Siapa pun Ketuanya : Rekonsiliasi !
Minggu lalu, 2 April, medianotaris.com ketika datang ke acara rapat Panitia Kongres IPPAT bersama PP IPPAT di Bandung mewancarai Ketua IPPAT yang membidangi Hubungan Antar Lembaga M. Reza Berawi, SH, MH Kesempatan ini dipergunakan medianotaris.com untuk mengonfirmasi atau menjawab kritik terhadap kepengurusan IPPAT tersebut.
Berikut hasil wawancara dengan Reza yang saat ini merupakan calon Ketua Umum IPPAT yang nanti bersaing di Kongres IPPAT Bandung.
.jpg)
Reza Berawi : PP IPPAT menjalankan program berdasarkan konstitusi yang ada pada AD/ART hasil kongres ke 5 di Bali pada tahun 2010. Terhadap kinerja program, telah banyak upaya yang dilakukan pada 6 bulan terakhir ini selain program-program kerja yang sudah dilakukan, beberapa hal yang sangat signifikan dilakukan oleh PP IPPAT diantaranya :1. Pelaksanaan pra kongres yang dilakukan di bulan Oktober 2013 di Jakarta.
2. Bekerjasama dengan Polri untuk membuat nota kesepahaman antara PP IPPAT dan Polri dalam rangka penegakan hukum dalam profesi PPAT.
3. Koordinasi secara aktif dengan kepala BPN dan jajarannya dalam rangka penguatan peran PPAT sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
4. Berkontribusi secara aktif dalam rangka penguatan dan penyempurnaan RUU Pertanahan dengan membentuk tim untuk memberikan kontribusi dalam DIP.
5. Koordinasi secara aktif dengan SC ataupun OC Kongres ke-6 IPPAT di Bandung,
Selain itu masih banyak lagi berbagai hal yang lain sudah dilakukan Pengurus Pusat IPPAT.
Di tiap-tiap wilayah dan daerah terdapat juga pengurus wilayah dan pengurus daerah.
Tidak ada yang salah bila yang belum melaksanakan konferwil. Menurut saya masing-masing wilayah yang tidak melaksanakan konferwil mungkin punya alasan sendiri. Mungkin pengurus lama dianggap baik oleh wilayahnya untuk melanjutkan semua program wilayahnya.
Bicara tentang konferwil, konferwil adalah amanat ART untuk masing-masing wilayah yang menyelenggarakannya dengan berkoordinasi PP IPPAT khususnya bidang organisasi.
Dalam hal ada yang tidak melaksanakan konferwil maka secara detail hanya wilayah yang tahu mengapa konferwil tidak dilaksanakan. Kita berprasangka baik saja masing-masing wilayah yang tidak melaksanakan konferwil mungkin punya alasan sendiri. Sekali lagi, mungkin pengurus lama dianggap baik oleh wilayahnya untuk melanjutkan semua program wilayahnya sehingga mereka merasa tidak perlu melaksanakan konferwil.
Dalam kaitan ini, dalam kepengurusan IPPAT belakangan, setahu saya 16 daerah telah menyelenggarakannya, dan Provinsi Lampung termasuk penyelenggara konferwil pertama pada periode kepengurusan PP IPPAT 2010-2013.
Idealnya saat ini sebaiknya perhatian kita lebih baik diarahkan ke soal bagaimana berkonsolidasi dalam menyelenggarakan kongres. Bilamana terdapat banyak hal yang belum memuaskan terhadap kinerja organisasi maka segeralah untuk segera inventarisasi persoalan yang ditindak lanjuti oleh pengurus periode berikutnya.
Reza Berawi : jumlah Kantor Pertanahan di Indonesia lebih dari 400, sedangkan PPAT aktif berjumlah 10.500 dan Anggota Luar Biasa (ALB) 2500. Kalau terjadi dinamika pekerjaan pada profesi ini menurut saya ini sesuatu yang biasa. Tapi upaya untuk menciptakan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sudah dilakukan oleh institusi BPN di bawah kepemimpinan Hendarman Supandji dalam membangun BPN baru melalui kinerjanya yaitu :
1. percepatan pelayanan publik yang dilakukan dalam bentuk one day service, ada pelayanan malam hari dan pelayanan 7 menit, pada 4 pelayanan BPN saat ini yaitu cek, BBN, Roya dan HT (5 hari).
2. pelayanan yang berbasis IT.
3. Reward and punishment terhadap karyawan BPN yang pantas untuk menerimanya.
Dalam kaitan dengan ini pula PP IPPAT telah melakukan koordinasi dan peningkatan SDM PPAT, baik dengan BPN dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan mempercepat serta meningkatkan kemampuan SDM PPAT melalui Upgrading dan sebagainya.
Namun bila masih ada ketidakpuasan terhadap kinerja PP IPPAT akan ditindak lanjuti kembali untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
Seyogyanya semua kepengurusan organisasi IPPAT mulai dari Pengda, Pengwil dan PP juga berbuat secara maksimal terhadap anggotanya baik dengan membangun komunikasi secara aktif maupun memberi laporan terhadap kinerja kantor Pertanahan.
Selain itu organisasi juga dituntut memberi reward bagi kantor Pertanahan yang memberi kinerja terbaik agar dapat menjadi parameter untuk kantor Pertanahan lainnya.
Pertama, Rekonsiliasi besar-besaran terhadap organisasi IPPAT. Semua kelompok mau bersama membangun organisasi dengan mengesampingkan perbedaan. Kita berharap semua anggota IPPAT yang memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas mau bekerjasama dan membangun IPPAT baru, yaitu IPPAT bersatu dan IPPAT yang berpihak kepada anggota.
Kedua, Berupaya menjalankan dan mengevaluasi semua program kerja yang termuat pada AD/ART baik dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, dengan meningkatkan kemampuan SDM PPAT. Ini dilakukan dengan berpihak kepada anggota kepentingan anggota, serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan menempatkan kepentingan anggota di atas kepentingan pribadi.
Ketiga, Melibatkan semua rekan-rekan PPAT untuk memberi kesempatan dalam kepengurusan PPAT saat ini. Ini semuanya dengan tujuan agar program kerja organisasi dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan menciptakan organisasi yang berpihak kepada anggota.
Hasil laporan tim verifikasi sudah diteruskan kepada 28 pengurus wilayah, hasil laporan ini dapat diketahui seluruh anggota dan ditelaah kembali agar dapat diketahui secara obyektif terhadap hasil tim verifikasi.
Mari kita sama-sama menjaga hal tersebut dan kita memiliki pengalaman ketika organisasi tidak kondusif mengakibatkan terbengkalainya kepentingan anggota. Fakta obyektif organisasi kuat masih belum dapat memberi solusi yang memuaskan terhadap persoalan anggota apalagi bilamana organisasi tidak bersatu.
medianotaris.com : atas keadaan ini (nomor 5) apakah pesan anda terhadap seluruh anggota IPPAT dalam menghadapi kongres mendatang?
Di dalam kongres nanti lakukan pilihan dalam kongres secara cerdas dan pilihlah dengan hati nurani. Sehingga siapapun yang terpilih di kepengurusan ini ke depan maka merekalah yang menjalankan organisasi secara maksimal dan organisasi dapat berpihak kepada anggota.
