
Problematika
RIBUAN CALON NOTARIS TERSANDERA
31 March 2022 | 08:08:00
...kuota telah ditutup karena jumlah peserta yang mendaftar telah memenuhi batas kuota pendaftaran... ...
...kuota telah ditutup karena jumlah peserta yang mendaftar telah memenuhi batas kuota pendaftaran... ...
KAKANTAH JOKO SUSANTO - Selama saya bertugas di beberapa daerah dan menjabat sebagai Kakan baru di Kabupaten Subang inilah saya melihat dan merasakan suasana keluarga besar IPPAT yang di dalamnya penuh dengan keakraban dan rasa kekeluargaan yang sangat er ...
Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. ...
Memberikan kemudahan bagi investor yang memiliki lebih dari satu saham atau mungkin lebih dari 50% saham yang pada akhirnya terbuka lebar adanya kemungkinan RUPS dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di lokasi yang berbeda ...
Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS... ...
Hak Ingkar Notaris merupakan alasan pembenaran yang diperkenankan UU terhadap seorang Notaris untuk meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian mengenai isi akta dan keterangan-keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta. Hak ingkar N ...
Dalam era digitalilasi sekarang ini pelaku usaha maupun Notaris sudah seharusnya memberikan respon positif atas keberadaan teknologi digitalisasi yang telah mengalami tranformasi yang luar biasa... ...
Selain itu dalam rilis ini disebutkan juga bahwa kepengurusan PP IPPAT 2018-2021 telah dikukuhkan oleh Menteri ATR-BPN pada 3 Agustus 2018 ...
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang berada dibawah Pembinaan dan ...
Kedudukan Debitur yang dalam posisi lemah harus mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dan berkeadilan. Ini mengakibatkan hilangnya hak pemberi fidusia untuk membela diri dan menjual objek dengan harga wajar. ...
Tindakan MKNW yang tidak bersidang bisa dilaporkan ke Ombudsman Nasional dengan alasan MKNW tidak menjalankan tatacara pemerintahan yang baik. ...