selaku sekretaris Korwil NMI Yogyakarta yang juga Ketua Pengurus Daerah Kulon Progo, Ikatan Notaris Indonesia, menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun jumlah santri mengalami peningkatan. Namun dalam menerima calon santri diadakan seleksi sesuai syarat lembaga ini, yaitu santri harus dari golongan keluarga yatim atau juga keluarga dhuafa atau keluarga kurang mampu secara ekonomi.Hal ini sesuai tujuan pondok ini agar santrinya setelah lulus akan bisa mndiri secara ekonomi. Ketrampilan di pondok selain teknologi juga diajarkan ilmu perkantoran dan juga kuliner, termasuk juga ketrampilan menulis. Di dalam acara wisuda itu juga dibagikan buku hasil tulisan salah seorang santriwati. Menurut Muin santriwati ini diajari teknik-teknik digital marketing sesuai tuntutan zaman. Dalam hal pendanaan sampai kini pondok ini pendukung utamanya adalah pimpinan NMI pusat walau pondok ini lokasinya di Bantul, Yogyakarta. Selain itu pendanaan juga dibantu dari NMI daerah.Menurut Muin dengan adanya dukungan terhadap lembaga ini maka berarti merupakan  bentuk penyaluran zakat, infaq dan amalnya secara tersistem dengan baik. Menurut Muin biaya per bulan untuk operasional pondok adalah sekitar 20 juta, dan katanya pihaknya menerima bantuan dari notaris seluruh Indonesia. ...

