MEMANDANG KOTA BATU DARI SEULAWAH

untuk menerima kiriman artikel silakan invite WA 0812 8131 8151, follow twitter @medianotaris, dan facebook : medianotaris
Indonesia English

Liputan

PULUHAN ANGGOTA INI DATANGI SEKRETARIAT PP INI

04 September 2022 | 08:16:00

Medianotaris.com, Jakarta - Pada Selasa (30/08/2022), sekitar Pukul 15.00 WIB, Puluhan Notaris yang berasal dari berbagai daerah Indonesia tampak mendatangangi Sekretariat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) yang beralamat di Perkantoran Roxy Mas, Jl. KH. Hasyim Ashari No. 125 , Jakarta Pusat.
 
Diketahui, rombongan notaris yang mengenakan atasan serba putih tersebut merupakan para pendukung dan simpatisan dari salah satu Bakal Calon Ketua Umum (Bacakum) PP INI, Irfan Ardiansyah.
 
Sejumlah Anggota INI yang datangi Kantor Sekretariat INI.
 
Selain mengantar Irfan, rombongan juga sekaligus mengawal Bakal Calon (Balon) Dewan Kehormatan Pusat, Risbert S Soeleiman, Ismiati Dwi Rahayu dan Herdimansyah Chaidirsyah.
 
Kedatangan mereka yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pemenangan, Mugaera Djohar dan M. Ridho itu bertujuan untuk menyampaikan persyaratan administrasi Verifikasi Bacakum dan Balon Dewan Kehormatan Pusat INI Periode 2022-2025 kepada Tim Verifikasi Kongres INI XXIV yang batas waktu penerimaannya jatuh pada 31 Agustus 2022.
 
Sayang, rupanya kedatangan mereka yang hendak menyampaikan persyaratan admintrasi kepada Tim Verifikasi tak berjalan semestinya seperti yang diharapkan. Pasalnya, Tim Verifikasi yang sedianya menerima secara langsung berkas yang dibawa Irfan dan para Balon DKP INI, tak satupun yang berada di tempat (Sekretariat PP INI), kedatangan mereka hanya disambut oleh dua orang karyawan yang bekerja di sekretariat PP INI tersebut.
 
Namun demikian, mengingat batas penyerahan berkas sudah mendesak, akhirnya penyerahan berkas persyaratan untuk diverifikasi sebagai Bacakum dan Balon DKP INI tetap mereka lakukan, walaupun si penerimanya hanya dua orang staff sekretariat.
 
Usai menyerahkan berkas kelengkapan para balon DKP dan Ketum INI, Mugaera Djohar kepada awak media mengatakan, "Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah pada hari ini para notaris-notaris pilihan ini, ada Bang Irfan, ada Kang Herdi, ada Uda Risbert dan ada Bunda Ismi yang memang mereka telah melengkapi persyaratan dari Tim Ver (Tim Verifikasi) untuk dipenuhi telah kita kembalikan kembali kepada Timver untuk diteliti. Ini adalah suatu bukti bahwa senior-senior kita ini mempunyai semangat yang tidak pernah kendur untuk memperbaiki organisasi dengan mengembalikan persyaratan-persyaratan dari Timver," ujar Mumoe (sapaan akrab Mugaera Djohar).
 
Di tempat yang sama, salah satu Balon DKP INI, Hendimansyah Chaidirsyah mengatakan bahwa dirinya ada sedikit miskomunikasi dengan staffnya terkait berkas yang harus dikirimkan kembali kepada Timver. Menurut Herdi, sebelumnya ia telah menugaskan staffnya untuk menyiapkan semua berkas yang diperlukan untuk verifikasi sebagai Balon DKP pada Hari Jumat (26/08/2022) kemarin, akan tetapi malah dikirimkan langsung pada hari itu (Jumat) juga.
 
"Kepada staff saya waktu hari Jumat tolong disiapkan, nggak taunya hari Jumat itu langsung dikirim. Ada dua berkas yang belum, yaitu surat keterangan bahwa saya pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan, sama surat bahwa saya sudah memenuhi kewajiban iuran. Tapi suratnya sudah keluar dari Pengwil InI DKI Jakarta, sudah di e-mail, mungkin besok fisiknya sudah bisa dikirimkan. Semoga semua berjalan lancar dan berlangsung dengan demokratis, selamat bertemu di Kongres INI di Jawa Barat," ucap Herdimansyah.
 
Sementara itu Bacakum INI, Irfan Ardiansyah saat ditemui wartawan usai keluar dari Gedung Sekretariat PP INI yang disambut oleh pekikan yel-yel dari para pendukungya yang hadir guna mengawal proses penyerahan berkas, mengatakan, "Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada semua rekan-rekan yang hadir, ada yang dari Bandung, Medan, Makassar dan semua yang sudah ikut berpartisipasi, dan saya tidak pernah mengundang dan tidak tahu sebelumnya. Ini semua berkat kerja dari timses (Tim Sukses) dalam rangka untuk memenuhi apa yang telah dipersyaratkan oleh Tim Verifikasi untuk mengembalikan formulir apa yang dibutuhkan dan ditentukan untuk menjadi Bacakum di Kongres INI 2022 di Jawa Barat," ujar Uten (sapaan akrab Irfan Ardiansyah).
 
Kemudian terkait persyatan yang harus dipenuhi, menurutnya disamping pernyataan dan dukungan-dukungan dari Pengwil dan Pengda, ada pula persyaratan yang harus melampirkan nomor rekening Bank, dan hal tersebut juga sudah ia penuhi. Sedangkan mengenai fakta integeritas yang harus ditandatanganinya, Uten mengaku dirinya belum mengetahui apa saja isi dari fakta integeritas itu sendiri.
 
"Kita harus menandatangani fakta integeritas, sedangkan saya belum menerima aturan-aturan itu, bagaimana saya mau menandatangani suatu fakta integeritas yang kita sendiri belum mengetahui apa isinya. Yang ke-dua, biasanya fakta integeritas itu dilakukan bersama-sama dengan calon yang lain, secara bersamaan dan tidak sendiri-sendiri. Jadi fakta integeritas itu intinya harus dilakukan secara bersama-sama, dah hal itu lah yang saya belum mengetaui kapan itu akan dilakukan. Tadi pagi ada undangan dari Timlih (Tim Pemilihan) bahwa akan dilaksanakan pertemuan di Bidakara pada Jam 12 Tanggal 1, dan saya tidak tau apa agendanya," pungkkas Uten. ***(IK)
 
Reporter & Foto : Iwa Kuswara
Editor : K Lukie Nugroho
...

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KETERANGAN PALSU OLEH PARA PIHAK

04 September 2022 | 08:16:00

Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. ...

PT PERORANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM DALAM UU CIPTAKERJA

04 September 2022 | 08:16:00

Beberapa aturan yang mengalami perubahan penting yang harus diperhatikan yang nantinya akan mempengaruhi keberlakuan dari sebahagian pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ...

ASHOYA MENGAJAK

04 September 2022 | 08:16:00

Maksud diadakannya acara ini agar masyarakat khususnya alumni UI meneladani kesuksesan tokoh-tokoh inspiratif ...

KOMUNITAS NOTARIS GOWES BERBAGI BERAS

04 September 2022 | 08:16:00

kegiatan ini berkenaan dengan sudah setahunnya organisasi notaris pesepeda ini berdiri. ...

Penguatan Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja

04 September 2022 | 08:16:00

Dengan penguatan Hak Pengelolaan maka akan memperluas cakupan pekerjaan notaris dan pejabat pembuat akta tanah. ...

