Pemanggilan Notaris : Kalau Bisa Dipersulit- Mengapa Dipermudah?
Majelis Kehormatan Notaris sebagai filter untuk melindungi notaris baik-baik.
KAMPANYE BERSAMA DIHADIRI 1OO ORANG medianotaris.com, Kota Tangerang – (K. Lukie Nugroho, SH – Diyan Srikandini) – Panitia Konferensi Wilayah Banten ke VI, ...
IKATAN NOTARIS INDONESIA 117 TAHUN medianotaris.com, Jakarta – (Diyan Srikandini) – Ikatan Notaris Indonesia (INI) menggelar tasyakuran hari ulang tahun ...
MENYONGSONG GEBYAR 80.000 KOPERASI MERAH PUTIH Pengurus Daerah Malang Raya Ikatan Notaris Indonesia menyelenggarakan Pendidikan & Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi ...
PRODUKSI MINYAK NAIK SECARA KONSISTEN Jakarta – 20 Juni 2025. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas ...
Majelis Kehormatan Notaris sebagai filter untuk melindungi notaris baik-baik.
Islamsyah meminta para notaris dan PPAT bersikap kooperatif dan tidak usah menutup-nutupi informasi aset yang ada pada dirinya karena pemerintah bisa mengetahui melalui sumber lain yang resmi
kalau organisasinya banyak - bagaimana akan mudah mengawasi dan membina- Dengan kode etik yang banyak akan sulit mengawasi.
Inti dari permohonan ini adalah pengaturan wadah tunggal sebagai diatur UU Jabatan Notaris adalah bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yakni kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dengan tanpa di
Seminar yang diadakan tersebut adalah dalam rangka memperingati 106 tahun usia Ikatan Notaris Indonesia dan 27 tahun IPPAT.
... sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 45.
... sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 45.
Jadi saat ini pemohonan uji materi UUJN adalah seorang advokat. Advokat yang berpengalaman menaklukkankan tembok MPD dalam kasus Kant Kamal tahun 2013 lalu di MK.
Pasal ini menunjukkan bahwa jika hendak memeriksa notaris maka polisi atau penegak hukum lainnya haruslah sepersetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Sehingga polisi -misalnya- tidak bisa memeriksa notaris kalau tidak disetujui MKN.
ilmu bidang kenotariatan sangat berkembang pesat sesuai tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja profesi notaris
Selain akan mengakibatkan biaya emisi saham atau biaya aksi korporasi dari emiten menjadi mahal dan juga akan mengakibatkan beban yang ditanggung konsumen meningkat. Dengan lain perkataan akan mengibatkan ekonomi biaya tinggi.