OTTY MASIH KUAT DI IKANOT UNDIP

24 November 2024 | 14:37:00

  PELANTIKAN PENGURUS PUSAT 2023-2027    medianotaris.com, Jakata - (  K. Lukie Nugroho, SH) - Pengurus Pusat Ikatan Alumni Kenotariatan, Universitas Diponegoro (Ikanot UNDIP) periode 2023-2027 dilantik di Jakarta, Selasa, 14 November 2023.  pengurus yang dilantik ini merupakan hasil pemilihan Ketua Umum Ikanot Undip bulan lalu di Semarang di mana notaris senior Otty Hari Chandra Ubayani, SH, SpN, MH di dalam acara  musyawarah organisasi alumni pendidikan kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini terpilih kembali untuk kedua kali secara aklamasi. Hal ini menandai betapa kuatnya pamor Otty di organisasi alumni yang sudah mengembangkan sayapnya sampai 13 provinsi ini. Sejauh ini dalam masa kepengurusannya Ikanot Undip sudah cukup banyak melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membantu mengembangkan perguruan tinggi, khususnya di Program Pendidikan Kenotariatan di Fakultas Hukum Undip. Salah satu contoh adalah pendirian Laboratorium Pendidikan kenotariatan di Prodi Kenotariatan Undip yang didirikan pada masa kepengurusan Otty yang pertama sebelum terjadinya pandemi Covid 19. Menurut Otty lab ini berfungsi memberikan pengajaran pada mahasiswa kenotariatan untuk belajar praktek dunia notaris. Dengan ini para mahasiswa diharapkan bisa memelajari ilmu kenotariatan praktek yang nantinya bisa diterapkan saat bekerja. Acara pelantikan yang diselenggarakan dengan cara sederhana ini dihangatkan dengan kehadiran  Menteri Agraria dan Tata Ruang Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P. Menteri Hadi dalam pidatonya menjelaskan panjang lebar masalah program pemerintah di dalam masalah pertanahan di bawah pimpinannya yang saat ini sedang dijalankan.  Selain itu Ia juga menjelaskan peran notaris dan PPAT dalam tugas dan jabatannya sehari-hari membantu pelayanan dalam bidang pertanahan.Menurutnya, hampir 80 persen kegiatan  pertanahan adalah berkaitan dengan kontribusi notaris/ PPAT.  Untuk itu antara notaris/ PPAT dan Kementerian ATR/ BPN harus saling mengenal. Mereka harus saling terbuka, tidak boleh saling mengintip, tidak boleh saling mengintimidasi. Tidak pula boleh saling mencurigai. Harus jadi satu. Selesai berpidato Menteri Hadi didaulat penyanyi era delapan puluhan Nia Daniaty untuk ikut bernyanyi bersama. Ternyata suara dan penampilan Menteri asal Malang sangat bagus untuk ukuran penyanyi bukan profesioanal, dan akhirnya acara pun tambah meriah. Menteri yang sedang  bernyanyipun dikerubuti hadirin untuk bernyanyi bersama dan berswafoto. Di dalam acara ini diundang pula para tokoh Universitas Diponegoro, antara lain Ketua Umum DPP IKA UNDIP, Abdul Kadir Karding, Sp.PI, dan Ketua Umum Ikatan Fakultas Hukum, Dr. Ahmad Redi S.H., M.H. Terlihat pula dalam acara itu mantan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga seorang notaris, yaitu Ashoya Ratam, SH, MSc, MKn Ada peristiwa yang menarik perhatian para peserta yang sebagian besar notaris dan PPAT, yaitu ketika  dalam acara ini kedatangan Dr. Irfan Ardiansyah, SH, LLM, SpN dan bersalaman dengan Tri Firdaus Akbarsyah, SH yang datang sebelumnya. Ketika mereka bertemu dan bersalaman langsung mendapat aplus dari hadirin, dan dihujani jepretan kamera foto dan telepon seluler. Seperti diketahui bahwa keduanya adalah dua Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia  berbeda versi kongres. Tri Firdaus merupakan ketua umum pertama yang terpilih melalui Kongres Ikatan Notaris Indonesia akhir Agustus 2023 di Tangerang, sedangkan Irfan Ardiansyah merupakan ketua umum kedua yang terpilih di Kongres Luar Biasa pada akhir Oktober berselang kemudian di Bandung. Dalam acara keduanya terlihat berbicara basa-basi, tak terlihat mimik serius di antara keduanya. Tri Firdaus didampingi Sekretaris Umum dan pengurus teras lainnya sekitar 5 orang. Sedangkan Irfan didampingi Syarifudin Tarigan. Mereka pergi meninggalkan tempat segera setelah Menteri meninggalkan tempat.   OTTY BOSAN DENGAN PERTIKAIAN ORGANISASI Salah satu fungsi utama organisasi alumni adalah memperkenalkan perguruan tinggi ke masyarakat. Dengan aktifnya kegiatan organisasi alumni program pendidikan, kualitas pendidikan setidaknya akan bisa disampaikan pada masyarakat umum. Otty  menyampaikan agenda besar organisasi ini. Salah satu fokus utamanya adalah membangun kerjasama erat dengan pihak kampus. Otty menegaskan, agenda ini merupakan bentuk perhatian kepada para Mahasiswa lulusan UNDIP agar  siap menghadapi tantangan  dunia pekerjaan. “Kerjasama dengan pihak kampus adalah salah bagian kegiatan penting kami,” tegas Otty yang saat ini juga adalah Sekretaris Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ini. Seperti diketahui, tantangan kerja lulusan alumni kenotariatan, khususnya yang bekerja sebagai notaris sungguh sangat berat dengan perkembangan kegiatan masyarakat. Sewaktu-waktu dampak dari perkembangan masyarakat ini berupa sengketa hukum. Untuk itulah program Ikanot Undip di bawah Otty membantu mahasiswa agar bisa bekerja secara profesional, dan juga meminimalisir problematika yang mungkin terjadi dalam praktek dan itu tidak jarang menjadi problem hukum. Salah satunya adalah mempersiapkan calon notaris dalam bekerja seiring perkembangan era digital. Mengapa Otty mengundang dua Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia yang berasal dari dua  pemilihan dari kongres yang berbeda itu karena ia merasa sudah bosan dengan pertikaian di dalam organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Saat ini organisasi ini memiliki dua ketua umum kembar yang masih menimbulkan kontroversi sampai sekarang. Untuk itulah melalui organisasi Ikanot Undip ini Otty mencoba memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan kemelut organisasi yang sudah berjalan setahun lebih ini. ...

IRFAN ARDIANSYAH : PENGURUS WILAYAH DAN PENGURUS PUSAT BERTANGGUNGJAWAB PADA ANGGOTA

24 November 2024 | 14:37:00

    MAGANG BERSAMA ANGGOTA LUAR BIASA PENGWIL JABAR     medianotaris.com, Bandung - (  K. Lukie Nugroho, SH) - Di tengah kontroversi dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah Jawa Barat (Pengwil Jabar) Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyelenggarakan magang bersama untuk anggota luar biasa (ALB) sebanyak sekitar 65 orang. Para peserta yang berstatus ALB ini adalah para calon notaris yang mempersiapkan diri untuk pengangkatan dan kegiatan lainnya agar menjadi notaris yang andal saat setelah mulai bekerja nanti. Dengan demikian magang merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan (pendidikan) untuk persiapan seseorang yang akan  dilantik menjadi notaris. Magang ini diselenggarakan organisasi notaris sesuai ketentuan. Setelah magang mereka juga harus mengikuti ujian kode etik yang juga diselenggarakan organisasi.Dari hasil magang dan ujian kode etik yang diselenggarakan organisasi inilah pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI selaku user mendapatkan data ini untuk mengangkat dan melantik calon notaris menjadi notaris. Seperti diketahui, sampai November 2023 ini, organisasi INI terbelah menjadi dua sehingga terjadi dualisme kepengurusan yang masing-masing punya ketua umum. Kepengurusan pertama terpilih berdasarkan kongres di Tangerang pada akhir Agustus 2023 yang terdiri atas 8 pengurus wilayah, sedangkan kepengurusan kedua terpilih berdasarkan kongres luar biasa pada akhir Oktober 2023 terdiri atas 25 pengurus wilayah. Dalam acara magang bersama ini muncul pertanyaan dari ALB soal terjadinya dualisme kepengurusan organisasi yang sudah berumur 115 tahun. Bagaimana dengan hasil magang bersama yang dilakukan masing-masing pengurus yang berbeda akibat dualisme kepengurusan ini? Mengenai hal ini Ketua Umum INI hasil KLB Dr. Irfan Ardiansyah, SH, LLM, SpN menyatakan bahwa pengurus, yaitu Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat akan bertanggungjawab terhadap ALB yang sedang mempersiapkan diri menjadi notaris melalui magang. Menurutnya, terjadinya dualisme ini merupakan dinamika organisasi sehingga ALB tidak perlu khawatir. Organisasi akan menjaga kesinambungan anggota agar terakomodir.”Pengwil Jawa Barat dan PP INI akan bertanggungjawab hal ini sepanjang kita mematuhi aturan yang berlaku,” tegas Irfan.   Wakil Ketua Pengwil Jabar Bidang Organisasi Gitta Ramadhyana Karmas, SH dalam sambutannya mengutip peraturan perkumpulan bahwa tujuan dari magang bersama adalah meningkatkan penguasaan, keahlian, ketrampilan memahami peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkenaan atau berkaitan dengan tugas dan jabatan notaris. Di samping itu, menurutnya, magang memberikan rasa percaya diri pada notaris dalam menjalankan jabatannya, sebaliknya juga memberikan kepercayaan pada masyarakat terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya. Wakil Ketua Bidang Program Pendidikan Magang dan ALB Davy Gunadi Natanegara,SH Sp1  menyatakan bahwa  Pengwil Jabar di bawah pimpinan Irfan Ardiansyah menyelenggarakan magang bersama selama 17 kali sejak 2016. Dalam kaitan dengan keraguan anggota soal kondisi organisasi notaris saat Davy juga mengajak agar anggota magang agar yakin dengan ikut magang di Pengwil Jawa Barat akan dilindungi oleh organisasi. ...

MADE PRIA : TAFSIR MAKNA SEKSAMA YANG MEMBUAT NOTARIS JADI BULAN-BULANAN

24 November 2024 | 14:37:00

seringnya notaris dihadapkan oleh permasalahan hukum oleh pihak penghadap yang mempunyai niat tidak baik dalam proses pembuatan akta seperti membuat surat palsu dan mencantumkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dibuat notaris ...

