Negara Harus Campuratangan
Jumat, 8 Februari 2013, dua peristiwa kecil dalam satu tempat namun menjadi perhatian elit notaris dan PPAT khususnya di Jakarta. Semua telinga mendengar dengan cermat apa yang sedang dan akan terjadi. Sehingga tidak sedikit pesawat Black Berry (BB) milik sang penyelenggara acara tidak henti-hentinya berdering. Banyak pesan masuk ke BB milik Maferdy dan Otty yang isinya dukungan, dan banyak pula pesan isinya membatalkan kehadiran dengan berbagai macam alasan pada last minute. Ada yang mengaku “dilarang” datang oleh seseorang. Ada pula yang mengaku tidak diundang, padahal selain lewat sms, pesan BB, atau email, mereka juga diundang secara terbuka lewat media.
Peristiwa “kecil” yang diadakan Maferdy dan kawan-kawan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kongres notaris. Namun acara sore sampai malam hari itu akan menjadi bagian kecil catatan sejarah perjalanan organisasi notaris karena materi atau tema acaranya merupakan acara penting buat keberlangsungan organisasi notaris ke depan.
Sore itu di Klub Eksekutif Persada, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada acara pertama diadakan acara laporan pertanggungjawaban Panitia Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan PP IPPAT dengan Universitas Jayabaya tahun 2012 dengan Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia masing-masing Maferdy Yulius dan Otty H. C. Ubayani.
Sementara itu pada acara selanjutnya diadakan acara berkaitan dengan pembahasan nasib organisasi notaris. Acara yang diselenggarakan juga oleh Maferdy dan kawan-kawan ini merupakan janjinya melaksanakan tekad memperbaiki organisasi INI yang sudah hancur terpecah-belah melalui bendera INI Bersatu.
Kalau di acara pertama yang berkepentingan adalah panitia seminar PP IPPAT, sehingga gaungnya terbatas pada pengurus PP IPPAT, maka di acara kedua gaungnya lebih luas lagi terdengar ke seantero Indonesia di mana elit notaris yang berkepentingan, minimal pengurus wilayah, merasa harus tahu peristiwa ini. Mengapa harus tahu, inilah poin pentingnya, karena pembicaraannya menyangkut organisasi notaris dengan visi mengoreksi semua pihak, baik itu kelompok Sri Rachma Chandrawati maupun Pimpinan Kolektif Kolegial (PKK).
Di dalam acara itu hadir para notaris dari Banyuwangi, Solo, Semarang, Jakarta, Bekasi dan lainnya. Termasuk juga seorang pejabat negara, yang juga seorang notaris yang sedang cuti, datang terlambat karena ada urusan yang juga tak kalah penting.
Peristiwa “kecil” yang diadakan Maferdy dan kawan-kawan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kongres notaris. Namun acara sore sampai malam hari itu akan menjadi bagian kecil catatan sejarah perjalanan organisasi notaris karena materi atau tema acaranya merupakan acara penting buat keberlangsungan organisasi notaris ke depan.
Sore itu di Klub Eksekutif Persada, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada acara pertama diadakan acara laporan pertanggungjawaban Panitia Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan PP IPPAT dengan Universitas Jayabaya tahun 2012 dengan Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia masing-masing Maferdy Yulius dan Otty H. C. Ubayani.
Sementara itu pada acara selanjutnya diadakan acara berkaitan dengan pembahasan nasib organisasi notaris. Acara yang diselenggarakan juga oleh Maferdy dan kawan-kawan ini merupakan janjinya melaksanakan tekad memperbaiki organisasi INI yang sudah hancur terpecah-belah melalui bendera INI Bersatu.
Kalau di acara pertama yang berkepentingan adalah panitia seminar PP IPPAT, sehingga gaungnya terbatas pada pengurus PP IPPAT, maka di acara kedua gaungnya lebih luas lagi terdengar ke seantero Indonesia di mana elit notaris yang berkepentingan, minimal pengurus wilayah, merasa harus tahu peristiwa ini. Mengapa harus tahu, inilah poin pentingnya, karena pembicaraannya menyangkut organisasi notaris dengan visi mengoreksi semua pihak, baik itu kelompok Sri Rachma Chandrawati maupun Pimpinan Kolektif Kolegial (PKK).
