Enam Pengajar Tetap Bergelar Doktor
Selasa malam,14 Oktober 2014, Universitas Pancasila, Jakarta meresmikan berdirinya Program Pendidikan (Prodi) Kenotariatan setelah ditunda selama seminggu. Izin pendirian Prodi Kenotariatan Universitas Pancasila ini juga sempat mengalami penundaan selama setahun lebih. Waktu itu pihak pengelola sudah sempat optimistis sekitar bulan Juli 2013 sudah bisa beroperasi. Namun mundur, dan mulai September lalu sudah beroperasi dengan jumlah mahasiswa 29 orang.
Keberhasilan Pancasila mendirikan program ini tidak lepas dari semangat pada pengelolanya, di bawah pimpinan Dekan Fakultas Hukumnya -Prof. Ade Saptomo yang juga adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas yang sama.
Menurut Pimpinan Program Pendidikan Kenotariatan Universitas Pancasila Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MSi pendirian pendidikan calon notaris ini merupakan bentuk pengabdian UP terhadap masyarakat, khususnya para alumni S1-hukumnya. Menurutnya, pendirian prodi ini tidak lepas dari tingginya persaingan dalam dunia kerja. Untuk menyikapi hal ini maka para alumni dan masyarakat diberikan pendidikan kenotariatan.
Ade yang juga saat adalah Dekan FH Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kenotariatan semakin tinggi, sementara program kenotariatan negeri sendiri sering kewalahan terhadap anomi masyarakat.
Ide pendirian program pendidikan kenotariatan Universitas Pancasila ini sebetulnya, menurut Ade, sudah lama muncul sekitar tahun 2010. Namun baru tahun 2012 gagasan atau ide mulai didorong dan diperjuangan sehingga berhasil mendapatkan izin dari Kementerian pada tahun 2014. Hal ini juga tak lepas dari pengalaman Ade sendiri sebagai asesor (penilai) prodi kenotariatan, sehingga upaya pendirian prodi swasta ini terwujud.
Dengan pengalaman sebagai penilai lembaga studi kenotariataan, Universitas Brawijaya dan Sriwijaya, inilah Ade bisa mengetahui problematika pendidikan kenotariatan, mulai dari pendirian sampai dengan operasionalisasinya.
Menurut Ade, persyaratan pendirian program pendidikan kenotariatan semakin ketat, terutama terlihat pada tahun 2013 di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan persyaratan pendidikan kenotariatan berupa pemenuhan kerangka kualifikasi nasional bagi perguruan tinggi. Intinya, pendirian program kenotariatan menjadi lebih ketat dan rapi. Salah satu syarat itu adalah keharusan memiliki pengajar tetap bergelar doktor yang memiliki ilmu terkait, yaitu hukum dan notariat, minimal 6 orang.
Persyaratan selanjutnya adalah memberikan paparan atau evaluasi terhadap program-program pendidikan sebelumnya yang dinyatakan sudah berjalan dengan baik. Persyaratan lainnya adalah memberikan jaminan bank sebesar Rp 540 juta per tahun selama 4 tahun sebagai jaminan terselenggaranya program pendidikan kenotariatan agar tetap berjalan.
Selain itu pendirian program kenotariatan juga mewajibkan persyaratan keabsahan perguruan tinggi yang bersangkutan yang ditunjukkan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris.
Salah seorang pengajar tetapnya, Dr. Yunirman Rijan, SH, MKn. MH, menyatakan bahwa pendidikan kenotariatan Universitas Pancasila dicita-citakan minimal sama dengan Universitas Indonesia yang merupakan universitas negeri tetangganya.
Berikut adalah wawancara video dengan Yunirman Rijan.
<iframe width="460" height="260" src="//www.youtube.com/embed/RZ9FCmb-QHc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Sementara itu Sekretaris Program Pendidikan Restisari Joeniarto, SH, MH menyatakan bahwa untuk semester mendatang akan dibuka lagi pendaftaran baru untuk memenuhi minat masyarakat yang tinggi.
Berikut adalah wawancara video dengan Restisari Yoeniarto
<iframe width="460" height="260" src="//www.youtube.com/embed/Cp55lha0jhQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Kuliah Peraturan Jabatan Notaris/ PPAT oleh Yunirman Rijan
<iframe width="460" height="260" src="//www.youtube.com/embed/jyknI61ScOw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>