Harapan Untuk Pemerintahan Baru
Pesan Untuk Pemerintah Baru Dalam Mereformasi Agraria dan Pelayanan Elektronik dan ...
IN UNITY WE MOVE Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan rilis berita kegiatan (10/6/25) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ...
AKTA NOTARIS ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI Dr. KRA. MJ. Widijatmoko, SH, Sp.N Dosen Universitas Djuanda, Bogor Era globalisasi dan ...
WEDY : HUBUNGAN DENGAN INSTANSI DILAKSANAKAN DENGAN BAIK medianotaris.com, Sukoharjo – (K. Lukie Nugroho, SH) – para notaris anggota Ikatan Notaris ...
medianotaris.com (K. Lukie Nugroho, SH – Malang). Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI Ridky Irfan ...
Pesan Untuk Pemerintah Baru Dalam Mereformasi Agraria dan Pelayanan Elektronik dan ...
Ikanot Undip mengadakan reuni dan dialog kenotariatan bersama Dr. Habib Adjie, Dr. Herlien Budiono, Dr. Diah Sulistyani, dan Irma Devita
Notaris KBB Peduli Lingkungan di Bali
pasal 1870 KUHP Perdata dan 285 Rbg memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat jika bukti yang diajukan memenuhi syarat formal dan material dan bukti lawan tidak mengurangi keberadaan alat bukti itu
Majelis Kehormatan Notaris sebagai filter untuk melindungi notaris baik-baik.
Islamsyah meminta para notaris dan PPAT bersikap kooperatif dan tidak usah menutup-nutupi informasi aset yang ada pada dirinya karena pemerintah bisa mengetahui melalui sumber lain yang resmi
kalau organisasinya banyak - bagaimana akan mudah mengawasi dan membina- Dengan kode etik yang banyak akan sulit mengawasi.
Inti dari permohonan ini adalah pengaturan wadah tunggal sebagai diatur UU Jabatan Notaris adalah bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yakni kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dengan tanpa di
Seminar yang diadakan tersebut adalah dalam rangka memperingati 106 tahun usia Ikatan Notaris Indonesia dan 27 tahun IPPAT.
... sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 45.