Pelantikan Notaris Jawa Tengah
tanggungjawab notaris sangat berat setelah keluarnya
putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut pasal 66 ayat 1 No. 30 tahun 2004 UUJN
WEDY : HUBUNGAN DENGAN INSTANSI DILAKSANAKAN DENGAN BAIK medianotaris.com, Sukoharjo – (K. Lukie Nugroho, SH) – para notaris anggota Ikatan Notaris ...
medianotaris.com (K. Lukie Nugroho, SH – Malang). Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI Ridky Irfan ...
medianotaris.com (K. Lukie Nugroho, SH – Diyan Srikandini– Bandung).Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat Unpad (Ikano Unpad) dan Kantor ...
Irfan : Banyak Notaris Nakal medianotaris.com (K. Lukie Nugroho, SH – Surabaya). Kamis (22/5/25) Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP ...
tanggungjawab notaris sangat berat setelah keluarnya
putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut pasal 66 ayat 1 No. 30 tahun 2004 UUJN
Peran aparat penegak hukum diperlukan dalam mengatur dan menyampaikan informasi peraturan hukum yang ada dengan keberlakuan teknologi dalam penerapan penyelesaian sengketa online
nantinya agenda Kongres atau jadwal yang sudah disepakati harus dijalankan dengan jujur dan konsekuen
Pihak tergugat dipersilakan menyampaikan kesimpulan pada 26 September 2013.
Kejahatan korporasi - seperti halnya WCC yang merupakan salah satu bagiannya - merupakan suatu perbuatan yang diancam pidana oleh Negara tanpa menghiraukan apakah akan dijatuhi sanksi administratif atau sanksi perdata seperti lazimnya atau sanksi pidana.
Harusnya Setneg tidak boleh punya HPL karena dia tidak langsung mengurusi public services dan public welfares.
Satu hal yang mengherankan dalam penanganan masalah penipuan investasi ini terlihat adanya sikap masa bodoh otoritas atas adanya penipuan investasi. Otoritas memang mungkin secara antisipatif sulit untuk mencegah terjadinya penipuan.
Sebaiknya negara menetapkan saja kewenangan membuat akta atau surat keterangan ahli waris untuk diserahkan kepada notaris melalui Undang-undang. Bukan kepada pejabat lain.
PP Nomor 2 Tahun 2013 menganulir batas waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan per 6 Oktober 2008 yang diatur oleh UU Yayasan juncto PP Nomor 63 tahun 2008.
Pengunjung bisa langsung melihat dari dekat baju yang dikenakan sang model