SEMINAR TEKNIK MEMBUAT AKTA BOT

untuk menerima kiriman artikel silakan invite WA 0812 8131 8151, follow twitter @medianotaris, dan facebook : medianotaris
Indonesia English

Musik

SEMINAR AKTA NOTARIS PERJANJIAN BOT

25 January 2019 | 10:38:00

SEMINAR AKTA NOTARIS PERJANJIAN BOT ...

Tugas Alih-fungsi Lahan Bukan Urusan Notaris/PPAT

25 January 2019 | 10:38:00

  Bagaimana sebetulnya kasus Rosidah di Sidoarjo sehingga dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan atas dakwaan korupsi Tanah Kas Desa? Berikut penuturan Penasehat Hukum Rosidah, SH, Krisna Budi Cahyono, SH kepada K. Lukie Nugroho, SH dari medianotaris.com.   Krisna Budi Cahyono, SH - (Penasehat Hukum Rosidah, SH) : Rosidah dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi akibat menyalahgunakan wewenang bersama-sama Sunarto (terdakwa lainnya) dengan membuat akta PPJB yang isinya mengakibatkan Tanah Kas Desa (TKD) beralih fungsi menjadi lahan perumahan. Perbuatan ini dianggap merugikan keuangan negara karena TKD sudah beralih fungsi.Tapi dakwaan dan putusan menyebabkan beralihnya fungsi tanah tersebut sebetulnya bukan salahnya notaris/ PPAT karena tugas alih fungsi ini bukanlah urusan notaris/ PPAT. Sebab ketika tanah tersebut dikavling kemudian dibangun maka hal ini adalah urusan developer.Beberapa hal penting dalam pertimbangan hakim ternyata tidak tepat. Misalnya, dalam putusan yang dijatuhkan majelis hakim terdapat (nama) saksi-saksi yang tidak pernah hadir di persidangan, ternyata (namanya) dimasukkan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut. Misalnya karyawan notaris yang dianggap menerima dokumen, padahal karyawan notaris tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan ini. Justru karyawan notaris tersebut dihadirkan di sidang terdakwa lainnya.Selain ini lembaga BPD atau Badan Permusyawaratan Desa di dalam pertimbangan putusan hakim dianggap hadir dalam persidangan, walau sebenarnya tidak pernah dihadirkan dalam persidangan ini.Kemudian ada saksi dari BPN atau Kantor Pertanahan yang disebutkan dalam pertimbangan hukum walau sebetulnya tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.Krisna kecewa karena karena majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa notaris tidak membuat akta jual-beli. Sebab kedua yang menjadi keberatan adalah bahwa Tanah Kas Desa sebetulnya tidak bisa diperjual-belikan. Untuk itu harus ada pelepasan yang dilakukan desa dan disetujui Bupati dan Gubernur.Dengan demikian artinya tanah kas desa tidak bisa dialihkan oleh subyek hukum siapa pun, kecuali desa itu sendiri. Sehingga aneh jika tanah tersebut dikatakan telah dijual-belikan pada warga melalui pembuatan akta notaris. Padahal menurut UU Pokok Agraria notaris tidak punya kewenangan membuat akta peralihan hak atas tanah.Usai menjatuhkan putusan Ketua Majelis Hakim Budi Prasetyo, SH mempersilakan para pihak untuk menggunakan haknya untuk banding. Dalam hal ini semua pihak bisa beda pendapat dengan majellis hakim, dan undang-undang mengatur mekanisme kontrol, lembaga koreksi (putusan hakim). Hakim mempersilakan (untuk banding), dan meminta semua pihak menghormati hukum, terlepas dari rasa kecewa, tidak kecewa, puas, tidak puas.Pihak Rosidah, melalui Budi Cahyono pun, mengajukan banding. Termasuk jaksa penuntut umum juga mengajukan banding karena putusannya jauh dari tuntutannya selama 6,5 tahun penjara. ...

Agustusan Bersama Notaris Otty

25 January 2019 | 10:38:00

Dukungan para PPAT dari berbagai penjuru tanah air terhadap pencalonan Otty sebagai Ketua Umum IPPAT..... ...

MUNGKINKAH ORGANISASI NOTARIS DIBERI KEWENANGAN BERACARA KHUSUS MEMBELA ANGGOTANYA

25 January 2019 | 10:38:00

Salah satu cara adalah melakukan terobosan hukum oleh organisasi untuk meminta kepada Mahkamah Konstusi atau lembaga lain agar memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) INI untuk beracara di peradilan khusus kasus notaris. ...

Jempol Dua untuk Doktor Hapendi Harahap

25 January 2019 | 10:38:00

selama benda atau obyek lelang itu belum di tangan pembeli lelang maka perlindungan hukum terhadap pembeli lelang masih menjadi problem. ...

PPAT Menunggu Permen

25 January 2019 | 10:38:00

Dewi Padusi Daeng Muri, SH, MKn  Belum lama ini telah terbit peraturan yang mengatur Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 atau PP 24 tahun 2016. Peraturan ini mengatur perubahan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.Ketentuan di dalam PP 24 tahun 2016 mengubah sebagian ketentuan pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998. Di dalam PP ini terkandung tujuan baik, yaitu untuk meningkatkan peranan PPAT dalam pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas pendaftaran tanah.Namun tujuan baik tersebut masih belum bisa terlaksana jika belum ada peraturan pelaksanaannya. Untuk itulah saat ini tujuan baik yang terkandung dalam peraturan tersebut belum bisa terlaksana karena menunggu peraturan pelaksanannya, yaitu Peraturan Menteri atau Permen.Coba kita Perhatikan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 yang memerintahkan pengaturan untuk pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri atau Permen, yaitu adalah :1.Pasal 9 ayat (1) PP 24 tahun 2016 : PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris di kabupaten atau kota selain pada tempat kedudukan sebagai PPAT wajib mengajukan pindah tempat kedudukan PPAT pada tempat kedudukan Notaris atau berhenti sebagai Notaris pada tempat kedudukan yang berbeda tersebut dan kita kaitkan dengan Pasal 9 ayat (2) adalah ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perpindahan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.2.Pasal 10 PP 24 tahun 2016 tentang tata cara pemberhentian PPAT dan kita kaitkan dengan Pasal 10 ayat (8) adalah bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.3.Pasal 12 ayat (1) PP 24 tahun 2016 bahwa Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi dan kita kaitkan pasal 12 ayat (3) PP 24 tahun 2016 adalah bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai daerah kerja PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.4.Pasal 13 PP 24 tahun 2016 tentang Perubahan daerah kerja dan kita kaitkan Pasal 13 ayat (5) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan perpindahan tempat kedudukan atau daerah kerja diatur dengan Peraturan Menteri.5.Pasal 32 PP 24 tahun 2016 tentang Uang Jasa (Honorarium) PPAT dan dipasal 32 ayat (6) tentang ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Menteri.6.Pasal 33 PP 24 tahun 2016 tentang menteri melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap tugas PPAT dan Pasal 33 ayat (2) bahwa Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.7.Pasal II angka (1) Tentang PPAT yang merangkap jabatan sebagai konsultan atau penasehat hukum wajib memilih jabatan sebagai PPAT atau konsultan/penasehat hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak peraturan pemerintah ini mulai berlaku, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tersebut pilihan tidak dilakukan maka diberhentikan dari jabatannya sebagai PPAT sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan dikaitkan Pasal II ayat (2) bahwa pemberhentian PPAT sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan keputusan Menteri.Dengan adanya pasal-pasal PP 24 Tahun 2016 yang memerintahkan pengaturan selanjutnya dengan Permen maka kita tidak begitu saja bisa menafsirkan atau menjalankan begitu saja dalam praktek. Ini bisa membuka peluang permasalahan yang tidak ketahui nanti.Coba kita teliti dari pasal berikut. Misalnya kalau PP 24 tahun 2016 mengenai Pasal 12 dan Pasal 12 A tentang Daerah kerja PPAT menjadi Provinsi apabila sudah kita jalankan maka akta PPAT yang kita buat untuk daerah kerja satu provinsi tapi Peraturan Menterinya belum keluar maka akta PPAT tersebut batal demi hukum dan menjadi akta di bawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau kepastian hukum.Jadi, selama Peraturan Menteri atas PP 24 tahun 2016 tersebut belum keluar maka daerah kerja PPAT masih di kabupaten atau kota sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP 37 tahun 1998 yang berbunyi bahwa daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja kantor pertanahan kabupaten / kotamadya.Kalau kita lihat pasal 12 ayat (1) ini tidak ada kesesuaian dengan wilayah jabatan Notaris.Pasal 18 ayat (2) UUJN nomor 30 tahun 2004 Jo UU Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 yang berbunyi bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi.Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 24 tahun 2016 pasal 12 berbunyi daerah kerja PPAT adalah satu wilayah Propinsi dan untuk melengkapi PP 24 tahun 2016 tetap menunggu Peraturan Menteri.Apabila Peraturan Menteri atas PP 24 tahun 2016 sudah keluar maka antara Notaris dan PPAT mempunyai kedudukan wilayah yang sama yaitu satu provinsi.Notaris dan PPAT adalah satu kesatuan dan otomatis PPAT menginduk ke notaris.Kantor PPAT tidak boleh bertentangan dengan kantor Notaris sehingga Notaris mempunyai kebebasan wilayah kerja di tingkat provinsi. Berarti jabatan PPAT sangat menguntungkan dikarenakan Notaris dan PPAT adalah orang yang sama.Untuk pelaksanaan PP 24 tahun 2016 sudah tentu diperlukan sarana dan infrastruktur untuk dapat optimal jika daerah kerjanya lebih dari satu kantor pertanahan kabupaten atau kota. Untuk itulah para PPAT menunggu Permen yang diperintahkan Pemerintah sesuai PP 24 tahun 2016. Permen ini ditunggu-tunggu demi kepastian hukum agar PPAT bisa bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Akhirnya, hal ini sangatb berkaitan dengan adanya kepastian hukum atas aturan yang ada.         ...

Mamiek : Regenerasi dalam Rumah Bersama INI

25 January 2019 | 10:38:00

kegiatan organisasi diusahakannya tidak hanya terpusat di Surabaya selain untuk pertimbangan pemerataan juga dengan tujuan menggali aspirasi dan potensi daerah masing-masing. ...

Widijatmoko - PP 24/ 2016 Terobosan Baru

25 January 2019 | 10:38:00

adanya penetapan daerah kerja PPAT menjadi seluas satu wilayah provinsi maka akan menjadikan para PPAT dalam satu provinsi menjadi kenal dengan semua jajaran Kementerian ATR/BPN ...

Mengurus Organisasi dengan Jujur, Jujur dan Jujur

25 January 2019 | 10:38:00

Janganlah anggota ditarik kontribusi melulu apalagi jika sampai uangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
...

Pelatihan Banyak, Tapi Notaris Yang Tersangkut Hukum Juga Banyak

25 January 2019 | 10:38:00

Diskusi Kenotariatan Pieter Latumeten dan Hapendi Harahap ...

HD Seperti Istri Kedua

25 January 2019 | 10:38:00

memiliki motto : No Complain, No Accident Wow. Untuk itulah makanya kalau ada anggota yang melanggar berulang-ulang maka akan dicabut keanggotaannya. ...

ss