Seminar IPPAT 2018 Bersama Menteri ATR

untuk menerima kiriman artikel silakan invite WA 0812 8131 8151, follow twitter @medianotaris, dan facebook : medianotaris
Indonesia English

Wawasan

Go Ahead, JP

27 November 2018 | 16:02:00

 

Seminar MP3 - singkatan dari Majelis Pengawas dan Pembina PPAT- di Hotel Grand Sahid, Jakarta awal November yang dihadiri 600 lebih peserta dari seluruh Indonesia membuat wajah Julius Purnawan, SH, MSi. sumringah. Menyambut ramah sapaan setiap orang.
Betapa tidak. Kegembiraan Julius Purnawan (JP) sangat beralasan karena ia bisa dibilang “lulus ujian” pertama sebagai Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) hasil Kongres IPPAT di Makassar beberapa waktu lalu. Sebab dengan hadirnya enam ratusan peserta seminar dengan tiket seharga kisaran Rp 800 ribu sampai Rp 1,5 juta itu bisa menjadi “pertanda baik” nasib kepengurusannya yang dipermasalahkan sebagian pihak sesama anggota IPPAT karena mempermasalahkan proses Kongres di Makassar yang diwarnai jatuhnya korban pingsan sekitar 8 atau sembilan peserta karena lelah.
Sebagai pihak yang merasa mendapatkan blessing in disguise atas hasil Kongres Makassar itu, Julius seolah mendapat kepercayaan diri setelah tiket seminarnya laris manis terjual. Lebih-lebih dengan datangnya dua Dirjen dari Kementerian Hukum dan HAM dan dari Kementerian ATR membuatnya makin tampak fakta adanya pengakuan atas kegiatan yang dilakukan pengurus baru ini.
Sementara itu hadirnya penyanyi Krisdayanti dan Fatur dalam acara malam keakraban seolah menjadi “pesta” penanda kesuksesan organisasi IPPAT yang dipimpinnya.
Ketidakhadiran Menteri agaknya tidak penting lagi karena sudah diwakili Dirjen. Yang jelas hal ini membuat kepengurusan IPPAT di bawah JP makin semangat menjalankan roda organisasi IPPAT, walau dibayang-bayangi gugatan pihak yang tidak puas hasil Kongres.
Hari Rabu pagi, 28/11, lagi-lagi JP dan kepengurusan IPPAT-nya mendapatkan kredit positif atas penyelenggaraan acara pembekalan calon PPAT yang akan ujian untuk pengangkatan. Momen ini menguntungkan kepengurusan IPPAT di bawah JP yang mulai makin sibuk menjalankan roda organisasi. Hadirnya belasan senior notaris/ PPAT yang menjadi pembicara juga makin mengukuhkan pengakuan secara diam-diam terhadap kepengurusan IPPAT. Termasuk juga para peserta pembekalan yang secara tidak sadar mengakui keberadaan pengurus IPPAT yang menyelenggarakan pembekalan itu.
Ketika diwawancarai K. Lukie Nugroho, SH dari medianotaris.com JP tampak sangat percaya diri, dan menyatakan akan terus menjalankan roda organisasi dengan secepat-cepatnya. Menurutnya, Seminar MP3 menunjukkan pengakuan Pemerintah terhadap eksistensi organisasi IPPAT yang baru dibentuknya.
Selain itu kehadiran mantan Ketua Umum IPPAT Sri Rachma Chandrawati, SH juga menjadi kado penting buat IPPAT di bawah JP karena Sri Rachma menyerahkan sertifikat gedung Sekretariat PP IPPAT. Dengan adanya penyerahan sertifikat ini makin sempurnalah pengakuan terhadap JP.
Isy Karimah Syakir, SH - notaris/ PPAT Surabaya - yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Kepemimpinan menyatakan terus bekerja. Sementara bila seminar ini dihadiri begitu banyak peserta, itu berarti banyak yang mengakui kepengurusan IPPAT yang baru.

 

<iframe width="460" height="290" src="https://www.youtube.com/embed/Qh48z9eHGI8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

...

Penyertifikatan Tanah Yang Dibeli Puluhan Tahun Lalu

27 November 2018 | 16:02:00

penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ...

Persiapan Ujian Calon PPAT Di Mata Alwesius

27 November 2018 | 16:02:00

kelemahan yang mendasar adalah jika mereka ditanya masalah dasar hukum ...

Yayasan

27 November 2018 | 16:02:00

PP Nomor 2 Tahun 2013 menganulir batas waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan per 6 Oktober 2008 yang diatur oleh UU Yayasan juncto PP Nomor 63 tahun 2008.


...

Urgensi Pembentukan UU BOT dan UU HPL

27 November 2018 | 16:02:00

Struktur hukum ini akan memposisikan status infrastruktur jalan tol sebagai private goods namun berdimensi publik. Status tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 karena Pemerintah masih memiliki perannya dalam melakukan pengawasan dan ...

Memahami Relevansi Notaris dalam Supremasi Hukum, Good Governance dan Good Corporate Governance

27 November 2018 | 16:02:00

Sebaliknya, hukum ekonomi dan bisnis yang tidak memadai akan menciptakan hambatan bagi pembangunan ekonomi. ...

Jual-Beli Menurut Alwesius Ola

27 November 2018 | 16:02:00

Setelah selesai dilakukan pendaftaran jual beli tersebut maka selanjutnya sertifikat tanah yang bersangkutan diserahkan kepada pembeli sebagai pemegang hak yang baru. ...

Alwesius : Kuasa Mutlak, Kuasa Tidak Mutlak

27 November 2018 | 16:02:00

Dengan dilakukannya balik nama oleh BPN atau Kantor Pertanahan berarti menunjukkan bahwa kuasa tersebut bukan kuasa mutlak ...

Rumah Susun Ambruk, Hak Kepemilikan Otomatis Hapus

27 November 2018 | 16:02:00

Ketelitian dan wawasan pengetahuan serta kemampuan seorang Notaris dan PPAT sangat diperlukan dan wajib dimiliki sehingga dalam memberikan pelayanan pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan rumah susun dan satuan rumah susun dapat memberikan perlindun ...

Insider Trading : Bapepam Menutup Akses

27 November 2018 | 16:02:00

Paling tinggi yang dilakukan Bapepam adalah mendenda pelakunya. Sebetulnya, ini adalah kejahatan yang sangat serius dan merugikan orang banyak (bisa ribuan orang) dan kita tidak bisa hanya menghukumnya dengan denda. ...

Pelanggar Etika, Cenderung Melanggar Hukum

27 November 2018 | 16:02:00

Apa yang ilegal mungkin dipandang etis, dan mungkin yang dipandang legal dipandang tidak etis. Misalnya membohongi kawan tidak etis tetapi tidak ilegal. ...

ss