A thousand and five hundred Notaries Canceled to Batu Town Due to Corona
This delay is also to protect the notaries themselves
Latest Post
Perkembangan Gugatan dengan Permohonan Provisionil
Walaupun demikian secara tersurat atau acara implisit praktik peradilan mengenal ketentuan tuntutan provisionil terdapat di dalam ketentuan Pasal 180 (1) HIR/191 (1) Rbg
Putusan Hasil Kongres IPPAT Makassar 2018 Batal Demi Hukum
Putusan Gugatan Kongres IPPAT
Suara Hati Tagor Simanjuntak
... bahwa dalil-dalil gugatan kami sudah didukung fakta dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat maupun audio. Sehingga dengan semuanya ini menurut kami gugatan kami atas perbuatan melawan hukum ini secara sah dan meyakinkan terbukti.
Hamud M. Balfas: Codified Legal System is to Become More Common in the World
In a highly connected world like today it is very possible that several common law principles apply in business relations in Indonesia.
Bisakah Notaris Membuat Akta BUMDes?
Begitu juga dengan bentuk hukum BUMD tidak banyak berbeda dengan BUMN. BUMD bisa berbentuk Perum Daerah dan PT.
Mamiek: Maintain the Existence of Public Notary
Meanwhile in the Common Law system there is no authentic deed known.
Tidak Ada Kata Sepi Bila Ikatan Alumni Dinakhodai Notaris
Namun kondisi sepinya kegiatan alumni ini tidak berlaku saat pengurusnya diketuai seorang notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
PERBEDAAN PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN ANTARA KUH PERDATA DAN UU PERKAWINAN
dalam penerapan hukum terhadap perjanjian kawin wajib hukum nya menerapkan dan menggunakan ketentuan pasal 29 yang diubah dengan Putusan MK RI 69/2015 juncto pasal 35 dan pasal 36 UU 1/1974.
Garuda di Kartu Namaku
Larangan penggunaan lambang negara ini membuat beberapa pihak merasa dirugikan hak kontitusionalnya.
Hamud M. Balfas : Hubungan Masyarakat Lebih Condong ke Sistem Hukum Kodifikasi.
Dalam dunia yang sudah sangat terkoneksi seperti saat ini sangat mungkin beberapa prinsip hukum common law berlaku dalam hubungan bisnis di Indonesia
Mamiek : Jagalah Eksistensi Notaris
Sementara itu dalam sistem common law tidak dikenal akta otentik. Dalam sistem ini semua dokumen cukup dibuat di bawah tangan