Di dalam acara itu hadir para notaris dari Banyuwangi, Solo, Semarang, Jakarta, Bekasi dan lainnya. Termasuk juga seorang pejabat negara, yang juga seorang notaris yang sedang cuti, datang terlambat karena ada urusan yang juga tak kalah penting.
Forum Pemersatu INI
Acara pembahasan organisasi notaris yang dimoderatori Mafery Yulius, Misbah Imam Subari dan Otty H. C. Ubayani ini berlangsung santai, lancar dan tanpa gangguan sedikit pun. Di antara peserta yang hadir adalah notaris Jakarta Timur Harizantos, S.H.
Pengurus Pusat INI pasti tidak lupa dengan yang satu ini karena, menurut keterangannya, Ia adalah anggota PP INI bidang organisasi. Harizantos menyampaikan gagasan agar ide INI Bersatu dimanfaatkan untuk menyelamatkan organisasi seperti konsep Majelis Penyelamat Organisasi. “Jika konsepnya seperti Majelis Penyelamat Organisasi, saya akan dukung, dan saya jamin teman-teman yang lain akan mendukung, “ katanya.
Menurutnya, setelah mulai bekerja, majelis ini harus menjadikan dirinya ber“tangan besi” terhadap kedua belah pihak untuk ikut kongres dengan aturan yang ada. Untuk itu majelis ini butuh dukungan kekuatan dari Menteri Hukum dan HAM. Kalau Menteri tidak mendukung maka keadaan pasti masih akan seperti ini, katanya.
Sementara itu Imam Subari menyatakan bahwa kondisi INI tragis karena ulah orang-orang yang memiliki kepentingan sesaat. Untuk itu dalam situasi yang tidak akur ini, sebaiknya kedua pihak berlomba-lomba dan “berebut salah”. Jika kedua pihak berusaha mencari kesalahan diri sendiri, insyaAllah kebenaran itu akan ketemu.
Sebaliknya jika kedua pihak berusaha “berebut kebenaran” maka yang terjadi adalah kesalahan dan saling menyalahkan pihak lainnya. Tidak dipungkiri bahwa setiap orang punya ambisi. Tapi ambisi itu sebaiknya sebaiknya ditata dengan baik, kata Imam yang saat ini selain notaris Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur adalah juga Pimpinan Partai sekaligus Ormas Nasdem Banyuwangi yang sedang mengincar kursi Banyuwangi 1.
Selanjutnya Harizantos menyatakan bahwa campurtangan negara atau pemerintah sebagai pembina notaris atau organisasi notaris adalah sesuai UUJN. Bahkan Menteri bertanggungjawab atas keberlangsungan organisasi notaris, alias tidak bisa lepastangan atas nasib organisasi notaris.
Di sini Menteri mendapatkan wewenang delegasi atas tanggungjawab Presiden sebagai kepala negara. Sementara itu Kepala negara secara konstitusional bertanggungjawab atas seluruh permasalahan bangsa.
Untuk itu nantinya Menteri harus mendengarkan kedua belah pihak yang bertikai melalui forum resmi, dan mengambilalih INI. Konstruksi ini merupakan dasar pemikiran bahwa INI adalah aset bangsa yang harus diselamatkan sehingga Negara atau Pemerintah wajib dan bertanggungjawab atas keselamatan aset bangsa.
Setelah itu Menteri sebaiknya menganulir kedua-duanya untuk mengikuti pemilihan ulang dan bersaing lagi. Semua permasalahan yang lalu sebaiknya diabaikan saja karena batasan-batasan masalahnya sangat terbuka ke dalam perdebatan berkepanjangan, dan ada juga batasan-batasan ketentuan ART yang aneh. Di antara masalah yang membuka perdebatan adalah ketentuan tentang masalah money politic dan tim sukses calon ketua umum dalam pemilihan.
Kalau dua-duanya tidak mau didamaikan, tetap saja laksanakan konsep ini. Begitu formaturnya terpilih maka Menteri segera mengesahkan. Sedangkan dua belah pihak dinyatakan tamat karena mereka tidak berhasil menyelesaikan masalah mereka sendiri untuk menyelamatkan organisasi. Nah, nantinya seluruh calon ketua umum lama nantinya diperbolehkan mencalonkan diri lagi.
Selain itu agar konsep ini jalan, harus ada yang teriak-teriak ke publik, termasuk dibutuhkan perhatian dari DPR untuk kontrol. Kuncinya, Menteri harus bertindak tegas, barulah masalah akan selesai.
