Menurut Harun Kamil dan Partomuan Pohan serta Masnah Sari tidak setuju dengan masuknya mantan Ketua PKK ke dalam pengurus lama karena tidak sesuai pasal 19 ayat (1) ART. Menurut pasal ini mestinya yang masuk dalam pengurus demisioner ini adalah pengurus
semua pihak yang merasa diperlukan dan merasa berkepentingan untuk menyelamatkan organisasi notaris segera membuat keputusan dan menegaskan pendiriannya untuk menyatukan kembali keluarga besar notaris ini.
Mantan Ketua Mahkamah Agung RI dan Mantan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan di Departemen Kehakiman RI yang kini menjandi Ketua Pers, menyatakan bahwa Menteri Hukum sudah waktunya mengundang para pihak dan menyarankan agar mereka segera bersatu. Untuk u