SEMINAR NASIONAL PENGUATAN HAK PENGELOLAAN PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA

04 September 2022 | 08:16:00

  Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Wilayah (Pengwil) Jawa Barat yang didukung oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) dan Universitas Parahyangan (UNPAR),  mengadakan seminar nasional yang bertajuk “Penguatan Hak Pengelolaan Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja” yang  pada Rabu (24/03/2021)  di Pullman Bandung Grand Central Hotel, Bandung-Jawa Barat.   Sebelumnya, pada Selasa (23/03/2021) sore ditempat yang sama panitia penyelenggara acara yang terdiri dari beberapa anggota Pengwil Jabar INI-IPPAT, juga mengadakan jumpa pers. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Ketua Pengwil Jabar INI Irfan Ardiansyah dan Ketua Pengwil Jabar IPPAT Osye Anggandari serta beberapa perwakilan dari UNPAD dan UNPAR untuk memberikan beberapa keterangan mengenai maksud dan tujuan digelarnya acara seminar tersebut. Beberapa awak media baik lokal maupun nasional juga turut hadir guna meliput jalannya acara.   Berdasarkan keterangan pers tertulis yang didapat awak media dari panitia penyelenggara, pengenalan lebih jauh tentang Hak Pengelolaan setelah terbitnya peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja sangat diperlukan karena masih kurangnya informasi yang valid dari sumber yang terpercaya. Oleh karenanya seminar   itu diharapkan nantinya akan mampu menjawab semua hal yang perlu dipahami, tidak hanya oleh para Notaris/PPAT, tetapi juga oleh praktisi Perbankan, pengusaha atau pebisnis. Bahkan para pejabat di BUMN dan BUMD agar dalam pengenalan lebih lanjut mengenai Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah di atasnya menjadi terang dan jelas, sehingga mampu membuka banyak peluang dalam membangkitkan perekonomian Indonesia secara makro.   Menurut informasi yang didapat dari pihak penyelenggara, Seminar Nasional yang mengangkat dan membahas mengenai penguatan hak pengelolaan pasca diberlakukannya UU Ciptaker, merupakan  yang pertama kalinya diadakan di Indonesia. Dengan mendapat dukungan penuh dan antusiasme dari BPN Pusat serta para akademisi dari UNPAD dan UNPAR, sehingga dapat menampilkan Narasumber yang sangat berkompeten dan menguasai bidangnya serta tidak diragukan kapasitasnya dalam memberikan materi mengenai Hak Pengelolaan pasca berlakunya UU Cipta Kerja.   Pelaksanaan seminar itu sendiri rencananya akan dilakukan secara Daring (Dalam Jejaring) serta Luring (Luar Jejaring) yang akan dimulai pada pukul 8:00 WIB hingga selesai. Sementara itu materi yang akan diberikan dalam seminar ini meliputi: Penguatan Hak Pengelolaan Berdasarkan UU Cipta Kerja-PP No. 18 Tahun 2021, Hak-hak atas Tanah diatas Hak Pengelolaan, dan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan/Alternative Dispute Resolution pada akta dan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan. (Iwa) ...

PRESS RELEASE SEMINAR NASIONAL PENGUATAN HAK PENGELOLAAN PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA

04 September 2022 | 08:16:00

    Penyelenggara : Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Wilayah Jawa Barat.   Didukung oleh : Fakultas Hukum UNPAD dan UNPAR Pepatah “Tak kenal maka tak sayang” menjadi motivasi kuat bagi penyelenggaraan seminar nasional kali ini. Pengenalan lebih jauh tentang Hak Pengelolaan setelah terbitnya peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja sangat diperlukan karena masih kurangnya informasi yang valid dari sumber yang terpercaya.  Seminar Nasional ini menjawab semua hal yang perlu dipahami tidak hanya oleh para Notaris/PPAT, tetapi juga oleh praktisi Perbankan, pengusaha/pebisnis bahkan para pejabat di BUMN dan BUMD agar dalam pengenalan lebih lanjut mengenai Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah di atasnya menjadi terang dan jelas, sehingga membuka banyak peluang dalam membangkitkan perekonomian Indonesia secara makro. Seminar Nasional ini adalah yang pertama kali diadakan di Indonesia, dengan antusiasme dan dukungan penuh dari BPN Pusat serta akademisi dari UNPAD dan UNPAR, sehingga dapat menampilkan Narasumber yang sangat berkompeten dan menguasai bidangnya serta tidak diragukan kapasitasnya dalam memberikan materi mengenai Hak Pengelolaan pasca berlakunya UU Cipta Kerja.  Penyelenggaraan Seminar Nasional akan diadakan secara daring dan luring : Hari, tanggal : Rabu, 24 Maret 2021 Pukul             : 08.00 WIB - selesai Luring            : Pullman Bandung Grand Central Hotel                          Jl Diponegoro No 27, Bandung – Jawa Barat Daring.           : via Zoom   Materi yang akan diberikan dalam seminar ini meliputi : Penguatan Hak Pengelolaan Berdasarkan UU Cipta Kerja - PP No 18 Tahun 2021 Hak-hak atas Tanah diatas Hak Pengelolaan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan/Alternative Dispute Resolution pada akta dan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan.   Bila ada pertanyaan mengenai pendaftaran Seminar Nasional ini, jangan ragu untuk menghubungi NARAHUBUNG : RIRIN 081221033799 MIKE 081395077789 RATIH 08122373113 ERNA 08122178603   ...

Mahasiswa Fakultas Hukum UPH Juara di National Moot Court Piala Frans Seda 2020

04 September 2022 | 08:16:00

Mahasiswa juga didukung dengan akses fasilitas yang lengkap seperti ruang moot court UPH. ...

Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS

04 September 2022 | 08:16:00

Memberikan kemudahan bagi investor yang memiliki lebih dari satu saham atau mungkin lebih dari 50% saham yang pada akhirnya terbuka lebar adanya kemungkinan RUPS dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di lokasi yang berbeda ...

RUPS ELEKTRONIK

04 September 2022 | 08:16:00

Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS... ...