Gagasan Harizantos mengajukan penyelesaian organisasi INI dengan konsep MPO ini akhirnya disetujui peserta dan tim ini dinamakan Forum Pemersatu INI atau FP INI. Anggota Forum ini dilarang keras mencalonkan diri atau tidak bisa dicalonkan sebagai calon Ketua Umum INI.
Para Notaris Senior Jangan Emosional
Menurut notaris Banyuwangi Ir. M. Imam Soleh Hadi, S.H., M. Kn. yang biasa dipanggil Didik ini, gagasan Maferdy dan kawan-kawan dalam Forum Pemersatu INI sangat baik karena menjembatani kebuntuan dan kekisruhan di dalam tubuh organisasi notaris setelah kongres yang tidak sesuai AD/ ART. Mengapa dikatakannya kongres tidak sesuai AD/ ART, karena istlah “Kongres Lanjutan” tidak dikenal di dalam AD/ ART INI.
Jadi selain kongresnya sendiri, yaitu “Kongres Lanjutan” tidak ada dalam kamus AD/ ART INI, kedua kepengurusan –SRC maupun PKK- tidak sah karena dua-duanya tidak sesuai AD/ ART. Jadi, semuanya kalah. Tidak ada yang menang.
Kekisruhan yang terjadi sampai sekarang ini adalah akibat eforia kekalahan. Masing-masing tidak bisa menahan diri, hanyut dalam kepentingan-kepentingan yang dicapai dengan penghalalan segala cara. Misalnya ada eforia “Asal Bukan Rahma” atau eforia lainnya. Akhirnya kasihan para notaris dan calon notaris yang tiap tahun bertambah ribuan itu, katanya.
Penyebab kerusakan INI adalah karena banyak kepentingan bermain di dalam tubuh organisasi, juga adanya oknum senior yang terlalu larut dalam pertentangan, saling menyalahkan, saling hujat. Sehingga akhirnya para senior ini tidak mengambil keputusan apa pun atau terlambat dalam mengatasi masalah ini.
Jadi, keterlibatan oknum notaris senior ini hendaknya tidak usah lagi menambah kekisruhan ini. Nantinya biarkan saja munculkan notaris-notaris masih muda karena otaknya belum tercemar dari pikiran-pikiran kontradiksi. Didik melihat para oknum notaris senior ini lebih mengutamakan emosi mendukung calonnya dan ada pula yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga keadaan jadi carut-marut.
Entah yang dimaksud Didik yang "senior" itu batasannya yang mana. Apakah yang sudah di atas 50 tahun atau sudah pensiun. Entahlah. Menurut catatan medianotaris, sebagian besar para notaris senior hadir pada saat Pra Kongres PKK di Pekanbaru pada Desember 2012. Di antara mereka ada yang mantan ketua umum dan notaris pensiunan. Sementara itu di dalam kegiatan kelompok SRC, notaris “sepuh” ini tidak ada satu pun dari mereka yang hadir.
Mereka Jauh dari Pancasila
Notaris Bekasi Dr. Eva Damayanti, S.H., Sp. N., M.M., M.Kn. menyebutkan bahwa tujuan Forum Pemersatu INI bagus karena kondisi INI ruwet akibat banyaknya kepentingan para pihak-pihak yang mengurus INI, dan selain itu juga INI harus ditangani dengan ekstra keras karena telah mengarah pada pembubaran. Konsep FP INI tidak masalah jika sesuai AD/ ART INI. Konsep ini sangat positif.
Mengapa demikian, kata Eva yang mengajar di Mabes Polri ini, karena masing-masing pihak sulit sekali dan tidak mungkin, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan berkelahi. Mereka sekarang ini masih jauh dari nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Persatuan. Menyedihkan sekali, padahal INI adalah organisasi kecil. Mestinya para pengurus INI memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya, bukan sibuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.
Harusnya kedua pihak, yaitu PKK atau mantan PKK dan SRC, legowo jika dinilai tidak sesuai AD/ ART. Pihak SRC tidak sesuai AD/ ART karena kurang mendapat dukungan mayoritas Presidium. Sedangkan PKK atau mantan PKK tidak sesuai AD/ ART karena tidak ada dasar hukumnya.
Dengan ngototnya orang mempertahankan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak sesuai aturan, maka akan menimbulkan kecurigaan dan pasti ada kepentingan tersembunyi.
Bertemu Menteri Hukum dan HAM
Sebelum mengakhiri acara, Forum Pemersatu INI melalui ketua dan sekretarisnya, masing-masing Maferdy Yulius dan Juli Astuti bertekad akan segera merealisasikan gagasan-gagasan seluruh peserta dengan menyusun rencana kerja. Setelah itu tim ini akan menemui Menteri Hukum dan HAM menyampaikan gagasan hasil pertemuan “Halim Perdana Kusuma” itu.
Menurut hasil pembicaraan di dalam forum, rencananya anggota tim FP INI adalah terdiri atas notaris senior atau sesepuh notaris, notaris yang peduli penyatuan, dan anggota luar biasa. Jumlahnya diperkirakan maksimal 20 orang. Mereka ini dilarang mencalonkan diri menjadi Ketua Umum INI, atau tidak bisa dicalonkan sebagai Ketua Umum INI.
Harizantos mengingatkan agar anggota tim benar-benar “bersih” dari pengaruh salah satu kelompok. “Jika ketahuan ada yang berafiliasi atau pendukung aktif salah satu pihak –SRC atau pun PKK, saya akan mengundurkan diri, “ katanya. Menurut pengakuannya di hadapan seluruh peserta, Harizantos menyatakan bahwa dirinya tidak pernah lagi diundang rapat oleh PP INI setelah menyatakan tidak mendukung salah satu pihak dalam pemilihan di Kongres INI, padahal Ia adalah pengurus PP INI.
Seminar Nasional Pertanahan : Pertanggungjawaban
.jpg)
Pengurus Pusat INI pasti tidak lupa dengan yang satu ini karena, menurut keterangannya, Ia adalah anggota PP INI bidang organisasi. Harizantos menyampaikan gagasan agar ide INI Bersatu dimanfaatkan untuk menyelamatkan organisasi seperti konsep Majelis Penyelamat Organisasi. “Jika konsepnya seperti Majelis Penyelamat Organisasi, saya akan dukung, dan saya jamin teman-teman yang lain akan mendukung, “ katanya.
Menurutnya, setelah mulai bekerja, majelis ini harus menjadikan dirinya ber“tangan besi” terhadap kedua belah pihak untuk ikut kongres dengan aturan yang ada. Untuk itu majelis ini butuh dukungan kekuatan dari Menteri Hukum dan HAM. Kalau Menteri tidak mendukung maka keadaan pasti masih akan seperti ini, katanya.
Sementara itu Imam Subari menyatakan bahwa kondisi INI tragis karena ulah orang-orang yang memiliki kepentingan sesaat. Untuk itu dalam situasi yang tidak akur ini, sebaiknya kedua pihak berlomba-lomba dan “berebut salah”. Jika kedua pihak berusaha mencari kesalahan diri sendiri, insyaAllah kebenaran itu akan ketemu.
Sebaliknya jika kedua pihak berusaha “berebut kebenaran” maka yang terjadi adalah kesalahan dan saling menyalahkan pihak lainnya. Tidak dipungkiri bahwa setiap orang punya ambisi. Tapi ambisi itu sebaiknya sebaiknya ditata dengan baik, kata Imam yang saat ini selain notaris Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur adalah juga Pimpinan Partai sekaligus Ormas Nasdem Banyuwangi yang sedang mengincar kursi Banyuwangi 1.
Selanjutnya Harizantos menyatakan bahwa campurtangan negara atau pemerintah sebagai pembina notaris atau organisasi notaris adalah sesuai UUJN. Bahkan Menteri bertanggungjawab atas keberlangsungan organisasi notaris, alias tidak bisa lepastangan atas nasib organisasi notaris.
Di sini Menteri mendapatkan wewenang delegasi atas tanggungjawab Presiden sebagai kepala negara. Sementara itu Kepala negara secara konstitusional bertanggungjawab atas seluruh permasalahan bangsa.
Untuk itu nantinya Menteri harus mendengarkan kedua belah pihak yang bertikai melalui forum resmi, dan mengambilalih INI. Konstruksi ini merupakan dasar pemikiran bahwa INI adalah aset bangsa yang harus diselamatkan sehingga Negara atau Pemerintah wajib dan bertanggungjawab atas keselamatan aset bangsa.
