Problematika
Mamiek: Maintain the Existence of Public Notary
14 November 2019 | 23:26:00
Meanwhile in the Common Law system there is no authentic deed known. ...
PERBEDAAN PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN ANTARA KUH PERDATA DAN UU PERKAWINAN
14 November 2019 | 23:26:00
dalam penerapan hukum terhadap perjanjian kawin wajib hukum nya menerapkan dan menggunakan ketentuan pasal 29 yang diubah dengan Putusan MK RI 69/2015 juncto pasal 35 dan pasal 36 UU 1/1974. ...
Garuda di Kartu Namaku
14 November 2019 | 23:26:00
Larangan penggunaan lambang negara ini membuat beberapa pihak merasa dirugikan hak kontitusionalnya. ...
Hamud M. Balfas : Hubungan Masyarakat Lebih Condong ke Sistem Hukum Kodifikasi.
14 November 2019 | 23:26:00
Dalam dunia yang sudah sangat terkoneksi seperti saat ini sangat mungkin beberapa prinsip hukum common law berlaku dalam hubungan bisnis di Indonesia ...
Mamiek : Jagalah Eksistensi Notaris
14 November 2019 | 23:26:00
Sementara itu dalam sistem common law tidak dikenal akta otentik. Dalam sistem ini semua dokumen cukup dibuat di bawah tangan ...
KIAGUS - SAYA TIDAK MAU DIKATAKAN HAUS KEKUASAAN
14 November 2019 | 23:26:00
Kiagus Muhammad Syukri, SH
SAYA TIDAK MAU DIKATAKAN HAUS KEKUASAAN
...
SEBUAH CATATAN TENTANG MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPPAT SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI BAGI PPAT
14 November 2019 | 23:26:00
pengawasan semua kegiatan administrasi yang bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan agar PPAT dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Per-UU-an. ...
Arief Hidayat - MoU Tidak Ada Kekuatan Hukumnya, Tapi Banyak Positifnya.
14 November 2019 | 23:26:00
Nota kesepahaman ini sering dipakai lembaga-lembaga supaya ada kesepahaman bersama dan memperkuat masing-masing institusi dalam rangka kerjasama yang sinergis. ...
Pra Kongres Hari Pertama
14 November 2019 | 23:26:00
Pra Kongres Hari Pertama Pembukaan hari pertama Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Dipreluas (RP3YD) atau Pra Kongres Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) XXIII di Yogyakarta kemarin dimulai dan dilaksanakan selama dua hari sampai Sabtu (20/10).Pembukaan pagi kemarin dipimpin Ketua Umum INI Yualita Widyadari, SH, MKn bersama jajaran Pengurus INI, serta Dewan Kehormatan Pusat (DKP) INI, Majelis Kehormatan (MKP) dan lainnya termasuk Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah seluruh Indonesia. Semuanya yang hadir kemarin hampir sekitar 300 orang yang sampai siang masih ada yang berdatangan lagi.Acara pembukaan yang dipimpin Yualita berjalan dengan pidato dan arahan singkat, termasuk program-program kerja INI dan soal persiapan Kongres INI tahun 2019 di Makassar.Selain itu acara pembukaan juga dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat INI Arry Supratno, SH. Arry sempat menyinggung dan memberikan masukan soal Kongres dan kinerja Presidium Kongres. Selanjutnya nantikan wawancara video dengan Arry Supratno, SH dan salah seorang Ketua Bidang Made Pria Dharsana, SH.Acara rapat pertama tersebut kemudian diskors selama 30 menit sebelum dilanjutkan dengan sidang pleno dan komisi- komisi sampai malam. Menurut run down acara yang dibagikan panitia acara rapat pleno berlangsung sampai jam setengah sebelas malam dan dilanjutkan keesokan harinya (20/10) yaitu Sabtu sampai jam 12.30.Di antara materi keputusan rapat yangtertuang run down acara adalah rekomendasi Dewan Kajian Hukum dan Dewan Kebijakan Publik PP INI soal pungutan OJK, Pajak Final Bagi Notaris, usulan kepada Kementerian Hukum dan HAM soal peralihan hak atas saham dengan akta notaris, formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah.Selain itu pembahasan rapat juga membicarakan masalah pemberian poin buat anggota INI yang diselenggarakan PP, Pengda dan Pengwil yang bekerjsama dengan pihak lain. Mengenai soal pemberian poin untuk pelaksanaan up grading yang dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga ini bisa jadi akan jadi bahasan penting yang menjadi masukan buat pengurus daerah dan wilayah ketika bekerjasama dengan pihak ketiga. ...
Menghadap Secara Virtual di Dalam Akta Belum Bisa Dirumuskan
14 November 2019 | 23:26:00
Yualita : INI Sudah Mengkaji dengan KementerianTri Firdaus : Menunggu Payung Hukum Cyber Notary Kita sedang berusaha menuju ke dunia cyber notary seperti yang sudah dilakukan negara-negara lain di dunia. Problematika soal cyber notary ini sudah kita dapatkan masukan dari negara-negara lain yang sudah menerapkan cyber notary melalui forum Organisasi Notaris Dunia (International Union of Latin Notaries – UINL). Ikatan Notaris Indonesia (INI) terus mengkaji kemungkinan diterapkannya cyber notary di Indonesia sampai terwujud konsepnya dan juga payung hukumnya. Demikian pernyataan Ketua Umum INI Yualita Widyadari, SH didampingi Sekretaris Umum INI Tri Firdaus Akbarsyah, SH ketika ditanya medianotaris.com soal progress rencana menuju cyber notary saat acara Halal bil Halal dan Jalan Sehat di Kampus Fakultas Hukum UI, Depok dalam memeringati Hari Ulang Tahun INI ke 110 Sabtu lalu (7/7)Organisasi INI sudah mengkaji hal ini melalui berbagai forum, seminar, diskusi, termasuk dengan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).Dari kajian melalui berbagai forum tersebut didapatkan kesimpulan-kesimpulan, di antaranya adalah bahwa sampai saat ini konsep cyber notary yang akan dilakukan masih dalam tahap belum siap dilaksanakan. Menurut Tri Firdaus konsep cyber notary belum bisa dilaksanakan karena payung hukumnya belum ada. Hal ini disebabkan oleh konsep yang dilakukan sekarang ini, yaitu proses pembuatan akta secara manual tidak bisa diterapkan dengan cara melalui dunia maya atau virtual. Misalnya konsep “menghadap” kepada notaris secara nyata atau manual yang selama ini dilakukan, ternyata belum bisa diterjemahkan ke dalam konsep on line atau virtual melalui payung hukum.Menurutnya, jika payung hukum konsep cyber notary ini sudah terbentuk dan diundangkan maka nantinya para pihak bisa melakukan penandatangan akta dengan “menghadap” secara virtual. Bahkan tandatangan para pihak pun dilakukan secara virtual dari berbagai tempat yang berbeda satu dengan yang lain, juga dengan notarisnya. <iframe width="460" height="290" src="https://www.youtube.com/embed/Pkg7ET9gcaI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Acara jalan sehat dalam memeringati HUT INI ke 110 dan halal bil halal itu sendiri berjalan meriah, terutama ketika hari semakin siang dengan bertambahnya peserta yang berdatangan ke Aula Djoko Soetono, Fakultas Hukum UI. Sedangkan jalan sehatnya sendiri berjalan sekitar satu jam dengan rute menyusuri Fakultas Psikologi, Fisip, Sastra, Ilmu Komputer dan lainnya, serta rektorat UI, Balairung UI, dan Masjid UI.Dalam acara ini, menariknya, Yualita mengundang Abdul Syukur, SH, mantan Ketua Bidang Organisasi INI kepengurusan Adrian Djuaini, SH yang merupakan rival kuatnya waktu Kongres INI di Palembang 2016.Lebih menarik lagi, mantan Ketua Umum INI Adrian Djuaini, SH dan Harun Kamil, SH, dan petinggi kepengurusan INI Adrian Djuaini, SH, seperti Ribert Sulini, SH dan lainnya diundang ke acara HUT ini. Tak Ketinggalan pula tamu undangan spesial INI adalah dengan hadirnya Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Dr. Syafran Sofyan, SH, SpN, MHum yang sebentar lagi menjadi tuan rumah Kongres IPPAT di Makassar. ...
