Problematika
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KETERANGAN PALSU OLEH PARA PIHAK
02 May 2021 | 07:44:00
Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. ...
Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS
02 May 2021 | 07:44:00
Memberikan kemudahan bagi investor yang memiliki lebih dari satu saham atau mungkin lebih dari 50% saham yang pada akhirnya terbuka lebar adanya kemungkinan RUPS dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di lokasi yang berbeda ...
RUPS ELEKTRONIK
02 May 2021 | 07:44:00
Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS... ...
PENINGKATAN PENGAWASAN TERKAIT PENERAPAN PELAPORAN BENEFICIAL OWNERSHIP
02 May 2021 | 07:44:00
Hak Ingkar Notaris merupakan alasan pembenaran yang diperkenankan UU terhadap seorang Notaris untuk meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian mengenai isi akta dan keterangan-keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta. Hak ingkar N ...
RUPS ELEKTRONIK DALAM PERSEROAN TERBATAS
02 May 2021 | 07:44:00
Dalam era digitalilasi sekarang ini pelaku usaha maupun Notaris sudah seharusnya memberikan respon positif atas keberadaan teknologi digitalisasi yang telah mengalami tranformasi yang luar biasa... ...
Misteri Surat Jawaban Pengadilan
02 May 2021 | 07:44:00
Selain itu dalam rilis ini disebutkan juga bahwa kepengurusan PP IPPAT 2018-2021 telah dikukuhkan oleh Menteri ATR-BPN pada 3 Agustus 2018 ...
PENINGKATAN PENGAWASAN TERKAIT PENERAPAN PELAPORAN BENEFICIAL OWNERSHIP
02 May 2021 | 07:44:00
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang berada dibawah Pembinaan dan ...
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI
02 May 2021 | 07:44:00
Kedudukan Debitur yang dalam posisi lemah harus mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dan berkeadilan. Ini mengakibatkan hilangnya hak pemberi fidusia untuk membela diri dan menjual objek dengan harga wajar. ...
Malang Tak Dapat Ditolak Perlindungan MKNW Tak Dapat Diraih
02 May 2021 | 07:44:00
Tindakan MKNW yang tidak bersidang bisa dilaporkan ke Ombudsman Nasional dengan alasan MKNW tidak menjalankan tatacara pemerintahan yang baik. ...
Tarik-menarik Digitalisasi Akta dan Eksistensi Notaris
02 May 2021 | 07:44:00
...mengkhawatirkan lunturnya marwah jabatan notaris bila membuat akta tidak berhadapan secara fisik antara notaris... ...
Hapendi Harahap : Notaris Belum Bisa Membuat Akta Secara online.
02 May 2021 | 07:44:00
Sesuai sifatnya teknologi yang selalu berkembang maka pemanfataan IT dalam AHU ON LINE juga sama karena memanfaatkan IT maka ia harus selalu di upgrade agar selalu mudah diakses. ...
