Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., M.H.

Legalisir ijazah sewaktu-waktu dibutuhkan seseorang untuk keperluan bekerja, atau keperluan lain, misalnya persyaratan pendaftaran calon anggota Dewan. Mudah saja dilakukan. Tinggal fotokopi, lantas dimintakan ke sekolah atau perguruan tinggi yang menerbitkan untuk dilegalisir.
Tapi bagaimana jika pemilik ijazah sekarang berdomisili jauh dari sekolah asal dan perguruan tinggi asal yang saling berbeda kota. Misalnya lulus SD di Manokwari, lulus SMP di Denpasar, lulus SMA di Jakarta, lulus S1 di Manado, lulus S2 di Jakarta. Pusing, bukan?
Apakah bisa dilakukan oleh notaris setempat di mana pemilik ijazah sekarang berdomisili?
Berikut adalah "wawasan" yang diberikan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H., M.H. berdasarkan peraturan dan pengalamannya.


Wewenang notaris sudah jelas menurut UUJN Nomor 30 tahun 2004. Bisa melegalisir atau melakukan pengesahan atas kecocokan fotocopi dan dokumen aslinya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf d. Termasuk juga, dalam hal ini, untuk legalisir KTP atau KK.
Memang bisa timbul pertanyaan apakah dokumen yang diajukan benar-benar asli atau bukan. Kekhawatiran itu muncul manakala terdapat pemalsuan atas ijazah tersebut. Sehingga untuk menghindari ini atau mencari amannya, seringkali dimintakan agar legalisir dimintakan langsung ke instansi pendidikan yang menerbitkan.
Namun kalau ditanya, apakah legalisir lewat notaris itu sah? Jawabannya adalah "sah" karena ini wewenang notaris yang diberikan UU.
Permintaan legalisir ijazah sudah biasa saya lakukan. Ini biasanya dilakukan mereka yang sekolah ke luar negeri disertai terjemahan ijazah yang diterjemahkan penerjemah tersumpah. Selanjutnya fotocopinya dilegalisir notaris.
Dari sini kita lihat, lembaga internasional saja menghargai legalisir yg dilakukan notaris, lalu mengapa ada pihak lokal yang tidak mengakui.
Memang dalam kasus ini kita selaku notaris harus bekerja profesional dengan menerapkan asas kehati-hatian.
Caranya adalah dengan meminta dokumen tambahan seperti rapor asli, daftar nilai dan lainnya. Atau kalau KTP dan KK, dengan meminta KTP dan KK aslinya.
Bila sudah dipenuhi maka tidak ada masalah. Notaris tidak berwenang menilai keaslian sebuah dokumen secara fisik. Jika meragukan, ya itu tadi, mintalah dokumen penunjang lainnya.
Jika langkah itu kita lakukan, berarti kita sudah melakukan tugas dengan seksama. Ini sesuai dengan amanah UUJN pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyebutkan, antara lain, notaris wajib menjalankan jabatannya dgn seksama. Ini juga sesuai dengan sumpah jabatannya.
Nah, bila kita sudah melakukan seluruh langkah ini berarti tidak perlulah kita was-was karena kita sudah menjalankan tugas sesuai UU. Jika ternyata ada komplain atau pemalsuan, notaris tidak bisa dipersalahkan -digugat atau dituntut- jika sudah menjalankan langkah-langkah tadi.



Komentar Untuk Berita Ini (0)

Kirim Komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas