foto : Mahkamah Konstitusi



Membuat Notaris Semakin Matang





Jagat notaris kini akan menghadapi ujian berat kembali dengan didaftarkannya permohonan uji materi pasal 66 ayat (1, 3 dan 4), UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Juli 2014.
Pasal yang akan diuji itu secara substansi berbunyi : “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil kopi minuta akta dst, dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dst.”
Pasal ini menunjukkan bahwa jika hendak memeriksa notaris, maka polisi atau penegak hukum lainnya haruslah sepersetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Sehingga polisi, misalnya, tidak bisa memeriksa notaris kalau tidak disetujui MKN.
Bunyi dan substansi pasal ini mirip dengan MPD menurut pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang UUJN, yang mensyaratkan persetujuan MPD kepada aparat hukum untuk memeriksa notaris. Namun pasal ini juga pernah dimintakan uji materi di MK dengan putusan dinyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” bertentangan dengan UUD 45, dan akhirnya dianulir.
Ketika pasal 66 ayat (1) UUJN ini dianulir MK pada Maret 2013 lalu, para notaris heboh dan banyak yang menyayangkan hal ini. Namun ada juga yang tidak terlalu mempermasalahkan karena justru hal ini bisa membuat notaris makin matang dalam berprofesi karena lebih berhati-hati dan cermat. Yang penting, menurut sumber medianotaris.com, notaris tidak melakukan perbuatan negatif atau berusaha mencari celah untuk berbuat kurang baik dan melanggar hukum.



Komentar Untuk Berita Ini (0)

Kirim Komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas