jogjacamp testing editedd ronni
At present all over the world is busy with epidemics caused by the corona virus. Including in Indonesia. The number of infected patients is increasing. Even more people died.
IKATAN NOTARIS INDONESIA 117 TAHUN medianotaris.com, Jakarta – (Diyan Srikandini) – Ikatan Notaris Indonesia (INI) menggelar tasyakuran hari ulang tahun ...
MENYONGSONG GEBYAR 80.000 KOPERASI MERAH PUTIH Pengurus Daerah Malang Raya Ikatan Notaris Indonesia menyelenggarakan Pendidikan & Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi ...
PRODUKSI MINYAK NAIK SECARA KONSISTEN Jakarta – 20 Juni 2025. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas ...
PEKAN INVESTASI SYARIAH BURSA EFEK medianotaris.com, Jakarta – (Dra. Diyan Srikandini) –Â Â Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggelar pekan investasi syariah ...
At present all over the world is busy with epidemics caused by the corona virus. Including in Indonesia. The number of infected patients is increasing. Even more people died.
A thousand and five hundred Notaries Canceled to Batu Town Due to Corona
This delay is also to protect the notaries themselves
Walaupun demikian secara tersurat atau acara implisit praktik peradilan mengenal ketentuan tuntutan provisionil terdapat di dalam ketentuan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) Rbg
Putusan Gugatan Kongres IPPAT
... bahwa dalil-dalil gugatan kami sudah didukung fakta dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat maupun audio. Sehingga dengan semuanya ini menurut kami gugatan kami atas perbuatan melawan hukum ini secara sah dan meyakinkan terbukti.
In a highly connected world like today it is very possible that several common law principles apply in business relations in Indonesia.
Begitu juga dengan bentuk hukum BUMD tidak banyak berbeda dengan BUMN. BUMD bisa berbentuk Perum Daerah dan PT.
Meanwhile in the Common Law system there is no authentic deed known.
Namun kondisi sepinya kegiatan alumni ini tidak berlaku saat pengurusnya diketuai seorang notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
dalam penerapan hukum terhadap perjanjian kawin wajib hukum nya menerapkan dan menggunakan ketentuan pasal 29 yang diubah dengan Putusan MK RI 69/2015 juncto pasal 35 dan pasal 36 UU 1/1974.
Larangan penggunaan lambang negara ini membuat beberapa pihak merasa dirugikan hak kontitusionalnya.