Kami Puas
Isyana W. Sadjarwo
Ketua PP INI / Ketua Tim Revisi UUJN
Rancangan Perubahan UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris oleh DPR dan Pemerintah disetujui menjadi UU Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada 17 Desember 2013. Sejauh manakah peran Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) berperan dalam revisi UU ini?
Medianotaris.com mendapatkan jawaban masalah ini dari Isyana W. Sadjarwo, S.H. , Ketua PP INI yang merupakan Ketua Tim Revisi UUJN. Berikut uraiannya.
Medianotaris.com mendapatkan jawaban masalah ini dari Isyana W. Sadjarwo, S.H. , Ketua PP INI yang merupakan Ketua Tim Revisi UUJN. Berikut uraiannya.
medianotaris.com : apa saja masukan dari PP INI atas perubahan atau revisi UU ini ?
Isyana W. Sadjarwo : dalam kegiatan revisi UUJN ini PP INI mengusulkan revisi antara lain, di pasal 82 ayat (2), yaitu mengenai notaris berhimpun dalam satu wadah, yaitu wadah Ikatan Notaris Indonesia ; pasal 15 ayat (2) huruf f mengenai wewenang notaris dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan. Termasuk juga dalam hal ini wewenang notaris dalam membuat akta risalah lelang yang tercantum dalam pasal 15 ayat (2) huruf g.
Selain itu juga PP INI mengusulkan agar notaris diberikan kewenangan menyertifikatkan transaksi yang bersifat elektronik dan membuat akta ikrar wakaf, serta hipotik kapal terbang. Tiga kewenangan yang terakhir ini dicantumkan dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 di mana akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu PP INI juga mengusulkan beberapa hal soal persyaratan penangkatan calon notaris untuk diangkat jadi notaris, yaitu mengenai syarat kesehatan jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater ; magang 24 bulan setelah lulus pendidikan magister kenotariatan atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris. Juga PP INI mengusulkan syarat calon notaris tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ancamana pidananya 5 tahun atau lebih.
Kemudian PP INI juga mengusulkan Pasal 66 ayat 1 soal Majelis Kehormatan Notaris yang mengatur masalah pemanggilan dan pemeriksaan fotokopi minuta notaris untuk kepentingan proses peradilan, khususnya dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang dalam penyimpanan notaris.
Selain itu juga PP INI mengusulkan agar notaris diberikan kewenangan menyertifikatkan transaksi yang bersifat elektronik dan membuat akta ikrar wakaf, serta hipotik kapal terbang. Tiga kewenangan yang terakhir ini dicantumkan dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 di mana akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu PP INI juga mengusulkan beberapa hal soal persyaratan penangkatan calon notaris untuk diangkat jadi notaris, yaitu mengenai syarat kesehatan jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater ; magang 24 bulan setelah lulus pendidikan magister kenotariatan atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris. Juga PP INI mengusulkan syarat calon notaris tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ancamana pidananya 5 tahun atau lebih.
Kemudian PP INI juga mengusulkan Pasal 66 ayat 1 soal Majelis Kehormatan Notaris yang mengatur masalah pemanggilan dan pemeriksaan fotokopi minuta notaris untuk kepentingan proses peradilan, khususnya dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang dalam penyimpanan notaris.
Usulan-usulan inilah dari sekian usulan PP INI yang diakomodir pembuat DPR dan Pemerintah yang membahas RUU Perubahan atau revisi UUJN ini.
Medianotaris.com : jadi, apakah revisi atau perubahan UU ini memang mendesak sekali dilakukan?
Isyana W. Sadjarwo :
Revisi ini memang urgen. Salah satu yang urgen adalah menetapkan INI sebagai wadah tunggal organisasi. Sebab di negara-negara anggota UINL (Union Internationale du Notariat atau International Union of Latin Notaries). Organisasi UINL adalah organisasi notaris seluruh dunia.
Salah satu alasan urgensinya adalah soal wadah tunggal profesi notaris. Di negara-negara anggota UINL, di mana salah satu anggotanya adalah Indonesia, organisasi profesi notaris hanya satu.
Selain itu juga notaris diberikan kewenangan membuat akta-akta pertanahan merupakan isu penting yang membuat revisi ini penting. Penting bagi anggota INI yang jabatannya sebagai PPAT sering ditempatkan di wilayah yang berbeda dengan jabatannya sebagai notaris. Di samping itu menurut pasal 1868 BW autentisitas suatu akta adalah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.
Seperti kita ketahui notaris jabatannya diatur dengan peraturan setingkat UU di wilayah jabatannya. Sementara itu sampai sekarang peraturan setingkat UU yang khusus mengatur jabatan PPAT malah belum ada. Sehingga kewenangan notaris untuk membuat akta Pertanahan sangat sangatlah mendesak ditegaskan.