Setelah itu Menteri sebaiknya menganulir kedua-duanya untuk mengikuti pemilihan ulang dan bersaing lagi. Semua permasalahan yang lalu sebaiknya diabaikan saja karena batasan-batasan masalahnya sangat terbuka ke dalam perdebatan berkepanjangan, dan ada juga batasan-batasan ketentuan ART yang aneh. Di antara masalah yang membuka perdebatan adalah ketentuan tentang masalah money politic dan tim sukses calon ketua umum dalam pemilihan.
Kalau dua-duanya tidak mau didamaikan, tetap saja laksanakan konsep ini. Begitu formaturnya terpilih maka Menteri segera mengesahkan. Sedangkan dua belah pihak dinyatakan tamat karena mereka tidak berhasil menyelesaikan masalah mereka sendiri untuk menyelamatkan organisasi. Nah, nantinya seluruh calon ketua umum lama nantinya diperbolehkan mencalonkan diri lagi.
Selain itu agar konsep ini jalan, harus ada yang teriak-teriak ke publik, termasuk dibutuhkan perhatian dari DPR untuk kontrol. Kuncinya, Menteri harus bertindak tegas, barulah masalah akan selesai.
Gagasan Harizantos mengajukan penyelesaian organisasi INI dengan konsep MPO ini akhirnya disetujui peserta dan tim ini dinamakan Forum Pemersatu INI atau FP INI. Anggota Forum ini dilarang keras mencalonkan diri atau tidak bisa dicalonkan sebagai calon Ketua Umum INI.
Para Notaris Senior Jangan Emosional
Menurut notaris Banyuwangi Ir. M. Imam Soleh Hadi, S.H., M. Kn. yang biasa dipanggil Didik ini, gagasan Maferdy dan kawan-kawan dalam Forum Pemersatu INI sangat baik karena menjembatani kebuntuan dan kekisruhan di dalam tubuh organisasi notaris setelah kongres yang tidak sesuai AD/ ART. Mengapa dikatakannya kongres tidak sesuai AD/ ART, karena istlah “Kongres Lanjutan” tidak dikenal di dalam AD/ ART INI.
Jadi selain kongresnya sendiri, yaitu “Kongres Lanjutan” tidak ada dalam kamus AD/ ART INI, kedua kepengurusan –SRC maupun PKK- tidak sah karena dua-duanya tidak sesuai AD/ ART. Jadi, semuanya kalah. Tidak ada yang menang.
Kekisruhan yang terjadi sampai sekarang ini adalah akibat eforia kekalahan. Masing-masing tidak bisa menahan diri, hanyut dalam kepentingan-kepentingan yang dicapai dengan penghalalan segala cara. Misalnya ada eforia “Asal Bukan Rahma” atau eforia lainnya. Akhirnya kasihan para notaris dan calon notaris yang tiap tahun bertambah ribuan itu, katanya.
Penyebab kerusakan INI adalah karena banyak kepentingan bermain di dalam tubuh organisasi, juga adanya oknum senior yang terlalu larut dalam pertentangan, saling menyalahkan, saling hujat. Sehingga akhirnya para senior ini tidak mengambil keputusan apa pun atau terlambat dalam mengatasi masalah ini.
Jadi, keterlibatan oknum notaris senior ini hendaknya tidak usah lagi menambah kekisruhan ini. Nantinya biarkan saja munculkan notaris-notaris masih muda karena otaknya belum tercemar dari pikiran-pikiran kontradiksi. Didik melihat para oknum notaris senior ini lebih mengutamakan emosi mendukung calonnya dan ada pula yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga keadaan jadi carut-marut.
Entah yang dimaksud Didik yang "senior" itu batasannya yang mana. Apakah yang sudah di atas 50 tahun atau sudah pensiun. Entahlah. Menurut catatan medianotaris, sebagian besar para notaris senior hadir pada saat Pra Kongres PKK di Pekanbaru pada Desember 2012. Di antara mereka ada yang mantan ketua umum dan notaris pensiunan. Sementara itu di dalam kegiatan kelompok SRC, notaris “sepuh” ini tidak ada satu pun dari mereka yang hadir.
