SKMHT : Problem Yang (Tak Boleh) Dipelihara
sebagian Kantor Pertanahan tetap menginginkan bahwa SKMHT yang dibuat secara notaril harus tetap mengikuti cara pembuatan akta SKMHT yang ditetapkan dalam Perkaban
Latest Post
KAJIAN YURIDIS FIDUSIA ON LINE
Keberadaan hukum terdapat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang secara keseluruhan bersumber dari norma agama, norma sosial, serta norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hukum mengatur bagaimana seharusnya orang bertingkah laku, hidup
Amandemen UU Jaminan Fidusia Segera…
Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 selama ini menunjukkan kurangnya penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang
Diana Amalia : Jeng Beib Tidak Mau Dipanggil Polisi
Kewenangan MPD harus bisa diperkuat dan organisasi notaris diberdayakan.
Notaris Bisa Menjadi Bulan-bulanan Oknum
banyak juga klien yang nakal yang memanfaatkan tangan notaris yang kurang teliti dan bekerja serampangan.
Klarifikasi Pengwil INI Banten
Klarifikasi Pengwil INI Banten atas Iklan di Majalah Renvoi Juni 2013
Klarifikasi Pengwil INI Banten atas Iklan di Majalah Renvoi Juni 2013
Klarifikasi Pengwil INI Banten atas Iklan di Majalah Renvoi Juni 2013
Klarif
MK Tidak Konsisten
Dalam hal ini keadilan tidak bisa dibaca secara kaku dan disamaratakan. Menurut saya jika masyarakat umum memiliki keadilan maka notaris juga punya rasa keadilan.
Permasalahan Hukum Terkait Tugas Jabatan Notaris
Beberapa kendala yang dihadapi notaris pada kondisi tertentu sangat berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup administrasi atau perdata dan juga pidana.
Kalau Menyeleweng Tidak Bisa Dilindungi
Biarkan saja mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sesuai aturan. Masak orang melakukan kejahatan yang juga tergolong white collar crime harus dilindungi?
Alwesius : Sang Guru Para Notaris
Kalau membuat akta tidak usah aneh-aneh bahasanya...
Inilah Dia Pendobrak Tembok MPD Notaris Itu
pasal ini bertentangan dengan prinsip kesamaan di depan hukum. Kesamaan di muka hukum dan kepastian hukum sesuai UUD 45 pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1)
