The Central Board of the Indonesian Notary Association issued a news release on activities (10/6/25) to commemorate the 117th Anniversary ...
IN UNITY WE MOVE Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan rilis berita kegiatan (10/6/25) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ...
AKTA NOTARIS ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI Dr. KRA. MJ. Widijatmoko, SH, Sp.N Dosen Universitas Djuanda, Bogor Era globalisasi dan ...
WEDY : HUBUNGAN DENGAN INSTANSI DILAKSANAKAN DENGAN BAIK medianotaris.com, Sukoharjo – (K. Lukie Nugroho, SH) – para notaris anggota Ikatan Notaris ...
... sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 45.
... sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 45.
Jadi saat ini pemohonan uji materi UUJN adalah seorang advokat. Advokat yang berpengalaman menaklukkankan tembok MPD dalam kasus Kant Kamal tahun 2013 lalu di MK.
Pasal ini menunjukkan bahwa jika hendak memeriksa notaris maka polisi atau penegak hukum lainnya haruslah sepersetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Sehingga polisi -misalnya- tidak bisa memeriksa notaris kalau tidak disetujui MKN.
ilmu bidang kenotariatan sangat berkembang pesat sesuai tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja profesi notaris
Selain akan mengakibatkan biaya emisi saham atau biaya aksi korporasi dari emiten menjadi mahal dan juga akan mengakibatkan beban yang ditanggung konsumen meningkat. Dengan lain perkataan akan mengibatkan ekonomi biaya tinggi.
BKPM setiap akhir bulan mengadakan dialog interaktif dengan mengundang notaris dan konsultan serta perusahaan gratis.
Sebaiknya semua berita acara dari Konferda dan Konferwil tentang usulan calon Ketua Umum disajikan secara transparan dengan ditayangkan dilayar yang bisa dilihat secara bersama-sama...
Begitu semua berkas lengkap itu diserahkan kepada petugas maka sejam kemudian selesailah balik namanya.
nantinya kepengurusan IPPAT harus bekerjasama dengan aparat mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat.
Umumnya Konsumen Rusun Tidak Tahu atau Tidak Diberi Tahu Akibat Hukumnya.
Presidium menugaskan PP demisioner untuk melakukan tugas hubungan antarlembaga
