Konflik Notaris : Biarkan Sampai Masa Jabatannya Habis
Dengan cara demikian akan memungkinkan organisasi ini akan makin kuat seiring dengan perjalanan waktu dengan cara bersaing satu sama lain.
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Hulu Migas kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) per Juni 2025 mencapai 58%, jauh melampaui target ...
KAMPANYE BERSAMA DIHADIRI 1OO ORANG medianotaris.com, Kota Tangerang – (K. Lukie Nugroho, SH – Diyan Srikandini) – Panitia Konferensi Wilayah Banten ke VI, ...
IKATAN NOTARIS INDONESIA 117 TAHUN medianotaris.com, Jakarta – (Diyan Srikandini) – Ikatan Notaris Indonesia (INI) menggelar tasyakuran hari ulang tahun ...
MENYONGSONG GEBYAR 80.000 KOPERASI MERAH PUTIH Pengurus Daerah Malang Raya Ikatan Notaris Indonesia menyelenggarakan Pendidikan & Pelatihan Notaris Pembuat Akta Koperasi ...
Dengan cara demikian akan memungkinkan organisasi ini akan makin kuat seiring dengan perjalanan waktu dengan cara bersaing satu sama lain.
Notaris Jakarta Selatan Doddy Radjasa, S.H. yang kini merupakan Penasehat PP INI Sri Rachma Chandrawati ...
Jangankan organisasi notaris - partai politik atau organisasi PSSI saja bisa pecah- kok.
Dalam kaitan ini juga makin lengkap kelemahan Majelis Pengawas (terutama Majelis Pengawas Daerah) karena tidak diberikan kewenangan pengawasan secara langsung untuk menolak laporan notaris.
Sebagai inisiatif - bila kedua pihak hendak memanfaatkan Kementerian untuk ditengahi maka kami sangat senang sekali.
Di dalam rilis ini disebutkan juga soal pengakuan atas keabsahan kepengurusan PP INI yang berkantor di Roxy Mas
Setiap PNBP yang dipungut oleh instansi pemerintah harus segera disetor langsung ke kas negara bercampur dengan pemasukan lainnya, namanya uang negara. Jadi PNBP yang dipungut oleh instansi Pemerintah tidak boleh digunakan langsung oleh instansi yang bers
Bagian keuangan Ditjen AHU menjadi pejabat yang diberi tanggung jawab untuk menerima pembayaran tunggakan dimaksud - yang menunjuk tim untuk melayani secara khusus.
Sehingga ada keleluasaan bagi para penegak hukum dalam hal ini polisi dan hakim untuk memperluas memberikan penafsiran tentang arti perbuatan melawan hukum.
dengan Surat Edaran Mendagri tersebut kemungkinan klien akan menolak E-KTP nya difotocopi.
Menurutnya justru untuk memajukan kinerja PPAT itu adalah dengan menjaga komunikasi yang baik dengan Kantor Pertanahan atau BPN.