Salah satu cara adalah melakukan terobosan hukum oleh organisasi untuk meminta kepada Mahkamah Konstusi atau lembaga lain agar memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) INI untuk beracara di peradilan khusus kasus notaris. ...
selama benda atau obyek lelang itu belum di tangan pembeli lelang maka perlindungan hukum terhadap pembeli lelang masih menjadi problem. ...
Dewi Padusi Daeng Muri, SH, MKn Belum lama ini telah terbit peraturan yang mengatur Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 atau PP 24 tahun 2016. Peraturan ...
kegiatan organisasi diusahakannya tidak hanya terpusat di Surabaya selain untuk pertimbangan pemerataan juga dengan tujuan menggali aspirasi dan potensi daerah masing-masing. ...
adanya penetapan daerah kerja PPAT menjadi seluas satu wilayah provinsi maka akan menjadikan para PPAT dalam satu provinsi menjadi kenal dengan semua jajaran Kementerian ATR/BPN ...
Janganlah anggota ditarik kontribusi melulu apalagi jika sampai uangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
...
Diskusi Kenotariatan Pieter Latumeten dan Hapendi Harahap ...
Fakta ini ditemukan di sejumlah pengadilan negeri Jabodetabek dan Jawa Barat oleh seorang peneliti untuk kepentingan disertasi doktornya ...
akibat banyaknya peserta yang ikut dan terbatasnya tempat- sampai ada yang ditolak - maka diharapkan peserta kali ini segera mendaftar sejak awal ...
pada hakekatnya hak tanggungan adalah soal perlindungan khusus kepada kreditur di dalam perkreditan moderen ...
Hapendi meminta agar apa yang dikatakan tim verfikasi ini diberikan secara tertulis. ...
Salah satu cara adalah melakukan terobosan hukum oleh organisasi untuk meminta kepada Mahkamah Konstusi atau lembaga lain agar memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) INI untuk beracara di peradilan khusus kasus notaris. ...
Berita Lainnyamedianotaris com
