Siaran Pers Kementerian ATR No. 01/ SP/ IV/BH/ 2024

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menyosialisasikan??reformasi birokrasi kepada internal dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan itu, Kementerian, melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) mengadakan Webinar Internalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai Penguatan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Senin (01/04/2024).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana saat membuka webinar mengajak jajarannya?menyatukan komitmen menjadikan reformasi birokrasi di tahun 2024 menjadi lebih baik. ?Saya berharap ini bagian dari sosialisasi untuk menyatukan arah?dan ?tujuan kita di tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya,

Pada tahun 2023, berdasarkan overview kinerja pencapaian anggaran Kementerian ATR/BPN berhasil tercapai ?97%. Sementara untuk tahun 2024 sendiri ditargetkan penyerapan dan realisasi anggaran minimal mencapai 97%. Suyus Windayana menyebut, masih perlu ada peningkatan di beberapa capaian seperti capaian target SAKIP dan Reformasi Birokrasi, yakni masih di poin 78,75.

"Jadi pencapaian realisasi ini bukan hanya sekadar angka-angka tapi juga memang memberikan dampak ?kepada masyarakat maupun kepada kinerja Kementerian ATR/BPN. Saya pikir apa yang kita lakukan sekarang ini harus memberikan dampak positif terutama kepada masyarakat," tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, di tahun 2024 Kementerian ATR/BPN memiliki target prioritas, yaitu 100 Kota Lengkap, Layanan Elektronik pada 100 Kantor Pertanahan, dan 100 kota yang mempunyai reformasi birokrasi dengan nilai zona integrasi yang cukup tinggi. Mengenai Zona Integritas, ini menjadi salah satu indikator untuk mencapai Reformasi Birokrasi yang lebih baik.

"Untuk peningkatan reformasi birokrasi ini tentunya kita perlu strategi-strategi yang tepat. Jadi kita sudah bikin tim antara Sekjen dan Inspektur Jenderal (Irjen) bagaimana dengan komitmen kita di pusat itu harus sama juga dengan dukungan dan komitmen seluruh aparatur di Kementerian ATR/BPN," lanjut Suyus Windayana.

Reformasi Birokrasi itu sendiri menciptakan organisasi yang bebas dari korupsi, menciptakan integritas dan pengawasan dalam kinerja dan pelayanan, meningkatkan budaya kinerja dan pelayanan prima yang berkelanjutan, menciptakan efisiensi dalam pencapaian kinerja, serta mendorong perbaikan tata kelola yang lebih luas.

"Peningkatan Reformasi Birokrasi Zona Integritas dan Akuntabilitas Kinerja ini juga memberikan manfaat yang baik untuk internal Kementerian ATR/BPN maupun untuk masyarakat. Jadi harus diingatkan kembali bahwa seluruh kegiatan kita, seluruh penggunaan anggaran, seluruh langkah kita, ini harus berdampak untuk masyarakat," tegas Suyus Windayana.

Turut mengikuti webinar ini Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Kamaruddin, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andy Artha Donny Oktopura; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Kementerian ATR/BPN, Doni Erwan Brilianto; Kepala Bagian Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Program Kementerian ATR/BPN, Sandra Maria Stephanie Hutabarat. (MW/FA)

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

X: http://twitter.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN ???

TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn

Situs: atrbpn.go.id

PPID: ppid.atrbpn.go.id



Komentar Untuk Berita Ini (0)

Kirim Komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas