para Ketua Pengurus Wilayah yang mendapat mandat dari anggota melalui Konferensi Wilayah akan melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) -sesuai AD pasal 21 ayat 2 huruf B dan pasal 21 ayat 3 ART ...
Penyelenggara : Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Wilayah Jawa Barat. Didukung oleh : Fakultas Hukum UNPAD dan UNPAR Pepatah “Tak kenal maka tak sayang” menjadi motivasi kuat bagi penyelenggaraan seminar nasional kali ini. Pengenalan lebih jauh tentang Hak Pengelolaan setelah terbitnya peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja sangat diperlukan karena masih kurangnya informasi yang valid dari sumber yang terpercaya. Seminar Nasional ini menjawab semua hal yang perlu dipahami tidak hanya oleh para Notaris/PPAT, tetapi juga oleh praktisi Perbankan, pengusaha/pebisnis bahkan para pejabat di BUMN dan BUMD agar dalam pengenalan lebih lanjut mengenai Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah di atasnya menjadi terang dan jelas, sehingga membuka banyak peluang dalam membangkitkan perekonomian Indonesia secara makro. Seminar Nasional ini adalah yang pertama kali diadakan di Indonesia, dengan antusiasme dan dukungan penuh dari BPN Pusat serta akademisi dari UNPAD dan UNPAR, sehingga dapat menampilkan Narasumber yang sangat berkompeten dan menguasai bidangnya serta tidak diragukan kapasitasnya dalam memberikan materi mengenai Hak Pengelolaan pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Penyelenggaraan Seminar Nasional akan diadakan secara daring dan luring : Hari, tanggal : Rabu, 24 Maret 2021 Pukul : 08.00 WIB - selesai Luring : Pullman Bandung Grand Central Hotel Jl Diponegoro No 27, Bandung – Jawa Barat Daring. : via Zoom Materi yang akan diberikan dalam seminar ini meliputi : Penguatan Hak Pengelolaan Berdasarkan UU Cipta Kerja - PP No 18 Tahun 2021 Hak-hak atas Tanah diatas Hak Pengelolaan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan/Alternative Dispute Resolution pada akta dan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan. Bila ada pertanyaan mengenai pendaftaran Seminar Nasional ini, jangan ragu untuk menghubungi NARAHUBUNG : RIRIN 081221033799 MIKE 081395077789 RATIH 08122373113 ERNA 08122178603 ...
Mahasiswa juga didukung dengan akses fasilitas yang lengkap seperti ruang moot court UPH. ...
Memberikan kemudahan bagi investor yang memiliki lebih dari satu saham atau mungkin lebih dari 50% saham yang pada akhirnya terbuka lebar adanya kemungkinan RUPS dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di lokasi yang berbeda ...
Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS... ...
Oleh karena itu para anggota ALB jangan menyia-nyiakan waktu dengan segera mendaftar sebagai anggota INI melalui web site INI. ...
Terobosan yang dilakukan Kerajaan Belanda dapat dijadikan acuan dimana melalui Undang-undang Sementara Berkaitan Dengan COVID-19 Jurnal Kenegaraan Kerajaan Belanda Keadilan dan Keamanan telah mengatur tentang Pembuatan Akta Notaris dengan bantuan perangka ...
Hak Ingkar Notaris merupakan alasan pembenaran yang diperkenankan UU terhadap seorang Notaris untuk meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian mengenai isi akta dan keterangan-keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta. Hak ingkar N ...
Dalam era digitalilasi sekarang ini pelaku usaha maupun Notaris sudah seharusnya memberikan respon positif atas keberadaan teknologi digitalisasi yang telah mengalami tranformasi yang luar biasa... ...
nama-nama hijab cantik itu diambil dari beberapa istilah nama jenis pekerjaan seputar Notaris dan PPAT. Misalnya Hijab Syar i Validasi.. ...
Menariknya mereka akan melakukan kegiatan serupa dua minggu kemudian atau sekitar awal Oktober 2020. ...
medianotaris com
