KUASA MUTLAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS
Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi Notaris -PPAT seyogyanya memperhatikan ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Latest Post
HALAL BIL HALAL JAWA TIMUR DAN TUGAS BERAT HENNY HAPSARI
RULI ISKANDAR PULANG DULUAN medianotaris.com – (K. Lukie Nugroho, SH) Beda Pengwil Jawa Timur yang ...
HALAL BIL HALAL PENGWIL JABAR DI HOTEL HARRIS : AKANKAH KLB IKATAN NOTARIS DI SINI?
Irfan tidak menafikan peran Pemerintah dalam penyelesaian masalah di tubuh INI namun dengan catatan tidak meninggalkan AD dan ART.
REDAKSI BARU
Kami kenalkan dua anggota tim medianotaris yang mulai 2022 memperkuat medianotaris.com. Pertama Riza Sofyat. Riza, ...
SENGKARUT ORGANISASI NOTARIS : SEHARUSNYA MENGIKUTI PEPATAH PANTANG MENJILAT LUDAH SENDIRI
Di sini kita melihat bagaimana Pemerintah terlalu jauh mengurus hal-hal teknis yang semestinya bisa diselesaikan oleh organisasi notaris itu sendiri.
PENGALAMAN SAFARI RAMADHAN BERSAMA NOTARIS MUSLIM JAWA TIMUR 2023
nantinya diharapkan NMI mengadakan pengajian-pengajian bersama dengan warga masyarakat
Jokowi Diminta Mengingatkan Menteri ATR/BPN untuk Memberikan Kepastian Hukum terkait SKL
Jakarta, medianotaris.com – Tuntutan seribuan lebih peserta ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mendapatkan ...
DUA PULUH EMPAT PENGWIL TIDAK PERCAYA PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
para Ketua Pengurus Wilayah yang mendapat mandat dari anggota melalui Konferensi Wilayah akan melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) -sesuai AD pasal 21 ayat 2 huruf B dan pasal 21 ayat 3 ART
ZAINUN AHMADI : KETUM DAN SEKUM IKATAN NOTARIS INDONESIA AKAN DIPANGGIL DI KLB
Penentuan tempat acara KLB di Jawa Barat bukan karena ada maksud apa-apa tapi semata mengikuti ketentuan organisasi yang dihasilkan berdasarkan Keputusan Kongres INI di Makassar empat tahun lalu.
Pengwil dan Pengda Jabar INI Sepakat Ambil Langkah Kongres Luar Biasa
medianotaris.com, Bandung – Menyusul beberapa ditundanya Kongres Ikatan Notaris (INI) terakhir ditundanya lagi Kongres INI ...
TUNTUTAN SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN PPAT BUNTU LAGI
Karena upaya menuntut keadilan ke Kementerian ATR-BPN RI pun kembali deadlock maka Forum 1801 selain berencana menemui anggota Komisi II DPR juga akan melakukan langkah terakhir dengan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
SANTRI PONDOK TEKNOLOGI MUSLIMAH MENJAWAB ERA DISRUPSI
semula pondok ini beroperasi di atas lahan bekas tambak ikan dengan jumlah santri 24 orang pada tahun 2019