ORGANISASI NOTARIS INDONESIA KEMBAR DUA

24 November 2024 | 14:37:00

DELAPAN PENGWIL VERSUS DUA PULUH LIMA PENGWIL   medianotaris.com, Bandung - (Riza Sofyat, SH dan K. Lukie Nugroho, SH) - Organisasi notaris Indonesia terbelah dua sejak terpilihnya Dr. Irfan Ardiansyah, SH, LLM, SpN di Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (KLB INI) di Bandung, 29 Oktober 2023 yang dipilih secara aklamasi. Pemilihan secara langsung oleh sekitar 2.250 orang notaris di ruangan gedung Hotel Harris dalam kongres luar biasa itu merupakan pemilihan ketua  organisasi notaris INI kedua dalam kurun waktu dua bulan belakangan.Pemilihan ini dilaksanakan oleh para notaris yang menamakan diri “Dua Puluh Lima Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia”, Sementara itu pemilihan ketua umum pertama di dalam kongres yang  diselenggarakan “Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia” pada akhir Agustus 2023 dilakukan secara daring, dan menghadirkan peserta di dalam gedung yang dihadiri kurang dari 200 orang. Menariknya di sini terjadi dua kondisi kontras. Proses pemilihan yang dilakukan secara daring, dengan cara internet voting yang diselenggarakan oleh PP INI di Tangerang itu memakan waktu 9 jam, dan hasilnya dicetak dan diserahkan tim pemilihan dalam amplop tertutup dan dibacakan Ketua Presidium Kongres INI dihadapan kurang dari 200 orang di dalam ruangan rapat kecil berkapasitas 300 orang. Sementara itu pemilihan secara langsung oleh Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan “Dua Puluh Lima Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia” di Bandung itu hanya memakan waktu tidak sampai satu jam, dan bahkan hanya beberapa menit saja ketika presidium menawarkan ke peserta dengan melihat bahwa calonnya cuma satu kemudian disambut persetujuan ribuan peserta secara aklamasi secara spontan memilih ketua umum baru. Kongres yang dilakukan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia akhir Agustus di Tangerang itu memilih Tri Firdaus Akbarsyah, SH sebagai Ketua Umum INI baru menggantikan ketua umum sebelumnya, yaitu Yualita Widyadhari, SH. Kongres ini didukung hanya delapan pengwil dan tidak diakui Dua Puluh Lima Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (25 Pengwil INI) yang menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Hotel Harris, Bandung. Sedangkan Kongres Luar Biasa yang dilakukan dua puluh lima Pengurus Wilayah Ikatan Notaris itu berhasil memilih secara aklamasi Dr. Irfan Ardiansyah, SH, LLM, SpN pada 29 Oktober di Bandung. Sebaliknya pihak PP Ikatan Notaris Indonesia yang berhasil memilih Tri Firdaus itu tidak mengakui KLB dengan segala hasilnya, termasuk tidak mengakui pemilihan ketua umumnya. Melihat keadaan ini, suka tidak suka organisasi Indonesia Ikatan Notaris Indonesia sementara ini terbelah menjadi dua. Kembar, sama-sama mengklaim sebagai organisasi yang legitimasinya benar. Ikatan notaris pertama dipimpin Tri Firdaus Akbarsyah, SH yang terpilih di Hotel Lenovo,Tangerang, 29-30 Agustus 2023 didukung delapan Pengurus Wilayah, sedangkan ikatan notaris kedua dipimpin Dr. Irfan Ardiansyah, SH, LLM, SpN yang terpilih di Hotel Harris, Bandung, 29-30 Oktober 2023 didukung dua puluh lima pengurus wilayah.   