Wawasan
TARIF AKTA PERJANJIAN KAWIN WIDIJATMOKO 35 JUTA SAMPAI RATUSAN JUTA
27 April 2024 | 23:10:00
di dalam perjanjian kawin ini terdapat potensi besar masalah atau problematika ...
di dalam perjanjian kawin ini terdapat potensi besar masalah atau problematika ...
Larangan penggunaan lambang negara ini membuat beberapa pihak merasa dirugikan hak kontitusionalnya. ...
Dalam dunia yang sudah sangat terkoneksi seperti saat ini sangat mungkin beberapa prinsip hukum common law berlaku dalam hubungan bisnis di Indonesia ...
Sementara itu dalam sistem common law tidak dikenal akta otentik. Dalam sistem ini semua dokumen cukup dibuat di bawah tangan ...
Kiagus Muhammad Syukri, SH
SAYA TIDAK MAU DIKATAKAN HAUS KEKUASAAN
...
Seminar MP3 - singkatan dari Majelis Pengawas dan Pembina PPAT- di Hotel Grand Sahid, Jakarta awal November yang dihadiri 600 lebih peserta dari seluruh Indonesia membuat wajah Julius Purnawan, SH, MSi. sumringah. Menyambut ramah sapaan setiap orang.Betapa tidak. Kegembiraan Julius Purnawan (JP) sangat beralasan karena ia bisa dibilang “lulus ujian” pertama sebagai Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) hasil Kongres IPPAT di Makassar beberapa waktu lalu. Sebab dengan hadirnya enam ratusan peserta seminar dengan tiket seharga kisaran Rp 800 ribu sampai Rp 1,5 juta itu bisa menjadi “pertanda baik” nasib kepengurusannya yang dipermasalahkan sebagian pihak sesama anggota IPPAT karena mempermasalahkan proses Kongres di Makassar yang diwarnai jatuhnya korban pingsan sekitar 8 atau sembilan peserta karena lelah.Sebagai pihak yang merasa mendapatkan blessing in disguise atas hasil Kongres Makassar itu, Julius seolah mendapat kepercayaan diri setelah tiket seminarnya laris manis terjual. Lebih-lebih dengan datangnya dua Dirjen dari Kementerian Hukum dan HAM dan dari Kementerian ATR membuatnya makin tampak fakta adanya pengakuan atas kegiatan yang dilakukan pengurus baru ini. Sementara itu hadirnya penyanyi Krisdayanti dan Fatur dalam acara malam keakraban seolah menjadi “pesta” penanda kesuksesan organisasi IPPAT yang dipimpinnya.Ketidakhadiran Menteri agaknya tidak penting lagi karena sudah diwakili Dirjen. Yang jelas hal ini membuat kepengurusan IPPAT di bawah JP makin semangat menjalankan roda organisasi IPPAT, walau dibayang-bayangi gugatan pihak yang tidak puas hasil Kongres.Hari Rabu pagi, 28/11, lagi-lagi JP dan kepengurusan IPPAT-nya mendapatkan kredit positif atas penyelenggaraan acara pembekalan calon PPAT yang akan ujian untuk pengangkatan. Momen ini menguntungkan kepengurusan IPPAT di bawah JP yang mulai makin sibuk menjalankan roda organisasi. Hadirnya belasan senior notaris/ PPAT yang menjadi pembicara juga makin mengukuhkan pengakuan secara diam-diam terhadap kepengurusan IPPAT. Termasuk juga para peserta pembekalan yang secara tidak sadar mengakui keberadaan pengurus IPPAT yang menyelenggarakan pembekalan itu.Ketika diwawancarai K. Lukie Nugroho, SH dari medianotaris.com JP tampak sangat percaya diri, dan menyatakan akan terus menjalankan roda organisasi dengan secepat-cepatnya. Menurutnya, Seminar MP3 menunjukkan pengakuan Pemerintah terhadap eksistensi organisasi IPPAT yang baru dibentuknya.Selain itu kehadiran mantan Ketua Umum IPPAT Sri Rachma Chandrawati, SH juga menjadi kado penting buat IPPAT di bawah JP karena Sri Rachma menyerahkan sertifikat gedung Sekretariat PP IPPAT. Dengan adanya penyerahan sertifikat ini makin sempurnalah pengakuan terhadap JP.Isy Karimah Syakir, SH - notaris/ PPAT Surabaya - yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Kepemimpinan menyatakan terus bekerja. Sementara bila seminar ini dihadiri begitu banyak peserta, itu berarti banyak yang mengakui kepengurusan IPPAT yang baru. <iframe width="460" height="290" src="https://www.youtube.com/embed/Qh48z9eHGI8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> ...
katanya sambil asyik memainkan jari-jarinya memoles wajahnya dan hampir seperti tidak menghiraukan saya. ...
pengawasan semua kegiatan administrasi yang bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan agar PPAT dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Per-UU-an. ...
Nota kesepahaman ini sering dipakai lembaga-lembaga supaya ada kesepahaman bersama dan memperkuat masing-masing institusi dalam rangka kerjasama yang sinergis. ...