Efektivitas Pengangkatan Direksi dan Komisaris

Salah satu topik yang menarik dalam praktek hukum bisnis adalah mengenai kapan pengangkatan Direksi (Board of Director – BOD) dan Dewan Komisaris (Board of Commisioner – BOC) dinyatakan efektif. Topik ini menarik karena masih sering terjadi perbedaan pendapat antara para praktisi hukum, termasuk notaris.
Banyak pelaku hukum yang menganggap bahwa pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan bagian dari perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan yang baru dianggap sah setelah dikeluarkan bukti penerimaan laporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa "perubahan anggaran dasar … cukup diberitahukan kepada Menkumham." Kemudian Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menkumham.

Santoso Budi, S.H., M.H., salah seorang pelaku hukum yang menjadi Corporate Secretary di salah satu perusahaan perusahaan property terkemuka di Indonesia mengatakan bahwa pengangkatan anggota BOD atau BOC suatu perseroan dinyatakan efektif sejak tanggal yang dinyatakan dalam keputusan suatu RUPS yang memutuskan mengenai pengangkatan anggota BOD dan BOC. Pada umumnya keputusan RUPS tersebut menyatakan bahwa pengangkatan BOD dan atau BOC tersebut mulai efektif berlaku sejak ditutupnya RUPS tersebut. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di sini adalah termasuk keputusan pemegang saham diluar RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT (dan AD Perseroan).
Medianotaris.com kali ini menyajikan "wawasan" dari Santoso Budi. Berikut adalah pendapatnya.

medianotaris.com : mengapa masalah waktu efektif pengangkatan ini menjadi penting?

Santoso Budi : efektif keberlakuan pengangkatan anggota BOD dan BOC ini akan menentukan kapan anggota BOD dan BOC tersebut mulai dapat dan berhak menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam AD perseroan yang bersangkutan. Waktu efektif ini penting karena, misalnya, ada seorang anggota BOD yang melakukan tindakan hukum mewakili perseroan, sementara itu pengangkatannya sebagai anggota Direksi dianggap belum sah, maka tindakannya dianggap tidak sah sebagai tindakan perseroan. Sehingga jika tindakan hukum tersebut dijalankan maka dia akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul dari tindakannya itu.
Selain itu, benarkah susunan BOD dan BOC ini bukan termasuk bagian dari Anggaran Dasar Perseroan menurut UUPT? Ternyata ketentuan yg mengatur hal ini bisa diinterpretasikan berbeda-beda.

medianotaris.com : adakah perbedaan persepsi di dalam praktek mengenai perbedaan waktu efektif ini, dan di mana biasanya perbedaan pandangan itu terjadi?

Santoso Budi : ya, beberapa pelaku hukum ada yang masih menganggap bahwa perubahan susunan BOD dan BOC itu merupakan bagian dari perubahan AD Perseroan yang harus dilaporkan kepada Menkumham. Dengan anggapan demikian maka efektif berlakunya juga dianggap "setelah dikeluarkan bukti penerimaan laporan oleh Menkumham".
Pendapat lain mengatakan bahwa pengangkatan BOD dan BOC itu efektif "sejak ditutupnya RUPS atau sejak tanggal yang disebutkan dalam keputusan RUPS atau keputusan sirkuler para pemegang saham". Selanjutnya, karena untuk keputusan RUPS mengenai perubahan BOD dan BOC ini UU tidak mengharuskan dengan akta notaris, maka secara yuridis kita seharusnya bisa minta perubahan data pada Daftar Perseroan dengan risalah RUPS atau keputusan pemegang saham (circular resolution).

Kenapa rancu mengenai tanggal efektif ini. Seperti ketentuan dalam UU PT, Direksi yang data namanya belum tercatat di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham tidak dapat melakukan pelaporan atau pengajuan persetujuan kepada Menkumham atas suatu perubahan AD. Sebagian Notaris, karena adanya aturan ini, menganggap bahwa karena Kemenkumham belum mengakui Direksi tersebut maka dianggap pengangkatannya belum efektif.

Secara yuridis perubahan susunan BOD/BOC adalah berdasarkan keputusan RUPS/pemegang saham (pasal 94 ayat (5) UU PT. Sedangkan perubahan susunan pemegang saham adalah berdasarkan pencatatan nama pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (pasal 56 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3), bukan berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM ("Penerimaan Pengajuan Pelaporan").

medianotaris.com : menurut UU setiap perubahan terhadap "keterangan lain" tidak diperlukan dengan Akta Notaris termasuk terhadap perubahan susunan BOD/BOC dan susunan pemegang saham. Sementara itu perseroan wajib melakukan pelaporan perubahan ke Kemenkumhan. Nah, bisakah kita meminta perubahan Daftar Perseroan hanya dengan risalah RUPS atau dengan Circular Resolution dan melaporkannya kepada Menteri agar dapat dilakukan
perubahan daftar perseroan? Bisakah Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM diakses tanpa melalui Sisminbakum/SABH yang notabene hanya bisa diakses oleh Notaris?

