UMRAH LAILATUL QADAR APRIL 2024
UMRAH LAILATUL QADAR APRIL 2024 OLEH AL BADRIYAH WISATA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN SUROGASI YANG MENGIKAT PARA PIHAK SEBAGAI HAK REPRODUKSI UNTUK MEMILIKI ANAK
Pengaturan dan penerapan hukum surogasi sudah dilegalkan di negara-negara luar dan sudah diketahui oleh para dokter.
SENIOR PPAT JATIM HARI MINGGU BERKUMPUL DI SURABAYA
Sejarah panjang organisasi PPAT dan notaris di Indonesia penuh keunikan dan dinamika luar biasa terutama berkaitan dengan peristiwa kongres.
MUNDUR DARI BAKAL CALON KARENA KONGRESNYA ILEGAL
IRFAN ARDIANSYAH SOAL KONGRES IKATAN NOTARIS 2023 medianotaris.com, Jakarta – (Riza Sofyat, SH) – Pengurus ...
RALAT BERITA
RALAT BERITA REDAKSI medianotaris.com meralat berita tanggal 26 Agustus 2023 berjudul “AKANKAH KONGRES IKATAN ...
AKANKAH KONGRES IKATAN NOTARIS TIDAK DITUNDA ?
Program semua dari Kominfo kemudian pengawasan dari BSSN- kita yang melaksanakannya.
AKANKAH KONGRES IKATAN NOTARIS BATAL LAGI?
BATAS WAKTU AKHIR AGUSTUS PERTARUHAN KEHORMATAN? medianotaris.com, Jakarta – (Riza Sofyat, SH) – “Agendanya kongres”, tegas ...
KETUA UMUM IPPAT HAPENDI HARAHAP : SEJATINYA TIDAK ADA CALON TUNGGAL
dia harus sudah mempunyai masa kerja 15 tahun. Kemudian syarat lainnya yaitu terkait track recordnya dan dia harus pernah menjadi ketua Pengda pernah jadi Pengurus Wilayah dan anggota Pengurus Pusat.
HALAL BIL HALAL JAWA TIMUR DAN TUGAS BERAT HENNY HAPSARI
RULI ISKANDAR PULANG DULUAN medianotaris.com – (K. Lukie Nugroho, SH) Beda Pengwil Jawa Timur yang ...
ZAINUN AHMADI : KETUM DAN SEKUM IKATAN NOTARIS INDONESIA AKAN DIPANGGIL DI KLB
Penentuan tempat acara KLB di Jawa Barat bukan karena ada maksud apa-apa tapi semata mengikuti ketentuan organisasi yang dihasilkan berdasarkan Keputusan Kongres INI di Makassar empat tahun lalu.
TUNTUTAN SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN PPAT BUNTU LAGI
Karena upaya menuntut keadilan ke Kementerian ATR-BPN RI pun kembali deadlock maka Forum 1801 selain berencana menemui anggota Komisi II DPR juga akan melakukan langkah terakhir dengan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
