putusan Presidium yang diambil dan melahirkan pengurus kolegial PK itu memang tidak ada aturannya di dalam anggaran rumahtangga INI (ART). Dasar hukum putusan ini semata-mata adalah keadaan yang memaksa. Dasarnya adalah seperti yang dilakukan ketika terja
detourment de pouvoir yaitu wewenang Presidium yang digunakan untuk tujuan lain dari maksud semula yang sudah diberikan. Penyimpangan pelaksanaan wewenang menurut ketentuan yang sudah digariskan demi kebaikan itu diperkenankan.
Mantan Ketua Mahkamah Agung RI dan Mantan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan di Departemen Kehakiman RI yang kini menjandi Ketua Pers, menyatakan bahwa Menteri Hukum sudah waktunya mengundang para pihak dan menyarankan agar mereka segera bersatu. Untuk u
Prinsip kehati-hatian harus ditegakkan, namun harus ada kebijaksanaan para pejabat bank dalam memberikan penilaian terhadap bawahannya apabila target tidak tercapai. Apakah mengubah formula sistim penilaian kinerja pegawai, agar pelaksana di lapangan lebi
Kajian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pendaftaran Jaminan Fidusia dari Aspek Hukum Pidana dalam Prespektif Prinsip Kehati-hatian Bagi Penerima Fidusia
OLEH : Dr. Diah Sulistyani Mula
Kajian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pendaftaran Jaminan Fidusia dari Aspek Hukum Pidana dalam Prespektif Prinsip Kehati-hatian Bagi Penerima Fidusia
Rapat yang semula hendak mendengar masukan notaris soal revisi UUJN, justru malah terjebak pada masalah dialog tentang "dualisme" kepengurusan INI. Akibatnya masalah intinya tertunda, dan pimpinan sidang menyatakan akan tetap mengagendakan rapat berikutny
Ada notaris yang diberi honor tetap sebulan Rp 30 juta untuk membuat 1.000 akta. Ada yang memberikan Rp 15 Juta untuk 1.000 akta. Ada pula yang memberikan per akta Rp 120.000 sekaligus upah pendaftaran.
Panitia pendidikan dan latihan persiapan ujian PPAT Ikatan Alumni Notariat UI yang telah menyelenggarakan diklat di Senayan, Jakarta tanggal 20-21 September 2012, akan mengadakan acara "Pemantapan/Tentir" di Yogyakarta. Acara pemantapan yang diikuti peser
Kemunduran Ferdy dan Moko ini memunculkan spekulasi beragam dalam situasi organisasi INI yang stagnan sekarang ini dengan adanya dua kepengurusan, yaitu INI di bawah SRC dan INI di bawah PKK.
Paling tinggi yang dilakukan Bapepam adalah mendenda pelakunya. Sebetulnya, ini adalah kejahatan yang sangat serius dan merugikan orang banyak (bisa ribuan orang) dan kita tidak bisa hanya menghukumnya dengan denda.
Mereka berhasil karena memfokuskan diri pada bisnis yang berkaitan dengan pertambangan atau sumberdaya alam.
