verlijden oleh notaris dalam praktik kenotariatan Indonesia lebih merujuk pada keseluruhan proses pembuatan akta otentikyang dilakukan oleh notaris - termasuk verifikasi identitas - pembacaan dan pengesahan akta ...
Struktur hukum ini akan memposisikan status infrastruktur jalan tol sebagai private goods namun berdimensi publik. Status tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 karena Pemerintah masih memiliki perannya dalam melakukan pengawasan dan ...
Sebaliknya, hukum ekonomi dan bisnis yang tidak memadai akan menciptakan hambatan bagi pembangunan ekonomi. ...
Setelah selesai dilakukan pendaftaran jual beli tersebut maka selanjutnya sertifikat tanah yang bersangkutan diserahkan kepada pembeli sebagai pemegang hak yang baru. ...
Dengan dilakukannya balik nama oleh BPN atau Kantor Pertanahan berarti menunjukkan bahwa kuasa tersebut bukan kuasa mutlak ...
Ketelitian dan wawasan pengetahuan serta kemampuan seorang Notaris dan PPAT sangat diperlukan dan wajib dimiliki sehingga dalam memberikan pelayanan pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan rumah susun dan satuan rumah susun dapat memberikan perlindun ...
Paling tinggi yang dilakukan Bapepam adalah mendenda pelakunya. Sebetulnya, ini adalah kejahatan yang sangat serius dan merugikan orang banyak (bisa ribuan orang) dan kita tidak bisa hanya menghukumnya dengan denda. ...
Apa yang ilegal mungkin dipandang etis, dan mungkin yang dipandang legal dipandang tidak etis. Misalnya membohongi kawan tidak etis tetapi tidak ilegal. ...
kuasa jual dan kuasa menjaminkan apabila dilaksanakan jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Mengingat UU No.42 Tahun 1999 telah mengatur cara-cara eksekusi yang lebih memberikan rasa keadilan dan kepasti ...
Sebagai anak, para notaris atau calon notaris hanya berpikir dan berharap bisa makan dan hidup. Tidak penting mempersoalkan siapa ayahnya, walau Ia tahu mana ayah yang sebenarnya suatu saat nanti. Yang penting Ia bisa mendapat pendidikan, bisa makan d ...
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 30 tahun 2004. Pejabat umum ini adalah orang yang menjalankan fungsi publik dari negara, khususnya di bidang huk ...
medianotaris com
