Problematika
19 March 2023 | 08:55:00
para Ketua Pengurus Wilayah yang mendapat mandat dari anggota melalui Konferensi Wilayah akan melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) -sesuai AD pasal 21 ayat 2 huruf B dan pasal 21 ayat 3 ART ...
19 March 2023 | 08:55:00
Pemerintah diharapkan bisa melakukan upaya agar lelang tidak lagi dianggap melulu soal aset bermasalah, tapi lelang adalah merupakan wadah jual-beli biasa seperti jual-beli lainnya. ...
19 March 2023 | 08:55:00
Hapendi meminta agar apa yang dikatakan tim verfikasi ini diberikan secara tertulis. ...
19 March 2023 | 08:55:00
Apakah nanti bila seorang notaris yang membuat akta 40 dalam sehari terus dianggap tidak bermoral karena diputuskan melanggar etika batas pembuatan akta sehari? ...
19 March 2023 | 08:55:00
saya berharap posisi profesi IPPAT mendatang menjadi kuat dari sisi peraturan, kuat dari sisi kelembagaan dan kuat dari sisi profesionalisme, ...
19 March 2023 | 08:55:00
berharap agar senantiasa diciptakan suasana demokratis. Bukan pemaksaaan atau main tunjuk pengurus organisasi IPPAT di daerah tanpa melihat aspirasi anggota lainnya. Bila HH menjadi Ketua Umum IPPAT situasi demokratis akan bisa tercapai.
...
19 March 2023 | 08:55:00
Given the fact that there have been so many foreign banks that are present in this country and have controlled majority of many Indonesian commercial banks for years... ...
19 March 2023 | 08:55:00
Majelis Kehormatan Notaris sebagai filter untuk melindungi notaris baik-baik. ...
19 March 2023 | 08:55:00
... sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 45. ...
19 March 2023 | 08:55:00
Jadi saat ini pemohonan uji materi UUJN adalah seorang advokat. Advokat yang berpengalaman menaklukkankan tembok MPD dalam kasus Kant Kamal tahun 2013 lalu di MK. ...
19 March 2023 | 08:55:00
Pasal ini menunjukkan bahwa jika hendak memeriksa notaris maka polisi atau penegak hukum lainnya haruslah sepersetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Sehingga polisi -misalnya- tidak bisa memeriksa notaris kalau tidak disetujui MKN. ...