Yang juga membuat revisi ini penting adalah soal perlindungan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Hal ini juga merupakan poin penting yang menyebabkan revisi ini urgen. Seperti kita ketahui bahwa belum lama ini pasal 66 ayat (1) UUJN sebagian frasa dalam ayat itu dianulir oleh Mahkamah Konstitusi RI karena dinilai melanggar konstitusi. Dengan “penghapusan” itu akibatnya notaris bisa dipanggil penyidik, penuntut umum, dan hakim tanpa mendapat persetujuan Majelis Pengawas Notaris lagi.
Untuk itulah revisi UUJN akhirnya berhasil mencantumkan lembaga “Majelis Kehormatan Notaris”, sebuah lembaga “pengganti” Majelis Pengawas Daerah yang sebelumnya bisa “menjaga” notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar tidak sering diintervensi oleh hal-hal yang di luar tanggunggjawabnya, yaitu membuat akta otentik. Dengan ketentuan pasal ini penegak hukum harus ijin Majelis Kehormatan Notaris bila akan mengambil foto kopi minuta dan lain-lain dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang ada di dalam penyimpanan notaris.
Medianotaris.com : kalau begitu, apakah ada hal-hal baru yang dihasilkan dari revisi UUJN ini?
Salah satu alasan urgensinya adalah soal wadah tunggal profesi notaris. Di negara-negara anggota UINL, di mana salah satu anggotanya adalah Indonesia, organisasi profesi notaris hanya satu.
Selain itu juga notaris diberikan kewenangan membuat akta-akta pertanahan merupakan isu penting yang membuat revisi ini penting. Penting bagi anggota INI yang jabatannya sebagai PPAT sering ditempatkan di wilayah yang berbeda dengan jabatannya sebagai notaris. Di samping itu menurut pasal 1868 BW autentisitas suatu akta adalah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.
Seperti kita ketahui notaris jabatannya diatur dengan peraturan setingkat UU di wilayah jabatannya. Sementara itu sampai sekarang peraturan setingkat UU yang khusus mengatur jabatan PPAT malah belum ada. Sehingga kewenangan notaris untuk membuat akta Pertanahan sangat sangatlah mendesak ditegaskan.
Yang juga membuat revisi ini penting adalah soal perlindungan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Hal ini juga merupakan poin penting yang menyebabkan revisi ini urgen. Seperti kita ketahui bahwa belum lama ini pasal 66 ayat (1) UUJN sebagian frasa dalam ayat itu dianulir oleh Mahkamah Konstitusi RI karena dinilai melanggar konstitusi. Dengan “penghapusan” itu akibatnya notaris bisa dipanggil penyidik, penuntut umum, dan hakim tanpa mendapat persetujuan Majelis Pengawas Notaris lagi.
Untuk itulah revisi UUJN akhirnya berhasil mencantumkan lembaga “Majelis Kehormatan Notaris”, sebuah lembaga “pengganti” Majelis Pengawas Daerah yang sebelumnya bisa “menjaga” notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar tidak sering diintervensi oleh hal-hal yang di luar tanggunggjawabnya, yaitu membuat akta otentik. Dengan ketentuan pasal ini penegak hukum harus ijin Majelis Kehormatan Notaris bila akan mengambil foto kopi minuta dan lain-lain dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang ada di dalam penyimpanan notaris.
Medianotaris.com : kalau begitu, apakah ada hal-hal baru yang dihasilkan dari revisi UUJN ini?
Isyana W. Sadjarwo :
Ada. Contohnya adalah pasal 82, yaitu mengenai ketentuan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah organisasi yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris.
Selain itu juga ada hal lain, yaitu ketentuan mengenai notaris sebagai pejabat yang diberikan wewenang membuat akta risalah lelang, serta berwenang menyertifikasi transaksi elekronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan emmbuat akta hipotik kapal terbang.
Selain itu juga ada hal lain, yaitu ketentuan mengenai notaris sebagai pejabat yang diberikan wewenang membuat akta risalah lelang, serta berwenang menyertifikasi transaksi elekronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan emmbuat akta hipotik kapal terbang.
Medianotaris.com : lantas bagaimana dengan “nasib” ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf F mengenai kewenangan notaris membuat akta-akta mengenai pertanahan yang dipertahankan di dalam UU ini, padahal pada UUJN sebelum perubahan tidak bisa dilaksanakan?
Isyana W. Sadjarwo :
Semuanya tergantung goodwill (kemauan baik-red) dari Badan Pertanahan Nasional, apakah BPN akan menerima ketentuan ini.
Medianotaris.com : menurut Anda, apakah UUJN hasil revisi ada kekurangannya?
Isyana W. Sadjarwo :
menurut saya ada beberapa pasal yang memerlukan penjelasan, tapi rupanya tertinggal. Tapi sejauh ini saya puas atas revisi yang dihasilkan karena aspirasi kami, para notaris, yang disalurkan melalui pengurus organisasi.
Tinggalkan komentar