Kejahatan korporasi – seperti halnya WCC yang merupakan salah satu bagiannya – merupakan suatu perbuatan yang diancam pidana oleh Negara tanpa menghiraukan apakah akan dijatuhi sanksi administratif atau sanksi perdata seperti lazimnya atau sanksi pidana.
Harusnya Setneg tidak boleh punya HPL karena dia tidak langsung mengurusi public services dan public welfares.
Satu hal yang mengherankan dalam penanganan masalah penipuan investasi ini terlihat adanya sikap masa bodoh otoritas atas adanya penipuan investasi. Otoritas memang mungkin secara antisipatif sulit untuk mencegah terjadinya penipuan.
Sebaiknya negara menetapkan saja kewenangan membuat akta atau surat keterangan ahli waris untuk diserahkan kepada notaris melalui Undang-undang. Bukan kepada pejabat lain.
PP Nomor 2 Tahun 2013 menganulir batas waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan per 6 Oktober 2008 yang diatur oleh UU Yayasan juncto PP Nomor 63 tahun 2008.
Pengunjung bisa langsung melihat dari dekat baju yang dikenakan sang model
keinginan mendidik diri untuk menerima semua ujian dan cobaan dari Allah SWT
Dalam sidang hari itu kesaksian terkonsentrasi pada kewenangan tertinggi kongres dan lain-lainnya.
Tidak merugikan orang lain tidak lain-jujur-menerapkan agama dengan baik
Kalau Mahkamah Konstitusi bekerja berdasarkan asas keterbukaan dan keadilan serta meminta info secara proporsional kepada Ikatan Notaris Indonesia saya yakin putusan MK itu tidak ada.
