Wawasan
TARIF AKTA PERJANJIAN KAWIN WIDIJATMOKO 35 JUTA SAMPAI RATUSAN JUTA
27 April 2024 | 23:10:00
di dalam perjanjian kawin ini terdapat potensi besar masalah atau problematika ...
Kewenangan Notaris Membuat Akta Pertanahan di Pusaran Kepentingan : Semula Dihapus Lalu Dipasang Lagi...
27 April 2024 | 23:10:00
Bila pasal ini tetap dipaksakan untuk dihilangkan maka akan terjadi kekosongan hukum. ...
E-Notary : Cepat dan Bebas Pungli
27 April 2024 | 23:10:00
Bila jaringan internet tidak mampu mengatasi beban lalu-lintas akses maka gagal pulalah jaringan tersebut melayani konsumen. ...
Persiapan Ujian Calon PPAT Di Mata Alwesius
27 April 2024 | 23:10:00
kelemahan yang mendasar adalah jika mereka ditanya masalah dasar hukum ...
Alternatif Penyelesaian Sengketa on Line
27 April 2024 | 23:10:00
Peran aparat penegak hukum diperlukan dalam mengatur dan menyampaikan informasi peraturan hukum yang ada dengan keberlakuan teknologi dalam penerapan penyelesaian sengketa online ...
Yayasan
27 April 2024 | 23:10:00
PP Nomor 2 Tahun 2013 menganulir batas waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan per 6 Oktober 2008 yang diatur oleh UU Yayasan juncto PP Nomor 63 tahun 2008.
...
Inilah Mazaya Ladies...
27 April 2024 | 23:10:00
keinginan mendidik diri untuk menerima semua ujian dan cobaan dari Allah SWT ...
MK Tidak Konsisten
27 April 2024 | 23:10:00
Dalam hal ini keadilan tidak bisa dibaca secara kaku dan disamaratakan. Menurut saya jika masyarakat umum memiliki keadilan maka notaris juga punya rasa keadilan. ...
Konflik INI : Kementerian Tidak Bisa Menentukan Sah atau Tidak
27 April 2024 | 23:10:00
Sebagai inisiatif - bila kedua pihak hendak memanfaatkan Kementerian untuk ditengahi maka kami sangat senang sekali. ...
Pengakuan INI
27 April 2024 | 23:10:00
Dalam kekisruhan ini banyak pihak berharap Pemerintah - dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM - mengulurkan tangan -membantu- mengatasi konflik. ...
Urgensi Pembentukan UU BOT dan UU HPL
27 April 2024 | 23:10:00
Struktur hukum ini akan memposisikan status infrastruktur jalan tol sebagai private goods namun berdimensi publik. Status tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 karena Pemerintah masih memiliki perannya dalam melakukan pengawasan dan ...
