Arry Supratno : PPAT Mitra Profesional BPN
Ini adalah keputusan yang rasional dan jitu, sekaligus cerdas karena mengurangi beban dalam persoalan pengadaan blangko akta PPAT.
Arry Supratno : Dasar Hukum PKK adalah Kebijakan
detourment de pouvoir yaitu wewenang Presidium yang digunakan untuk tujuan lain dari maksud semula yang sudah diberikan. Penyimpangan pelaksanaan wewenang menurut ketentuan yang sudah digariskan demi kebaikan itu diperkenankan.