Mereka Jauh dari Pancasila
Notaris Bekasi Dr. Eva Damayanti, S.H., Sp. N., M.M., M.Kn. menyebutkan bahwa tujuan Forum Pemersatu INI bagus karena kondisi INI ruwet akibat banyaknya kepentingan para pihak-pihak yang mengurus INI, dan selain itu juga INI harus ditangani dengan ekstra keras karena telah mengarah pada pembubaran. Konsep FP INI tidak masalah jika sesuai AD/ ART INI. Konsep ini sangat positif.
Mengapa demikian, kata Eva yang mengajar di Mabes Polri ini, karena masing-masing pihak sulit sekali dan tidak mungkin, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan berkelahi. Mereka sekarang ini masih jauh dari nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Persatuan. Menyedihkan sekali, padahal INI adalah organisasi kecil. Mestinya para pengurus INI memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya, bukan sibuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.
Harusnya kedua pihak, yaitu PKK atau mantan PKK dan SRC, legowo jika dinilai tidak sesuai AD/ ART. Pihak SRC tidak sesuai AD/ ART karena kurang mendapat dukungan mayoritas Presidium. Sedangkan PKK atau mantan PKK tidak sesuai AD/ ART karena tidak ada dasar hukumnya.
Dengan ngototnya orang mempertahankan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak sesuai aturan, maka akan menimbulkan kecurigaan dan pasti ada kepentingan tersembunyi.
Bertemu Menteri Hukum dan HAM
Sebelum mengakhiri acara, Forum Pemersatu INI melalui ketua dan sekretarisnya, masing-masing Maferdy Yulius dan Juli Astuti bertekad akan segera merealisasikan gagasan-gagasan seluruh peserta dengan menyusun rencana kerja. Setelah itu tim ini akan menemui Menteri Hukum dan HAM menyampaikan gagasan hasil pertemuan “Halim Perdana Kusuma” itu.
Menurut hasil pembicaraan di dalam forum, rencananya anggota tim FP INI adalah terdiri atas notaris senior atau sesepuh notaris, notaris yang peduli penyatuan, dan anggota luar biasa. Jumlahnya diperkirakan maksimal 20 orang. Mereka ini dilarang mencalonkan diri menjadi Ketua Umum INI, atau tidak bisa dicalonkan sebagai Ketua Umum INI.
Harizantos mengingatkan agar anggota tim benar-benar “bersih” dari pengaruh salah satu kelompok. “Jika ketahuan ada yang berafiliasi atau pendukung aktif salah satu pihak –SRC atau pun PKK, saya akan mengundurkan diri, “ katanya. Menurut pengakuannya di hadapan seluruh peserta, Harizantos menyatakan bahwa dirinya tidak pernah lagi diundang rapat oleh PP INI setelah menyatakan tidak mendukung salah satu pihak dalam pemilihan di Kongres INI, padahal Ia adalah pengurus PP INI.
Seminar Nasional Pertanahan : Pertanggungjawaban
Sementara itu yang tidak kurang menariknya adalah acara pertama, yaitu laporan pertanggungjawaban Panitia Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan PP IPPAT bekerjasama dengan Universitas Jayabaya.
Sedianya acara yang diselenggarakan untuk pertanggungjawaban panitia seminar itu ternyata hanya dihadiri ketua dan sekretaris panitianya saja, yaitu Maferdy Yulius, Otty H. C. Ubayani dan beberapa orang saja. Sedangkan panitia lainnya yang diharapkan bisa memberikan laporan pertanggungjawaban inti tidak satu pun menampakkan batang hidungnya.
Walau tidak ada yang hadir, selain mereka, langkah ketua dan sekretaris itu memiliki “nilai” positif untuk mempertanggungjawabkan acara yang dihadiri sekitar 2 ribu peserta yang diselenggarakan tahun 2012 di Ancol itu. Mengenai hal ini belum ada yang bisa ditanyai saat di lokasi karena tidak ada satu pun yang hadir.
Sebagai informasi, Maferdy dan Otty adalah dua orang yang mengundurkan diri dari kepengurusan PP IPPAT pada Agustus lalu setelah Kongres Lanjutan INI di Balai Sudirman, 16 Agustus 2012.
Otty mengaku sudah mengundang para panitia dengan patut. “Bahkan tandaterima undangan sudah saya pegang, selain pengumuman terbuka lewat media, “ katanya. Dia merasa sudah lega karena niat baiknya menunjukkan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan, walau tidak mendapat sambutan. “Lega sekali, karena saya tidak memiliki beban lagi sekarang, “ tambahnya. (R-03)