Nah, bisa dibayangkan sekarang, apa yang akan dilakukan dua pihak yang berseteru dan masing-masing memiliki Ketua Umum yang berbeda ini? Apa saja yang akan mereka lakukan untuk melayani masyarakat? Sementara ini ketua umum terpilih Irfan Ardiansyah masih bungkam atas kejadian ini ketika ditanya medianotaris.com, atas terpilih dirinya sebagai Ketua Umum INI periode 2023- 2026, termasuk juga apa yang akan dilakukan menghadapi masalah ini. Namun di dalam acara tanggal 30 Oktober 2023 sehari setelah KLB di tempat yang sama dalam acara silaturahmi sempat disampaikan bahwa kepengurusan PP INI hasil KLB akan segera disusun dan selanjutnya akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagaimana dengan pendaftaran kepengurusan INI hasil Kongres INI Tangerang ke Kementerian, masih misteri. Pengurus yang manakah akan diterima pencatatannya di Kementerian Hukum dan HAM, ini akan episode hari-hari panjang berikutnya. Perseteruan dua kubu dalam satu rumah besar ini dimulai sejak tahun lalu ketika salah satu bakal calon Ketua Umum, yaitu Tri Firdaus Akbarsyah mengusulkan pemindahan tempat kongres dari Jawa Barat ke Bali agar kongres kondusif dan bisa fair. Hal ini dipertimbangkannya karena salah satu bakal calon lainnya berdomisili di Jawa Barat. Usulan ini diamini bakal calon lainnya, antara lain Ruli Iskandar, SH dari DKI Jakarta. Menurut Tri Firdaus usulan ini diwadahi aturan organisasi melalui permintaan pendapat secara umum dari seluruh anggota sebanyak sekitar 20 ribu dengan metode keputusan di luar kongres atau disingkat KDK. Jadi hal ini menurutnya sah-sah saja. Namun usulan ini ditolak keras oleh Jawa Barat di mana  bakal calon Irfan Ardiansyah berdomisili. Malangnya, Bali yang diusulkan sebagai tempat kongres pindahan itu menolak.Aneh bin ajaib,  Pengurus Wilayah Bali ikut bergabung dengan tujuh Pengwil lainnya dalam kelompok Delapan Pengwil. Penolakan Jawa Barat atas usul pemindahan lokasi kongres itu didukung sebagian besar Pengurus Wilayah lainnya dari seluruh Indonesia, yang belakangan tambah satu, sehingga berjumlah dua puluh lima pengwil penentang. Dari sini  terjadilah dua kubu : 8 ( Delapan) Pengwil berhadapan dengan 25 (Dua Puluh Lima Pengwil). Mereka marah karena usulan pemindahan lokasi kongres itu tidak mengindahkan konstitusi organisasi yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART).Menurut mereka tempat kongres diputuskan saat kongres berlangsung tiga tahun sebelumnya saat memilih ketua umum. Hal ini diamanahkan konstitusi organisasi. Jangan hanya karena kepentingan sesaat lantas keputusan kongres diubah-ubah, begitu kata Pengwil Dua Puluh Lima ini. Akibatnya, setelah itu terjadilah “pergolakan” luar biasa  dan perpecahan dalam tubuh organisasi berumur 116 tahun itu. Saling sindir di berbagai media sosial pun terjadi. Mereka meminta Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU)sebagai pembina notaris untuk ikut membantu menyelesaikan. Namun tidak berhasil, dan bahkan masing-masing makin kukuh pada pendiriannya. Salah satu pihak, yaitu Dua Puluh Lima Pengurus Wilayah meminta Komisi III DPR RI untuk membantu untuk mengawasi, dan akhirnya tercapailah kongres dengan hasil “anak kembar” kembar itu. Permintaan Dua Puluh Lima Pengwil ini bagus karena lembaga diisi para anggota DPR isinya berbagai kepala dan memiliki hak berpendapat yang sama.Puluhan anggota itu memiliki berbagai visi dan lebih matang hasilnya karena ada saling koreksi. Tidak mudah diiming-imingi sesuatu. Lain jika meminta bantuan pada Pemerintah yang lebih sempit karena kebijakan pemerintah bersifat komando dari satu orang pejabat. Siapa yang bertanggungjawab atas  kekisruhan ini bisa dengan mudah dianalisa dari kronologi kejadian yang ada.  Kejadian ini menimbulkan dampak perpecahan, permusuhan serta kerugian materiil berupa biaya-biaya yang tidak terukur. ...