Karena upaya menuntut keadilan ke Kementerian ATR-BPN RI pun kembali deadlock maka Forum 1801 selain berencana menemui anggota Komisi II DPR juga akan melakukan langkah terakhir dengan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
semula pondok ini beroperasi di atas lahan bekas tambak ikan dengan jumlah santri 24 orang pada tahun 2019
SOSIALISASI KEDUA BAKAL CALON KETUA UMUM IKATAN NOTARIS INDONESIA medianotaris.com – (Iwa Kuswara) Jakarta – Sekretaris ...
Kegiatan serupa ini untuk mendukung penguatan kualitas bagi lulusan Magister Kenotariatan Swasta (MKS)
Medianotaris.com, Jakarta – Pada Selasa (30/08/2022), sekitar Pukul 15.00 WIB, Puluhan Notaris yang berasal dari ...
Beberapa aturan yang mengalami perubahan penting yang harus diperhatikan yang nantinya akan mempengaruhi keberlakuan dari sebahagian pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Mahasiswa juga didukung dengan akses fasilitas yang lengkap seperti ruang moot court UPH.
Setelah selesai dilakukan pendaftaran jual beli tersebut maka selanjutnya sertifikat tanah yang bersangkutan diserahkan kepada pembeli sebagai pemegang hak yang baru.
Dengan dilakukannya balik nama oleh BPN atau Kantor Pertanahan berarti menunjukkan bahwa kuasa tersebut bukan kuasa mutlak
Apa yang ilegal mungkin dipandang etis, dan mungkin yang dipandang legal dipandang tidak etis. Misalnya membohongi kawan tidak etis tetapi tidak ilegal.
kuasa jual dan kuasa menjaminkan apabila dilaksanakan jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Mengingat UU No.42 Tahun 1999 telah mengatur cara-cara eksekusi yang lebih memberikan rasa keadilan dan kepasti
Pertengahan Mei ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sela yang menghebohkan. Putusan sela itu memerintahkan penundaan
pelantikan Gubernur Bengkulu pengganti Agusrin M. Najamuddin kepada Presiden RI, Menteri Dalam Neger
