Amandemen UU Jaminan Fidusia Segera…
Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 selama ini menunjukkan kurangnya penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Hulu Migas kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) per Juni 2025 mencapai 58%, jauh melampaui target ...
KAMPANYE BERSAMA DIHADIRI 1OO ORANG medianotaris.com, Kota Tangerang – (K. Lukie Nugroho, SH – Diyan Srikandini) – Panitia Konferensi Wilayah Banten ke VI, ...
IKATAN NOTARIS INDONESIA 117 TAHUN medianotaris.com, Jakarta – (Diyan Srikandini) – Ikatan Notaris Indonesia (INI) menggelar tasyakuran hari ulang tahun ...
MENYONGSONG GEBYAR 80.000 KOPERASI MERAH PUTIH Pengurus Daerah Malang Raya Ikatan Notaris Indonesia menyelenggarakan Pendidikan & Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi ...
Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 selama ini menunjukkan kurangnya penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang
Kewenangan MPD harus bisa diperkuat dan organisasi notaris diberdayakan.
banyak juga klien yang nakal yang memanfaatkan tangan notaris yang kurang teliti dan bekerja serampangan.
Klarifikasi Pengwil INI Banten atas Iklan di Majalah Renvoi Juni 2013
Klarifikasi Pengwil INI Banten atas Iklan di Majalah Renvoi Juni 2013
Klarifikasi Pengwil INI Banten atas Iklan di Majalah Renvoi Juni 2013
Klarif
Dalam hal ini keadilan tidak bisa dibaca secara kaku dan disamaratakan. Menurut saya jika masyarakat umum memiliki keadilan maka notaris juga punya rasa keadilan.
Beberapa kendala yang dihadapi notaris pada kondisi tertentu sangat berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup administrasi atau perdata dan juga pidana.
Biarkan saja mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sesuai aturan. Masak orang melakukan kejahatan yang juga tergolong white collar crime harus dilindungi?
Kalau membuat akta tidak usah aneh-aneh bahasanya...
pasal ini bertentangan dengan prinsip kesamaan di depan hukum. Kesamaan di muka hukum dan kepastian hukum sesuai UUD 45 pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1)
pekerjaan mengurusi perijinan selama di perusahaan tidak jauh-jauh beda dengan pekerjaan notaris yang juga berurusan dengan instansi pemerintah
ide menyelenggarakan KLB yang muncul di dalam pertemuan dengan Menteri setelah dipertimbangkan bersama Pengwil-pengwil dan Zainun Ahmadi dengan membaca AD/ ART INI