
Problematika
RUPS ELEKTRONIK
13 December 2020 | 01:48:00
Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS... ...
Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS... ...
Penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui media elektronik e-Notary ... ...
With this statement notaries who work at home are not classified as committing violations. ...
Dengan adanya putusan Mahkamah Agung itu Kemenkumham menata kembali melalui kebijakan baru dengan mengeluarkan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 yang pada pokoknya meniadakan kewajiban Calon Notaris untuk mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris (UPN). ...
Walaupun demikian secara tersurat atau acara implisit praktik peradilan mengenal ketentuan tuntutan provisionil terdapat di dalam ketentuan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) Rbg ...
Putusan Gugatan Kongres IPPAT ...
... bahwa dalil-dalil gugatan kami sudah didukung fakta dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat maupun audio. Sehingga dengan semuanya ini menurut kami gugatan kami atas perbuatan melawan hukum ini secara sah dan meyakinkan terbukti. ...
In a highly connected world like today it is very possible that several common law principles apply in business relations in Indonesia. ...
Begitu juga dengan bentuk hukum BUMD tidak banyak berbeda dengan BUMN. BUMD bisa berbentuk Perum Daerah dan PT. ...
Meanwhile in the Common Law system there is no authentic deed known. ...
dalam penerapan hukum terhadap perjanjian kawin wajib hukum nya menerapkan dan menggunakan ketentuan pasal 29 yang diubah dengan Putusan MK RI 69/2015 juncto pasal 35 dan pasal 36 UU 1/1974. ...