Santoso Budi : di dalam UU PT, dengan adanya Perubahan susunan BOD/BOC dan perubahan susunan pemegang saham, perseroan wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM agar dapat dicatatkan dalam Daftar Perseroan
(Pasal 56 Ayat 3 dan Pasal 94 Ayat 7).
Selanjutnya dalam Pasal 56 Ayat 4 dan Pasal 94 Ayat 8 disebutkan bahwa jika pemberitahuan itu belum dilakukan, Menteri wajib menolak setiap permohonan dan pemberitahuan perubahan "Anggaran Dasar" yang diajukan.
Namun saya ingatkan, susunan BOD/ BOC, serta susunan pemegang saham bukan merupakan bagian dari "Anggaran Dasar". Susunan BOD, BOC dan pemegang saham adalah bagian dari "keterangan lain". Artinya perubahan terhadap "susunan BOD/ BOC" serta perubahan "susunan pemegang saham" hanya merupakan perubahan terhadap "keterangan lain" dan bukan merupakan perubahan "Anggaran Dasar".
Dengan demikian seharusnya setiap ada perubahan susunan BOD/ BOC dan perubahan susunan pemegang saham tidak perlu dibuat dalam akta notaril. Tapi cukup dengan Risalah RUPS/ circular resolution saja karena bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar. Namun karena berdasarkan Peraturan Menkumham yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, ditentukan bahwa yang dapat melakukan pengajuan perubahan data dalam Daftar Perseroan adalah Notaris, maka seakan-akan bahwa semua pengajuan perubahan data perseroan harus dengan akta notariil.

medianotaris.com : karena bukan perubahan Anggaran Dasar, berarti tidak perlu dilaporkan atau menunggu penerimaan laporan dari Kemenkumham?

Santoso Budi : benar, efektif berlakunya perubahan anggota BOD dan BOC tidak perlu menunggu penerimaan laporan dari Menkumham. Namun perubahan tersebut harus secepatnya diberitahukan kepada Menkumham untuk dicatat dalam Daftar Perseroan, agar jika kemudian perseroan melakukan perubahan angaran dasar yang keberlakukannya menunggu persetujuan dari atau dilaporkan kepada Menkumham, proses perubahan anggaran dasar tersebut tidak terganggu.

medianotaris.com : jadi kalau tidak perlu dibuat akta notariil, tidak perlu notaris?

Santoso Budi : sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk pengajuan perubahan data dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham hanya bisa dilakukan notaris. Sehingga dianggap bahwa perubahan susunan BOD dan BOC yang berdasarkan UUPT tidak harus dalam bentuk notariil, menjadi seakan-akan harus dalam bentuk notariil karena yang mesti mengajukan perubahan adalah notaris.

medianotaris.com : jeda waktu antara tanggal tutup RUPS dengan pencatatan di Kemenkumham itu ada masalahkah soal lamanya? Atau disebabkan masalah lain?

Santoso Budi : sebenarnya pencatatan dalam daftar perseroan di Kemenkumhan itu lebih bersifat administratif. Maksudnya, supaya pelaksanaan pelaporan atau permohonan persetujuan dilakukan secara tertib berurutan, tidak loncat-loncat.

medianotaris.com : jadi sebetulnya apa alasan pelaku hukum atau kekhawatirannya?

Santoso Budi : karena ada ketentuan bahwa Kemenkumham tidak boleh menerima atau menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan yang belum melakukan perubahan data mengenai perubahan susunan anggota BOD/ BOC.

medianotaris.com : mengingat ketentuan pasal 56 Ayat 4 dan pasal 94 Ayat 8 butir (4) UU PT, apakah berarti secara hukum Kementerian Hukum dan HAM baru mengakui adanya perubahan susunan BOD/BOC setelah diterimanya pemberitahuan perubahan tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan?

Santoso Budi : bukan begitu. Menurut ketentuan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM baru mengetahui adanya perubahan susunan BOD/BOC dan perubahan susunan pemegang saham setelah dilakukan pemberitahuan oleh Perseroan. Berarti Surat bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi bukti bahwa perubahan atas data susunan BOD/BOC dan perubahan data susunan pemegang saham telah dilakukan dalam Daftar Perseroan.