Ada notaris yang diberi honor tetap sebulan Rp 30 juta untuk membuat 1.000 akta. Ada yang memberikan Rp 15 Juta untuk 1.000 akta. Ada pula yang memberikan per akta Rp 120.000 sekaligus upah pendaftaran.
Panitia pendidikan dan latihan persiapan ujian PPAT Ikatan Alumni Notariat UI yang telah menyelenggarakan diklat di Senayan, Jakarta tanggal 20-21 September 2012, akan mengadakan acara "Pemantapan/Tentir" di Yogyakarta. Acara pemantapan yang diikuti peser
Kemunduran Ferdy dan Moko ini memunculkan spekulasi beragam dalam situasi organisasi INI yang stagnan sekarang ini dengan adanya dua kepengurusan, yaitu INI di bawah SRC dan INI di bawah PKK.
Paling tinggi yang dilakukan Bapepam adalah mendenda pelakunya. Sebetulnya, ini adalah kejahatan yang sangat serius dan merugikan orang banyak (bisa ribuan orang) dan kita tidak bisa hanya menghukumnya dengan denda.
Mereka berhasil karena memfokuskan diri pada bisnis yang berkaitan dengan pertambangan atau sumberdaya alam.
untuk yang seharga Rp 10 Juta saja, dalam 10 sebulan si investor mendapatkan keuntungan Rp 1,8 juta. Perhitungannya adalah demikian, 2 sapi seharga Rp 10 juta itu dipelihara petani selama 10 bulan dan setelah 10 bulan menjadi besar atau gemuk. Setelah gem
Apa yang ilegal mungkin dipandang etis, dan mungkin yang dipandang legal dipandang tidak etis. Misalnya membohongi kawan tidak etis tetapi tidak ilegal.
wadah Alumni Kenotariatan Undip tersebut adalah untuk menghimpun para lulusan (alumni) pendidikan program kenotariatan (spesialis 1 notariat dan magister kenotariatan) Undip agar tetap dapat menjalin hubungan silahturahmi, komunikasi dan diskusi di bidang
Ikanot Undip telah diakui sebagai organisasi alumni kenotariaatan Undip. Selanjutnya pada saat Rakernas Ikatan Alumni Universitas Diponegoro di Yogyakarta pertengahan Desember nanti, Ikanot Undip resmi menjadi bagian peserta atau perwakilan di dalam Raker
Di dalam sengketa hasil penghitungan suara Pilkada, Mahkamah tidak hanya semata-mata menerapkan hukum, tapi juga meraih keadilan secara substantif.
Pemerintah Indonesia berencana membangun jaringan transportasi massal subway atau kereta api bawah tanah di Jakarta pada tahun 2014 mendatang. Transportasi tersebut diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang semakin parah. Rencana ini telah mendapat dukung
kuasa jual dan kuasa menjaminkan apabila dilaksanakan jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Mengingat UU No.42 Tahun 1999 telah mengatur cara-cara eksekusi yang lebih memberikan rasa keadilan dan kepasti
